KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui peninjauan lokasi usulan pembangunan pengamanan pantai di kawasan wisata Pantai Kura-Kura, Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang, yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi ancaman abrasi cukup serius.

Peninjauan lapangan dilakukan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra. Turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I M Tahid, Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal, serta jajaran pemerintah daerah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung dampak abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Pantai Kura-Kura sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan struktur pengamanan pantai sepanjang kurang lebih 600 meter.

Berdasarkan data dan keterangan masyarakat setempat, gelombang tinggi dan pasang air laut pada Desember 2022 menyebabkan abrasi sepanjang sekitar 10 hingga 15 meter. Kondisi itu hingga kini masih menjadi ancaman bagi kawasan pesisir, permukiman warga, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Bengkayang.

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan penanganan abrasi di kawasan tersebut.

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, berbagai masukan dan kebutuhan yang kami temukan akan kami komunikasikan kepada Menteri PU Bapak Dody Hanggodo dan juga kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Menurut Herzaky, Pantai Kura-Kura memiliki peran penting, tidak hanya sebagai kawasan pesisir yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

“Pantai Kura-Kura memiliki potensi wisata yang besar. Pantainya bersih, luas, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Wisata lokal tumbuh, UMKM bergerak, dan secara langsung menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Karena itu, perlindungan kawasan ini menjadi penting,” katanya.

Ia menegaskan, perhatian terhadap kawasan pesisir Bengkayang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah terdepan dan terluar Indonesia.

“Ini bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Menko AHY untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan merata. Jika ada ancaman abrasi yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan sektor pariwisata, maka negara harus hadir memberikan solusi,” tegas Herzaky.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu melindungi masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.

“Pak Menko AHY selalu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun fisik. Infrastruktur harus mampu melindungi masyarakat, memperkuat konektivitas, dan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Karena itu, kebutuhan pengamanan pantai seperti ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karimunting, Iskandar, mengatakan abrasi menjadi persoalan yang terus dihadapi masyarakat, terutama saat musim cuaca ekstrem.

“Di kawasan wisata ini memang sangat rentan terhadap abrasi. Pada musim gelombang tinggi, terutama sekitar November hingga Desember, pasir-pasir pantai banyak terkikis dan terbawa gelombang. Bahkan air laut sering masuk hingga ke warung-warung milik masyarakat yang berada di sekitar pantai,” katanya.

Karena itu, pemerintah desa bersama masyarakat berharap pembangunan pengamanan pantai dapat segera direalisasikan guna melindungi kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di Pantai Kura-Kura.

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, turut mengapresiasi kunjungan jajaran Kemenko Infrastruktur dan Kementerian PU yang turun langsung melihat kondisi di lapangan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kemenko Infrastruktur dan jajaran Kementerian PU. Abrasi di kawasan ini memang membutuhkan penanganan yang serius karena setiap tahun pantai terus mengalami pengikisan. Selain melindungi masyarakat, kawasan ini juga merupakan salah satu objek wisata penting bagi Kabupaten Bengkayang,” ujarnya.

Menurut Syamsul, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan daerah dalam menangani abrasi berskala besar. Ia berharap usulan pembangunan pengamanan pantai tersebut mendapat perhatian sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Menutup kunjungan, Herzaky memastikan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan teknis yang diperlukan dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami akan terus mengawal aspirasi ini. Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh data dan kebutuhan teknis tersusun dengan baik sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program ke depan,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai fondasi dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Salah satu upaya itu terlihat dari peninjauan langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berlokasi di Desa Penakalan.

Peninjauan dilakukan oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur dasar sebelum pembangunan dilaksanakan.

Herzaky mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan lokasi yang diusulkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat.

“Kami sudah meninjau langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas. Luas lahannya lebih dari 7 hektare dan berdasarkan peninjauan bersama Kementerian PU, lahan tersebut tidak berada di kawasan gambut sehingga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan,” ujarnya.

Menurut Herzaky, kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Selain kondisi lahan yang dinilai memadai, kawasan tersebut juga telah didukung infrastruktur dasar yang cukup baik.

“Bupati Sambas telah menyampaikan berbagai dukungan yang dapat diberikan pemerintah daerah. Akses jalannya sudah sangat baik, tersedia jaringan air, dan juga listrik. Ini menjadi modal penting agar ketika pembangunan dimulai, prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Ia menjelaskan, usulan Sekolah Rakyat Sambas saat ini masuk dalam rencana pembangunan tahap ketiga. Namun, proses selanjutnya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum atas usulan yang diajukan Kementerian Sosial.

