KALBARONLINE.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto, mendapat teguran dari Kepala BGN Sudaryono saat mengikuti pengarahan daring bersama jajaran BGN se-Indonesia.

Teguran tersebut terekam dalam sebuah potongan video yang beredar luas. Dalam video itu, Sudaryono menyoroti sikap Adi Afrianto yang dinilai tidak fokus mengikuti kegiatan karena diduga menggunakan telepon seluler saat pengarahan berlangsung.

Dalam rekaman tersebut, Sudaryono meminta jajaran terkait mencatat nama Adi Afrianto dan memerintahkan agar yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah Papua.

"Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Tolong dicatat Karo SDM. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera," tegas Sudaryono dalam video tersebut.

Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran BGN.

Kepala Regional (Kareg) BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, membenarkan adanya instruksi pemindahan terhadap Korwil BGN Kayong Utara.

"Benar. Masih menunggu surat dari Karo SDM," ujar Agus Kurniawi saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

Sementara itu, sejumlah awak media di Kabupaten Kayong Utara turut menyoroti komunikasi publik Korwil BGN Kayong Utara selama menjalankan tugas.

Beberapa jurnalis mengaku mengalami kesulitan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Menurut mereka, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat sering kali belum mendapat respons.

"Kami berharap pejabat yang nantinya menggantikan bisa lebih terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan media agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lancar," ujar salah seorang jurnalis di Kayong Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, Adi Afrianto belum memberikan keterangan terkait teguran maupun rencana pemindahan tersebut. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Nanik Sudaryati Deyang menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Hal itu disampaikan Nanik melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Ia mengaku telah berpamitan kepada Presiden RI sebelum memutuskan meninggalkan jabatannya.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7/2026), saya berangkat," tulis Nanik.

Ia menegaskan, keputusan berobat ke luar negeri bukan karena tidak mempercayai kemampuan dokter di Indonesia, melainkan untuk mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatannya.

"Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," lanjutnya.

Nanik mengatakan Presiden telah menerima pengunduran dirinya sebagai Kepala BGN. Meski demikian, ia mengaku tetap diminta membantu mengawasi lembaga tersebut.

"Dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya. Dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," ujarnya.

Dalam unggahan yang sama, Nanik juga menyebut Presiden kemungkinan akan membentuk Dewan Pengawas BGN. Ia mengaku diminta menjadi ketua dewan pengawas apabila lembaga tersebut terbentuk.

"Di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," tulisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun Badan Gizi Nasional terkait pengunduran diri Nanik Sudaryati Deyang maupun rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN. (*)

KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Zulfydar, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia menilai pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait program MBG merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah diminta merespons berbagai aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Zulfydar juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terjadi di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan, apabila terdapat pengelola maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti mark up harga bahan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi relatif tinggi.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2045 mendatang.

“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Selain itu, Zulfydar turut menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Ia menilai tidak tepat apabila program MBG langsung dianggap gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, pola asuh, hingga layanan kesehatan.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal, karena bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Koordinator MBG Kalimantan Barat untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program secara langsung.

Di sisi lain, Zulfydar menekankan pentingnya pengawasan bersama agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal. Selain kualitas makanan harus sesuai standar gizi, tata kelola program juga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya dijalankan dengan baik agar tujuan mulia program ini tidak terganggu,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat. Hingga saat ini, seluruh layanan SPPG di Kalbar masih berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa persoalan yang saat ini dihadapi hanya berkaitan dengan proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang dana operasionalnya belum masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan pelayanan.

“Di Kalbar memang ada beberapa SPPG yang dananya belum masuk. Kami berharap hari ini dana tersebut sudah masuk ke VA SPPG yang masih menunggu pencairan,” kata Agus, Senin (8/6/2026).

Menurut Agus, keterlambatan pencairan anggaran SPPG bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat. Kondisi serupa juga pernah dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut umumnya dipicu oleh kendala administratif, seperti adanya kesalahan dalam proposal pengajuan anggaran yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses pencairan dana dapat dilakukan.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa persoalan administrasi tersebut tidak berdampak pada penutupan permanen SPPG di Kalbar.

“Sampai saat ini belum ada SPPG di Kalimantan Barat yang tutup permanen. Operasional masih berjalan dan tidak ada instruksi penghentian kegiatan,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus membantah informasi yang beredar mengenai penghentian operasional SPPG di Kalimantan Barat. BGN memastikan seluruh layanan tetap berjalan, sementara proses pencairan anggaran pada sejumlah SPPG yang masih terkendala administrasi terus dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan layanan SPPG di Kalbar karena hingga kini tidak ada kebijakan penghentian operasional dari Badan Gizi Nasional. (Lid)