KALBARONLINE.com – Komisi II DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak untuk meninjau pengelolaan CCTV, aplikasi serta sejumlah fasilitas pendukung Pontianak Smart City, Rabu (19/8/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pontive Center tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang dikelola Diskominfo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Juwita Dewi, mengatakan pihaknya meninjau secara langsung pengelolaan CCTV yang tersebar di Kota Pontianak serta berbagai perangkat dan fasilitas yang dimiliki Diskominfo.

"Sejauh ini kami dari Komisi II sangat puas. Kami juga berterima kasih kepada Diskominfo karena ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk layanan CCTV dan aplikasinya," ujarnya.

Menurut Juwita, keberadaan aplikasi dan layanan yang dikelola Diskominfo memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia menilai pengelolaan teknologi tersebut perlu terus didukung agar dapat berjalan lebih maksimal.

Juwita menyampaikan, dukungan Komisi II ke depan salah satunya dapat dilakukan melalui dukungan dari sisi penganggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan serta optimalisasi layanan yang telah berjalan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kota Pontianak.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo, khususnya dalam pengelolaan CCTV dan fasilitas Pontianak Smart City.

"Tujuan utama mereka ingin mengevaluasi pengelolaan CCTV yang ada di Dinas Kominfo dan melihat beberapa fasilitas yang kita miliki dalam rangka mengelola Pontianak Smart City," katanya.

Syamsul menilai evaluasi dan perhatian dari DPRD menjadi motivasi bagi Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ia juga berharap dukungan Komisi II dapat memperkuat pengembangan Pontianak Smart City, terutama dalam hal investasi dan pendanaan.

"Kalau dianggap layanan kita sudah cukup baik, tentunya itu juga menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran diperlukan untuk menunjang pengembangan berbagai layanan dan fasilitas teknologi yang dikelola Diskominfo.

Dengan dukungan tersebut, pengelolaan Pontianak Smart City diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa menilai pengelolaan keuangan daerah di Kota Pontianak sejauh ini sudah berada di jalur yang cukup baik. Namun di tengah tekanan fiskal dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, ia meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan penyerapan anggaran serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Menurut Bebby, pemerintah daerah juga harus mulai bersiap menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. Karena itu, pengelolaan anggaran dinilai perlu dilakukan lebih cermat agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Pengelolaan anggaran harus benar-benar diperhatikan supaya program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Bebby turut menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 15 kali berturut-turut. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hal positif, namun harus tetap selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

“WTP kita yang 15 kali berturut-turut ini sudah cukup baik dan harus sesuai dengan fakta di lapangan juga, bukan hanya sekadar di atas kertas,” katanya.

Selain itu, ia mendorong agar belanja modal serta berbagai program pembangunan terus dioptimalkan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.

“Pencapaian target-target ini harus mencapai maksimal, walaupun kita tahu tidak mungkin 100 persen,” tambahnya.

Di sisi lain, Bebby mengakui kondisi pengurangan anggaran saat ini turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

“PAD kita memang dengan kondisi pengurangan anggaran di tengah krisis sekarang ini harus terus digali. Walaupun bagaimanapun kita tidak mau membebani masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menilai dinamika dunia usaha di Kota Pontianak saat ini cukup tinggi. Banyak usaha baru bermunculan, namun tidak sedikit pula yang harus tutup di tengah tantangan ekonomi. Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.

“Memang ini menjadi PR. Namun bagaimanapun pencapaian sekarang ini sudah cukup baik menurut saya,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (16/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Edi menjelaskan bahwa Raperda yang dibahas memuat sejumlah isu strategis, mulai dari penyertaan modal bagi Bank Kalbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga penyusunan masterplan kependudukan Kota Pontianak hingga tahun 2045.

Ia menegaskan, kebijakan penyertaan modal daerah diarahkan untuk memperkuat perbankan daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar semakin sehat secara finansial dan mampu memperluas layanan kepada masyarakat.

“Dengan permodalan yang kuat, bank daerah diharapkan bisa berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Kota Pontianak, tetapi juga di Kalimantan Barat,” ujar Edi usai rapat paripurna.

Selain sektor keuangan daerah, Edi menaruh perhatian besar pada penyusunan masterplan kependudukan. Dokumen ini diproyeksikan menjadi dasar penting dalam pengaturan sebaran penduduk sekaligus perumusan program pembangunan jangka panjang yang berbasis data.

Menurutnya, masterplan kependudukan akan menjadi acuan pemerintah kota dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan dinamika jumlah serta persebaran penduduk di masa mendatang.

“Dengan data kependudukan yang akurat, pembangunan bisa dirancang lebih tepat sasaran. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak secara berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui pembahasan Raperda tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berharap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin mudah, transparan, dan efisien. Di saat yang sama, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menopang pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. (Red)