KALBARONLINE.com – Tim Hukum Nafas Kalbar mempertanyakan keberlanjutan kewenangan jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat yang mewakili Wakil Presiden dalam persidangan gugatan class action kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pengadilan Negeri Pontianak.
Pertanyaan tersebut muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Tim hukum menilai perlu ada kejelasan mengenai kedudukan hukum pihak yang diwakili jaksa setelah terjadi perubahan status jabatan tersebut.
Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, mengatakan persoalan ini perlu diperjelas karena berkaitan dengan kedudukan hukum para pihak dalam perkara gugatan lingkungan tersebut.
Menurutnya, majelis hakim perlu meminta penjelasan dari kuasa hukum Wakil Presiden mengenai status pihak yang mereka wakili sekaligus dasar kewenangan dalam persidangan.
“Situasi saat ini, Bapak Wakil Presiden menyampaikan pengunduran diri ke MPR. Artinya, terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden saat ini,” ujar Glorio.
Dalam persidangan, pihaknya juga telah meminta majelis hakim agar kuasa hukum Wakil Presiden memberikan penjelasan mengenai kedudukan pihak yang mereka wakili dalam perkara tersebut.
“Karenanya tadi kami minta melalui majelis hakim, meminta kepada kuasa hukum Wakil Presiden untuk memberikan pandangan seperti apa kedudukan Wakil Presiden dalam perkara ini,” katanya.
Glorio menegaskan, penjelasan tersebut diperlukan untuk memastikan kejelasan posisi hukum para pihak. Terlebih, Wakil Presiden tercatat sebagai salah satu tergugat dalam gugatan class action karhutla Kalimantan Barat.
Sebelumnya, jaksa dari Kejati Kalbar telah ditunjuk untuk bertindak sebagai kuasa hukum Wakil Presiden dalam perkara tersebut. Namun, Tim Hukum Nafas Kalbar menilai perlu ada kepastian mengenai keberlanjutan kewenangan kuasa hukum setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.
“Ini penting berkaitan dengan kedudukan para pihak,” tegasnya. (Lid)