“Sekolah Rakyat Sambas direncanakan masuk tahap ketiga. Saat ini usulannya masih dalam proses pengkajian oleh Kementerian PU. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik sehingga ketika pembangunan dimulai nantinya dapat dilakukan dengan akselerasi dan percepatan,” jelas Herzaky.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki nilai strategis karena membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang berisiko putus sekolah.

“Sekolah Rakyat menjadi harapan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Dengan fasilitas pendidikan yang layak, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas hidup, dan kelak menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia,” ujarnya.

Menurut Herzaky, pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Saat ini, Kalimantan Barat telah memiliki tiga lokasi Sekolah Rakyat yang masuk tahap kedua pembangunan, yakni dua titik di Kota Singkawang dan satu titik di Kota Pontianak. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus bertambah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Harapan kami, selain dua Sekolah Rakyat di Singkawang dan satu di Pontianak yang saat ini sedang berproses, Kalimantan Barat dapat memperoleh tambahan pembangunan Sekolah Rakyat di dua titik lainnya, termasuk di Kabupaten Sambas. Semakin banyak anak yang mendapatkan akses pendidikan yang baik, semakin besar pula peluang kita mewujudkan Generasi Emas Indonesia,” tutupnya.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, serta Bupati Sambas Satono dan jajaran pemerintah daerah. (*)

KALBARONLINE.com – Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang terus menunjukkan progres positif. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pun mengapresiasi akselerasi pekerjaan yang dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target penyelesaian pada 20 Juni 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, usai meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang, Jumat (5/6/2026).

Menurut Herzaky, perkembangan pembangunan saat ini cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pekerjaan terus bergerak dengan capaian harian di atas 2,5 persen.

“Alhamdulillah progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang sangat baik. Berdasarkan hasil peninjauan, perkembangan pekerjaan setiap hari berada di atas 2,5 persen. Tadi malam progres pembangunan sudah mencapai 58 persen dan jika dihitung secara matematis, kami optimistis pekerjaan dapat tuntas sesuai target pada 20 Juni mendatang,” ujarnya.

Herzaky menilai percepatan pembangunan tersebut menjadi bukti kuat komitmen seluruh pihak dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja di lapangan juga terus ditambah. Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang melibatkan sekitar 1.300 pekerja, meningkat dibanding sebelumnya yang berjumlah sekitar 900 orang.

“Jumlah pekerja terus bertambah sebagai bagian dari upaya akselerasi. Kami ingin ada percepatan, tetapi tetap mengedepankan kualitas pekerjaan serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan sampai percepatan pembangunan mengabaikan mutu bangunan maupun keselamatan para pekerja,” tegasnya.

Herzaky juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Menurutnya, dedikasi para pekerja yang bekerja siang dan malam menjadi faktor penting dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai jadwal.

“Kami salut dan berterima kasih atas kerja keras seluruh pekerja di lapangan. Mereka bekerja siang dan malam untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target. Semangat dan dedikasi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, Kemenko Infrastruktur akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

“Kami akan terus mengawal proses pembangunan ini agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu dengan kualitas yang baik. Insya Allah, kami yakin Sekolah Rakyat di Kota Singkawang dapat segera tuntas dan siap dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutup Herzaky.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan pemerintah daerah. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat mulai memberi perhatian serius terhadap ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau langsung Pantai Arung Parak, Sabtu (6/6/2026).

Kunjungan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, itu dilakukan untuk melihat kondisi abrasi pantai yang kian mengkhawatirkan. Abrasi tersebut tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir hingga kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Herzaky mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.

“Awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan, abrasi Pantai Arung Parak tercatat mencapai hampir 20 meter per tahun. Kondisi itu terlihat dari semakin terkikisnya garis pantai dan hilangnya daratan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat.

Menurut Herzaky, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan atau keselamatan warga, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi wilayah perbatasan Indonesia.

“Ini bukan hanya persoalan lingkungan atau keselamatan masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kawasan perbatasan dan ruang laut Indonesia karena terus berkurangnya wilayah daratan Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir menjadi bagian penting dari upaya menjaga wilayah negara.

“Daerah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan wajah depan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan perlindungan dan infrastruktur yang memadai,” tegas Herzaky.

Ia menambahkan, keberadaan pengaman pantai sangat penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Selain melindungi masyarakat, pengaman pantai juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena itu, usulan ini akan kami bawa dan perjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat,” katanya.

Herzaky menjelaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna menyiapkan dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan.

“Kami akan mengawal usulan ini bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis agar mendapatkan perhatian yang memadai. Harapannya, dapat dirumuskan program yang paling tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menilai dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani abrasi yang terjadi setiap tahun.

“Kami berharap negara benar-benar hadir. Abrasi di kawasan ini mencapai sekitar 20 meter per tahun. Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam. Karena itu kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Satono, Kabupaten Sambas sebagai kabupaten paling utara di Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah perbatasan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Harapan serupa juga disampaikan Kepala Desa Arung Parak, Junaidi. Ia berharap usulan pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 750 meter dapat segera direalisasikan demi melindungi masyarakat dari ancaman abrasi yang terus terjadi.

“Kami berharap pengaman pantai ini bisa segera terwujud. Setiap tahun abrasi terus terjadi dan mengancam rumah-rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus harus berpindah akibat garis pantai yang semakin terkikis,” ungkapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta Kepala Desa Arung Parak. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Salah satunya melalui peninjauan langsung usulan pembangunan ruas Jalan Serindang-Bukit Segoler di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diusulkan masuk dalam Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026.

Peninjauan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat (5/6/2026).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program Inpres Jalan Daerah benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami bersama BPJN dan Kementerian PU meninjau langsung salah satu usulan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Sambas, yakni ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler. Ini merupakan bagian dari amanah Presiden agar program Inpres Jalan Daerah menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya.

Menurut Herzaky, Kabupaten Sambas memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus etalase Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari hasil peninjauan, ruas jalan yang diusulkan memiliki panjang sekitar 5,4 kilometer. Sebanyak 2,4 kilometer di antaranya telah dibangun pemerintah daerah, sementara sekitar 3 kilometer sisanya diusulkan mendapat dukungan pendanaan melalui Program IJD.

Ia menilai kondisi jalan saat ini masih memerlukan penanganan serius. Sebagian ruas belum beraspal, sementara ruas yang sudah dibangun masih membutuhkan peningkatan kualitas agar dapat memberikan layanan transportasi yang lebih baik.

“Kalau jalan ini nantinya bisa ditingkatkan kualitasnya, manfaatnya akan sangat besar. Waktu tempuh masyarakat lebih singkat, biaya transportasi berkurang, aktivitas ekonomi meningkat, dan akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah,” katanya.

Tak hanya mendukung konektivitas, jalan tersebut juga memiliki nilai strategis karena berada di kawasan pertanian dan terhubung dengan jaringan irigasi yang menjadi penopang program swasembada pangan.

Selain itu, ruas Jalan Serindang-Bukit Segoler juga menjadi akses utama menuju SMP Negeri 1 serta tiga sekolah dasar di kawasan Bukit Segoler. Perbaikan jalan diyakini akan mempermudah mobilitas siswa, guru, dan masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur tersebut.

“Jalan ini sangat strategis karena mendukung swasembada pangan, ketahanan air, akses pendidikan, sekaligus mempermudah pelaksanaan program prioritas pemerintah. Karena itu, kami melihat usulan ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat,” jelas Herzaky.

Ia menambahkan, usulan pembangunan tersebut masih akan melalui proses evaluasi dan penentuan prioritas bersama berbagai usulan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kemenko Infrastruktur bersama Kementerian PU akan terus mengawal proses tersebut agar setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Romi Firman, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memastikan kesiapan lahan serta berbagai aspek teknis lainnya.

Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan dapat segera dilaksanakan ketika usulan memperoleh persetujuan pendanaan.

“Setelah program selesai, pemerintah daerah juga diharapkan berkomitmen melakukan pemeliharaan aset secara berkelanjutan agar tetap berfungsi optimal, berumur panjang, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Serindang, Bujang Efendi, menyambut positif rencana pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat. Jalan ini sangat penting untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Jika terealisasi, tentu akan sangat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, jajaran BPJN Kalimantan Barat, pejabat Pemerintah Kabupaten Sambas, serta para kepala desa setempat. (*)