Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.
Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni M, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, DM yang merupakan mantan tenaga honorer Dinas Perhubungan, serta AF dari pihak swasta.
Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Ricky Febriandi, mengatakan penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis (23/7/2026) setelah tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan LPJU pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024," ujar Ricky.
Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Para tersangka diduga melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp517.828.250.
"Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sekitar Rp517.828.250," ungkapnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, mereka juga dikenakan pasal subsidair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, Kejari Ketapang menahan ketiga tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang, terhitung sejak 23 Juli 2026. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.
Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni M, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, DM yang merupakan mantan tenaga honorer Dinas Perhubungan, serta AF dari pihak swasta.
Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Ricky Febriandi, mengatakan penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis (23/7/2026) setelah tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan LPJU pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024," ujar Ricky.
Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Para tersangka diduga melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sebesar Rp517.828.250.
"Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sekitar Rp517.828.250," ungkapnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, mereka juga dikenakan pasal subsidair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, Kejari Ketapang menahan ketiga tersangka selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang, terhitung sejak 23 Juli 2026. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Kejari Pontianak Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek DLH Tahun 2020
Friday, 12 May 2023
Kejari Pontianak Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek DLH Tahun 2020
Friday, 12 May 2023
Kejari Pontianak Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek DLH Tahun 2020
Friday, 12 May 2023
Kejari Kapuas Hulu Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Terminal Bunut Hilir
Friday, 04 February 2022
Kejari Kapuas Hulu Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan MTs Ma’arif
Wednesday, 09 March 2022
Kejari Kapuas Hulu Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan MTs Ma’arif
Wednesday, 09 March 2022
Kejari Ungkap Dugaan Korupsi di Tubuh Pemkot Pontianak, Tahan 2 Tersangka
Friday, 09 December 2022
Kejari Ungkap Dugaan Korupsi di Tubuh Pemkot Pontianak, Tahan 2 Tersangka
Friday, 09 December 2022
Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sanggau Kembalikan Kerugian Negara Rp800 Juta
Monday, 13 August 2018
Minimalisir Tindak Kejahatan, Dishub Pasang 17 LPJU di Jembatan Pawan V Ketapang
Monday, 25 March 2019
Korupsi ADD Setengah Miliar, Kejari Bengkayang Tahan Mantan Kades di Lembah Bawang
Saturday, 21 May 2022
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
