Friday, 20 November 2026 | 20 November 2026
nafas kalbar
Warga Kalbar Terdampak Karhutla Bisa Tentukan Sikap, Tim Hukum Nafas Usulkan Pengumuman di 14 Daerah
Warga Kalbar Terdampak Karhutla Bisa Tentukan Sikap, Tim Hukum Nafas Usulkan Pengumuman di 14 Daerah
Thursday, 19/11/2026

KALBARONLINE.com – Masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 berkesempatan menentukan sikap terhadap gugatan class action yang diajukan Tim Hukum Nafas Kalbar.

Tim hukum tersebut mengusulkan mekanisme pengumuman di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat agar masyarakat mengetahui proses gugatan sekaligus memiliki kesempatan memilih tetap menjadi bagian dari kelompok penggugat atau menyatakan keluar (opt out).

Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, mengatakan usulan tersebut disampaikan setelah gugatan class action dinyatakan memiliki legal standing oleh Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Menurutnya, pengumuman kepada masyarakat merupakan tahapan penting dalam mekanisme gugatan kelompok karena perkara tersebut diajukan untuk mewakili kepentingan hukum warga yang terdampak bencana asap.

“Karena ini merupakan gugatan class action yang mewakili kelompok, maka wajib hukumnya untuk mengumumkan gugatan ini, baik secara formil maupun materiil, kepada seluruh warga Kalimantan Barat,” ujar Glorio.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah akibat pembiaran dan kelalaian dalam pengawasan, sehingga masyarakat harus menanggung dampak bencana asap.

Dalam usulannya kepada majelis hakim, Tim Hukum Nafas Kalbar meminta pengumuman dipasang di sejumlah lokasi strategis. Di antaranya Pengadilan Negeri Pontianak, posko Tim Hukum Nafas Kalbar, kantor para tergugat dan turut tergugat yang berada di Kalbar, serta kantor bupati dan wali kota di seluruh daerah.

Tim hukum juga mengusulkan agar pengumuman berlangsung selama 15 hari. Namun, keputusan mengenai lokasi dan jangka waktu pengumuman sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

“Namun, keputusan mengenai lokasi dan jangka waktu pengumuman sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim,” kata Glorio.

Setelah pengumuman dilakukan, masyarakat memiliki dua pilihan. Pertama, tetap menjadi bagian dari gugatan class action atau tidak mengajukan pernyataan keluar (opt out).

Masyarakat yang memilih tetap bergabung tidak perlu datang sendiri ke persidangan maupun mengeluarkan biaya advokasi. Namun, mereka harus tunduk pada putusan pengadilan yang nantinya berkekuatan hukum tetap.

Apabila gugatan dikabulkan dan pemerintah diwajibkan melakukan pemulihan terhadap korban bencana asap, masyarakat yang tetap menjadi bagian dari kelompok dapat memperoleh manfaat sesuai dengan amar putusan.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak ingin menjadi bagian dari gugatan dapat menyatakan keluar melalui mekanisme opt out dengan menyampaikan surat pernyataan kepada PN Pontianak.

“Kalau mereka menyatakan keluar, maka tidak wajib tunduk terhadap putusan dalam gugatan ini. Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan sendiri dengan objek perkara yang sama melalui mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.

Untuk memudahkan proses tersebut, Tim Hukum Nafas Kalbar juga telah menyiapkan formulir atau format surat pernyataan keluar dari gugatan kelompok.

Meski demikian, mekanisme pengumuman dan tata cara masyarakat menyatakan keluar masih menunggu penetapan dari majelis hakim PN Pontianak. (Lid)

Gibran Berhenti sebagai Wapres, Tim Hukum Nafas Pertanyakan Kewenangan Jaksa dalam Sidang Karhutla
Gibran Berhenti sebagai Wapres, Tim Hukum Nafas Pertanyakan Kewenangan Jaksa dalam Sidang Karhutla
Thursday, 19/11/2026

KALBARONLINE.com – Tim Hukum Nafas Kalbar mempertanyakan keberlanjutan kewenangan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat yang mewakili Wakil Presiden dalam persidangan gugatan class action kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pengadilan Negeri Pontianak.

Pertanyaan tersebut muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Tim hukum menilai perlu ada kejelasan mengenai kedudukan hukum pihak yang diwakili jaksa setelah terjadi perubahan status jabatan tersebut.

Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, mengatakan persoalan ini perlu diperjelas karena berkaitan dengan kedudukan hukum para pihak dalam perkara gugatan lingkungan tersebut.

Menurutnya, majelis hakim perlu meminta penjelasan dari kuasa hukum Wakil Presiden mengenai status pihak yang mereka wakili sekaligus dasar kewenangan dalam persidangan.

“Situasi saat ini, Bapak Wakil Presiden menyampaikan pengunduran diri ke MPR. Artinya, terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden saat ini,” ujar Glorio.

Dalam persidangan, pihaknya juga telah meminta majelis hakim agar kuasa hukum Wakil Presiden memberikan penjelasan mengenai kedudukan pihak yang mereka wakili dalam perkara tersebut.

“Karenanya tadi kami minta melalui majelis hakim, meminta kepada kuasa hukum Wakil Presiden untuk memberikan pandangan seperti apa kedudukan Wakil Presiden dalam perkara ini,” katanya.

Glorio menegaskan, penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan kejelasan posisi hukum para pihak. Terlebih, Wakil Presiden tercatat sebagai salah satu tergugat dalam gugatan class action karhutla Kalimantan Barat.

Sebelumnya, jaksa dari Kejati Kalbar telah ditunjuk untuk bertindak sebagai kuasa hukum Wakil Presiden dalam perkara tersebut. Namun, Tim Hukum Nafas Kalbar menilai perlu ada kepastian mengenai keberlanjutan kewenangan kuasa hukum setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.

“Ini penting berkaitan dengan kedudukan para pihak,” tegasnya. (Lid)