Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 20 Maret 2026 |
KALBARONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyoroti kinerja PT Pertamina Patra Niaga dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Hal tersebut disampaikan Harisson usai Pemerintah Provinsi Kalbar kembali menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina yang berkedudukan di Balikpapan, guna membahas kondisi distribusi BBM yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta agar jam operasional SPBU diperpanjang untuk sementara waktu guna mengurai antrean. Bahkan, Harisson secara tegas mendorong agar SPBU dapat beroperasi selama 24 jam.
“Pak Gubernur meminta jam operasional diperpanjang. Kalau saya malah minta 24 jam untuk sementara ini, supaya antrean bisa terurai,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan BBM di SPBU, meskipun hanya dalam waktu singkat. Menurutnya, sistem distribusi harus mampu mengantisipasi sejak dini ketika stok di tangki utama mulai menipis.
“Kalau stok di tangki utama sudah hampir habis, harus langsung diisi. Jangan sampai kosong, walaupun hanya 15 menit, karena itu bisa memicu kepanikan masyarakat,” tegasnya.
Harisson juga mendorong adanya inovasi pelayanan di tengah kondisi antrean panjang, seperti menambah petugas untuk melayani langsung kendaraan yang mengantre dengan sistem pembelian dalam kemasan tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut pernah diterapkan saat kondisi darurat di jalur mudik dan dinilai efektif membantu masyarakat yang kehabisan BBM di tengah perjalanan.
Namun demikian, ia secara terbuka menilai Pertamina belum optimal dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM masyarakat Kalimantan Barat menjelang Lebaran.
“Pertamina di Kalimantan Barat ini gagal mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM masyarakat menjelang Idulfitri,” ujarnya.
Ia menilai, peningkatan kebutuhan BBM menjelang hari besar keagamaan seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal, sebagaimana meningkatnya kebutuhan barang lain di masyarakat.
“Jangan kan BBM, kebutuhan bunga untuk nyekar saja meningkat, apalagi BBM. Harusnya ini sudah dihitung dengan baik,” katanya.
Harisson juga menyinggung faktor eksternal seperti isu global yang turut memicu kepanikan masyarakat hingga terjadi panic buying. Namun menurutnya, kepanikan tersebut akan hilang dengan sendirinya apabila ketersediaan BBM di SPBU benar-benar terjaga.
“Kalau masyarakat melihat BBM selalu tersedia, kapan pun dibutuhkan ada, maka panic buying akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau mereka melihat kosong, kepanikan itu tidak akan berhenti,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sempat terjadi kekosongan BBM akibat keterlambatan kapal pengangkut Pertalite dan Pertamax ke Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam perencanaan distribusi.
“Ini bukti bahwa ada kelalaian dalam mengantisipasi kebutuhan BBM masyarakat Kalbar,” tegasnya.
Harisson juga mempertanyakan mengapa kondisi serupa tidak terjadi di provinsi lain di Kalimantan, sementara Kalimantan Barat justru mengalami antrean panjang.
Padahal, menurutnya, Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda telah berulang kali menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Idulfitri.
Untuk itu, ia berharap ke depan Pertamina dapat melakukan perhitungan dan antisipasi yang lebih matang agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara terkait dugaan adanya penimbunan BBM oleh oknum masyarakat, Harisson menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada penimbunan, itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Jau)
KALBARONLINE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyoroti kinerja PT Pertamina Patra Niaga dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Hal tersebut disampaikan Harisson usai Pemerintah Provinsi Kalbar kembali menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina yang berkedudukan di Balikpapan, guna membahas kondisi distribusi BBM yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan meminta agar jam operasional SPBU diperpanjang untuk sementara waktu guna mengurai antrean. Bahkan, Harisson secara tegas mendorong agar SPBU dapat beroperasi selama 24 jam.
“Pak Gubernur meminta jam operasional diperpanjang. Kalau saya malah minta 24 jam untuk sementara ini, supaya antrean bisa terurai,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan BBM di SPBU, meskipun hanya dalam waktu singkat. Menurutnya, sistem distribusi harus mampu mengantisipasi sejak dini ketika stok di tangki utama mulai menipis.
“Kalau stok di tangki utama sudah hampir habis, harus langsung diisi. Jangan sampai kosong, walaupun hanya 15 menit, karena itu bisa memicu kepanikan masyarakat,” tegasnya.
Harisson juga mendorong adanya inovasi pelayanan di tengah kondisi antrean panjang, seperti menambah petugas untuk melayani langsung kendaraan yang mengantre dengan sistem pembelian dalam kemasan tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut pernah diterapkan saat kondisi darurat di jalur mudik dan dinilai efektif membantu masyarakat yang kehabisan BBM di tengah perjalanan.
Namun demikian, ia secara terbuka menilai Pertamina belum optimal dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM masyarakat Kalimantan Barat menjelang Lebaran.
“Pertamina di Kalimantan Barat ini gagal mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM masyarakat menjelang Idulfitri,” ujarnya.
Ia menilai, peningkatan kebutuhan BBM menjelang hari besar keagamaan seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal, sebagaimana meningkatnya kebutuhan barang lain di masyarakat.
“Jangan kan BBM, kebutuhan bunga untuk nyekar saja meningkat, apalagi BBM. Harusnya ini sudah dihitung dengan baik,” katanya.
Harisson juga menyinggung faktor eksternal seperti isu global yang turut memicu kepanikan masyarakat hingga terjadi panic buying. Namun menurutnya, kepanikan tersebut akan hilang dengan sendirinya apabila ketersediaan BBM di SPBU benar-benar terjaga.
“Kalau masyarakat melihat BBM selalu tersedia, kapan pun dibutuhkan ada, maka panic buying akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau mereka melihat kosong, kepanikan itu tidak akan berhenti,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sempat terjadi kekosongan BBM akibat keterlambatan kapal pengangkut Pertalite dan Pertamax ke Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam perencanaan distribusi.
“Ini bukti bahwa ada kelalaian dalam mengantisipasi kebutuhan BBM masyarakat Kalbar,” tegasnya.
Harisson juga mempertanyakan mengapa kondisi serupa tidak terjadi di provinsi lain di Kalimantan, sementara Kalimantan Barat justru mengalami antrean panjang.
Padahal, menurutnya, Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda telah berulang kali menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Idulfitri.
Untuk itu, ia berharap ke depan Pertamina dapat melakukan perhitungan dan antisipasi yang lebih matang agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara terkait dugaan adanya penimbunan BBM oleh oknum masyarakat, Harisson menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada penimbunan, itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini