KALBARONLINE.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Siswa terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah (BDR), meski metode tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif.

Alzena LaKeisha (15), siswi kelas X SMA Negeri 2 Ketapang, mengaku sedih karena tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah. Menurutnya, pembelajaran dari rumah membuat materi yang disampaikan guru lebih sulit dipahami dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka.

“Sedih sih, karena kalau BDR pembelajaran itu kan tidak secara langsung. Jadi kurang masuk ke otak, apalagi asap kayak gini,” ujar Alzena, Selasa (20/10/2026).

Selain menghadapi kendala dalam memahami pelajaran, Alzena juga mengeluhkan kondisi udara yang membuatnya merasa sesak ketika hendak beraktivitas di luar rumah.

“Untuk keluar rumah pun sesak rasanya, apalagi kalau sekolah,” keluhnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pembelajaran daring belum berjalan maksimal. Pertemuan melalui aplikasi Zoom hanya dilakukan untuk mata pelajaran tertentu dan tidak berlangsung secara rutin.

“Ada Zoom, tapi tidak semua mata pelajaran. Kadang-kadang cuma ada Zoom, kadang tidak,” katanya.

Menurut Alzena, kegiatan BDR terkadang lebih banyak diisi dengan pemberian tugas dan absensi. Kondisi tersebut membuat siswa merasa kurang mendapatkan penjelasan materi secara langsung seperti ketika belajar di ruang kelas.

Informasi mengenai pelaksanaan BDR, lanjutnya, biasanya disampaikan sehari sebelum pembelajaran berlangsung. Pemberitahuan tersebut terkadang diterima pada Sabtu atau Minggu.

Alzena berharap kabut asap di Ketapang segera menghilang agar para siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah.

“Harapannya semoga kabut asapnya tidak ada lagi, kabutnya sudah hilang, biar bisa belajar seperti biasa,” harapnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang memperpanjang kebijakan BDR atau pembelajaran daring bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sejak 12 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang masih menunjukkan kategori sangat tidak sehat.

Dalam pengumumannya, Dinas Pendidikan menyatakan perpanjangan BDR berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Ketapang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Darma, membenarkan bahwa kebijakan tersebut masih diberlakukan hingga kondisi kabut asap membaik.

“Iya benar, sampai kondisinya membaik,” ungkap Darma.

Selama pelaksanaan BDR, peserta didik juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta memperbanyak minum air putih untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang sehat.

Dampak kabut asap terhadap kegiatan belajar ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Sebanyak 51 orangutan diselamatkan dari kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat, sejak 6 Agustus hingga 10 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 30 individu ditemukan di dalam atau sekitar perkebunan kelapa sawit PT KALE.

Upaya penyelamatan masih berlanjut seiring kerusakan habitat akibat kebakaran. Dalam laporan terbaru, tim gabungan mengevakuasi empat orangutan, yakni dua individu remaja betina bernama Lusi dan Riri, serta induk dan anak bernama Mama Rian dan Rian.

Berdasarkan keterangan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Riri, Mama Rian, dan Rian diselamatkan pada 10 Oktober 2026. Sementara itu, Lusi dievakuasi pada 16 Oktober 2026 dari kawasan High Conservation Value (HCV) perkebunan PT KALE di Desa Laman Satong.

Kondisi orangutan yang ditemukan menunjukkan dampak kerusakan habitat akibat karhutla. Lusi, misalnya, ditemukan bertahan di sebuah pohon yang masih berdiri di tengah kawasan hutan yang hangus terbakar.

CEO YIARI sekaligus dokter hewan satwa liar, Karmele Llano Sanchez, mengatakan Lusi ditemukan dalam kondisi sangat kurus dan mengalami stres.

“Orangutan Lusi terlihat sangat stres dan sangat kurus. Mungkin sudah berapa hari tidak dapat makanan apa pun di hutan yang sudah hancur ini,” ujar Karmele, Minggu (18/10/2026).

Setelah dievakuasi menggunakan obat bius, Lusi menjalani pemeriksaan medis di lapangan. Tim menemukan luka gores dan luka terbuka cukup dalam pada bagian punggung, bibir, dan anus. Luka tersebut diduga akibat gigitan satwa lain, kemungkinan anjing.

Selain mengalami luka, Lusi juga mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Sementara itu, Riri ditemukan di pohon sawit dalam kondisi dehidrasi dan ketakutan.

“Orangutan betina berusia sekitar 4–6 tahun itu ditemukan tanpa tanda-tanda keberadaan induknya,” kata Karmele.

Tim juga menyelamatkan Mama Rian dan anaknya, Rian, dari kebun warga di Desa Riam Berasap. Lokasi tersebut berjarak sekitar 1,5 kilometer dari perkebunan PT KALE dan berada di kawasan terdampak kebakaran. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan tubuh Mama Rian dan Rian juga sangat kurus.

Dari rangkaian penyelamatan sebelumnya, YIARI mencatat sebanyak 27 orangutan yang dievakuasi dari area PT KALE dan sekitarnya mendapatkan perawatan lanjutan di pusat rehabilitasi karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Tim gabungan BKSDA Kalimantan Barat dan YIARI masih memantau orangutan yang diduga bertahan di kawasan HCV. Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa individu bahkan telah memasuki permukiman dan merusak tanaman serta kebun warga.

Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antara manusia dan orangutan, terutama ketika satwa kehilangan sumber pakan dan tempat berlindung akibat kebakaran.

“Penyelamatan lanjutan masih diperlukan karena sejumlah orangutan diduga masih berada di kawasan HCV yang terbakar. Di beberapa titik, asap masih tebal dan tanah masih mengeluarkan asap,” kata Karmele.

Berdasarkan analisis citra satelit pada 1 Agustus hingga 25 September 2026, lebih dari 90 persen kawasan HCV PT KALE dilaporkan telah hangus terbakar. Padahal, berdasarkan publikasi ilmiah pada 2016, kawasan tersebut diperkirakan menjadi habitat sekitar 150 individu orangutan Kalimantan. Penelitian itu mencatat kepadatan rata-rata sekitar 5,49 individu per kilometer persegi.

Kekhawatiran terhadap keselamatan orangutan meningkat setelah tim gabungan mengevakuasi temuan yang diduga merupakan tengkorak orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari kawasan HCV PT KALE pada 8 Oktober 2026. Temuan tersebut masih menjalani pemeriksaan forensik untuk memastikan identitas spesies, penyebab, dan perkiraan waktu kematian.

“Kami berharap perusahaan berkomitmen melakukan restorasi kawasan yang terbakar,” harap Karmele.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, juga menegaskan pentingnya menjaga kawasan HCV sebagai habitat dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Area HCV yang terdampak karhutla sepatutnya segera direstorasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan melindungi habitat satwa liar,” ujar Murlan.

KALBARONLINE.com – Empat orangutan berhasil diselamatkan dari kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dua orangutan remaja ditemukan sendirian di area perkebunan kelapa sawit, sedangkan seekor induk dan anaknya dievakuasi dari kebun warga.

Penyelamatan dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Keempat orangutan tersebut terdiri atas dua individu remaja betina bernama Lusi dan Riri, serta induk dan anak bernama Mama Rian dan Rian.

Lusi ditemukan pada 16 Oktober 2026 di kawasan High Conservation Value (HCV) milik PT KALE, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Laman Satong. Sementara itu, Riri diselamatkan pada 10 Oktober 2026 dari lokasi yang sama.

Kedua orangutan remaja berusia sekitar 4–6 tahun itu ditemukan tanpa tanda-tanda keberadaan induknya. Kondisi Lusi bahkan memprihatinkan karena hanya bertahan di satu pohon yang masih berdiri di tengah kawasan hutan yang telah terbakar.

CEO YIARI sekaligus dokter hewan satwa liar, Karmele Llano Sanchez, yang turun langsung ke lokasi mengatakan, Lusi terlihat sangat stres dan kurus.

“Orangutan Lusi terlihat sangat stres dan sangat kurus. Mungkin sudah berapa hari tidak dapat makanan apa pun di hutan yang sudah hancur ini,” ujar Karmele, Minggu (18/10/2026).

Sementara itu, Riri ditemukan di pohon sawit dalam kondisi dehidrasi dan ketakutan. Tim penyelamat khawatir induknya tidak lagi berada di sekitar lokasi, bahkan diduga telah mati.

“Kami merasa kasihan melihat anak orangutan sendirian tanpa induknya. Kami pun bertanya-tanya, ke mana induknya, sebab, induk orangutan biasanya tidak meninggalkan anaknya,” tuturnya.

Setelah dievakuasi menggunakan obat bius, Lusi diperiksa oleh tim dokter hewan di lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka gores di sekujur tubuhnya, termasuk luka terbuka cukup dalam di bagian punggung, bibir, dan anus.

Karmele menduga luka-luka tersebut disebabkan gigitan satwa lain, kemungkinan anjing. Selain mengalami luka, Lusi juga ditemukan dalam kondisi sangat kurus dan dehidrasi.

“Kami menduga luka-luka ini didapat dari gigitan hewan, kemungkinan anjing. Kondisi Lusi juga sangat kurus dan mengalami dehidrasi. Kami sungguh sedih melihat kondisi orangutan ini, mungkin sudah lama tidak dapat makanan apa pun,” jelasnya.

Selain Lusi dan Riri, tim gabungan juga menyelamatkan Mama Rian dan anaknya, Rian, pada 10 Oktober 2026. Keduanya ditemukan di kebun warga di Desa Riam Berasap, sekitar 1,5 kilometer dari perkebunan kelapa sawit PT KALE.

Lokasi penyelamatan induk dan anak orangutan tersebut juga berada di kawasan terdampak kebakaran. Berdasarkan pemeriksaan medis, tubuh Mama Rian dan Rian sama-sama ditemukan dalam kondisi sangat kurus.

Saat ini, keempat orangutan tersebut menjalani perawatan lebih lanjut di pusat rehabilitasi YIARI karena kondisi kesehatannya yang kurang baik.

Meski empat orangutan telah dievakuasi, upaya penyelamatan masih berlanjut. Tim gabungan terus memantau sejumlah orangutan yang diduga masih berada di kawasan HCV PT KALE dan area sekitarnya.

Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa orangutan bahkan telah memasuki kawasan permukiman dan merusak tanaman serta kebun warga. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antara manusia dan orangutan.

Karmele menegaskan, penyelamatan lanjutan diperlukan karena masih ada orangutan yang terjebak di kawasan hutan yang terbakar.

“Kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Di beberapa bagian, asap masih tebal, bahkan masih ditemukan titik-titik dengan tanah yang mengeluarkan asap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebakaran menyebabkan orangutan kehilangan tempat berlindung dan sumber pakan. Mereka juga masih harus bergerak di kawasan berisiko akibat panas dan sisa bara api.

“Artinya, proses penyelamatan masih harus dilanjutkan. Di kawasan HCV PT KALE, masih terdapat sejumlah orangutan yang terdampak dan membutuhkan evakuasi dan penanganan medis segera,” tutupnya.

KALBARONLINE.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) berdampak pada sektor transportasi darat. DAMRI Cabang Pontianak mencatat penurunan permintaan perjalanan hingga 30–40 persen, terutama pada layanan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP).

General Manager DAMRI Cabang Pontianak, Ahmad Bukhari, mengatakan penurunan permintaan paling terasa pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya, karhutla tahun ini cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga turut memengaruhi mobilitas masyarakat.

“Kalau kami melihat, momen karhutla tahun 2026 ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami melihat penurunan permintaan pelanggan itu terjadi, khususnya pada Agustus-September, yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sejumlah rute AKDP yang terdampak antara lain perjalanan menuju Sintang, Nanga Pinoh, Putussibau, dan Sambas. Permintaan perjalanan pada rute-rute tersebut menurun seiring berkurangnya aktivitas masyarakat selama kabut asap melanda.

Bukhari menyebutkan, salah satu faktor yang diduga memengaruhi penurunan tersebut adalah pembatasan aktivitas akibat memburuknya kualitas udara. Sejumlah sekolah dan kampus diliburkan, sementara kegiatan di luar ruangan juga dibatasi.

“Sekolah-sekolah banyak diliburkan, kampus juga libur, kegiatan-kegiatan outdoor juga dibatasi. Jadi, barangkali itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mobilisasi masyarakat berkurang,” katanya.

Meski permintaan perjalanan menurun, Bukhari memastikan operasional DAMRI pada rute yang dilayani secara umum tidak mengalami gangguan berarti akibat kabut asap.

“Kalau untuk kegiatan operasional, kaitan dengan rute lintasan secara keseluruhan memang tidak ada gangguan,” jelasnya.

Untuk menjaga minat pelanggan, DAMRI berupaya memberikan promosi agar masyarakat tetap menggunakan layanan angkutan darat. Perusahaan juga membagikan masker kepada penumpang sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi udara yang terdampak kabut asap.

“Kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan promosi kepada masyarakat agar pelanggan tetap dapat bepergian,” ujar Bukhari.

Penurunan permintaan perjalanan hingga 40 persen tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga transportasi. Berkurangnya mobilitas masyarakat turut memengaruhi kebutuhan perjalanan antarkota di Kalbar. (Lid)

KALBARONLINE.com – Bayyaya’ Art Connection menggelar pemutaran monolog dan diskusi publik bertajuk Merah Jam Dua di Cafe Triple SSS, Minggu (18/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bebakaran: Dari Sudut Pandang yang mengangkat persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui karya seni.

Monolog tersebut mengisahkan seorang ibu tunggal yang kehilangan anaknya akibat karhutla. Sang anak meninggal dunia saat bekerja mengantarkan barang pesanan di tengah kebakaran dan kepungan kabut asap.

Karya yang ditulis sekaligus disutradarai Yuda Adhari itu terinspirasi dari kisah nyata korban meninggal akibat karhutla di Kabupaten Ketapang.

Yuda mengatakan, Merah Jam Dua lahir dari kegelisahannya selama beberapa bulan terakhir ketika masyarakat harus menjalani aktivitas di tengah kepungan asap.

“Karya ini memang lahir dari kegelisahan saya selama beberapa bulan terakhir, ketika kita terperangkap oleh asap. Hal itu mendorong saya untuk berbicara melalui karya,” ujar Yuda.

Dari kegelisahan tersebut, ia mengembangkan program Bebakaran: Dari Sudut Pandang yang menghasilkan empat karya. Monolog Merah Jam Dua menjadi salah satunya, sedangkan karya lain direncanakan hadir dalam beberapa bulan mendatang.

Yuda berharap karya-karya tersebut dapat membuka ruang pembicaraan mengenai karhutla dari berbagai sudut pandang sekaligus mendorong upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

“Harapannya, persoalan ini tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya. Kita tidak ingin kebakaran hutan ini terus terjadi setiap tahun,” katanya.

Menurut Yuda, diskusi publik setelah pemutaran monolog juga memberinya perspektif baru. Pembahasan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga politik, kebudayaan, dan agama.

Ia berharap pertemuan yang melibatkan pegiat seni, anggota legislatif, serta organisasi nonpemerintah tersebut dapat memperluas ruang diskusi mengenai penanganan karhutla.

“Kami berharap obrolan dan karya ini bisa sampai ke ruang-ruang yang selama ini belum bisa kami jangkau. Tujuannya sejak awal adalah kita tidak ingin persoalan kebakaran hutan ini menjadi agenda tahunan yang terus berulang,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Samsudin, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi para pegiat seni yang mengangkat persoalan karhutla melalui monolog dan diskusi publik.

Ia menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga memengaruhi kesehatan serta aktivitas sehari-hari masyarakat.

Menurutnya, kabut asap dapat menghambat pekerjaan dan aktivitas sosial, meningkatkan risiko gangguan pernapasan, serta memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit seperti asma.

“Ini yang menjadi tolok ukur kita bahwa persoalan karhutla harus segera ditangani. Bagaimana caranya agar masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran? Dampaknya sangat negatif terhadap kesehatan dan aktivitas sosial masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, turut mengapresiasi penggunaan seni teater sebagai medium untuk menyampaikan persoalan karhutla kepada masyarakat.

Menurutnya, karya seni berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang tidak menyaksikan langsung kondisi kebakaran di lapangan, termasuk anak muda, perempuan, dan masyarakat perkotaan.

“Seni teater, secara khusus, mungkin lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, baik kalangan anak muda, perempuan, maupun masyarakat perkotaan yang tidak melihat langsung kondisi kebakaran di lapangan,” katanya.

Ia berharap pendekatan melalui seni dapat membantu menyampaikan pesan mengenai dampak karhutla secara lebih luas dan mudah dipahami berbagai kalangan.

Meski demikian, Syukri menekankan pentingnya riset, data, dan fakta dalam proses penciptaan karya seni agar pesan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat.

“Setiap karya seni seharusnya didasarkan pada riset, data, dan fakta. Dengan begitu, karya tersebut akan lebih kuat dan mampu menyampaikan persoalan secara lebih jelas kepada masyarakat,” tutupnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Pegiat media sosial Ferry Irwandy menyoroti laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Ia mempertanyakan kejelasan perincian penggunaan anggaran tersebut dan menyebut laporannya kayak grafik ChatGPT.

Kritik itu disampaikan Ferry saat berbincang dalam podcast bersama Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Ferry menyinggung besarnya anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di daerah. Ia mencontohkan Kalbar yang, menurut keterangannya, menerima pencairan anggaran hingga Rp200an miliar, dengan alokasi untuk setiap daerah berkisar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.

Namun, ia mempertanyakan transparansi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, terutama terkait rincian pengeluaran dan kejelasan penyalurannya.

“Saya ambil contoh Kalimantan Barat. Total pencairan untuk setiap daerah bisa mencapai Rp200an miliar. Lalu, saya melihat laporan pertanggungjawabannya seperti apa? Itu benar-benar kayak grafik ChatGPT,” ujarnya.

Ferry mengaku heran karena laporan yang dilihatnya dinilai tidak menyajikan perincian penggunaan anggaran secara jelas.

“Jangan bilang berantakan. Untuk disebut berantakan saja, barangnya harus ada. Ini bahkan belum bisa dibilang berantakan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti laporan yang, menurutnya, hanya mencantumkan keterangan pengeluaran secara umum tanpa penjelasan terperinci.

“Laporannya hanya mencantumkan keterangan seperti biaya transportasi sekian,” tambahnya.

Menurut Ferry, anggaran penanganan karhutla merupakan uang masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ia membandingkan hal itu dengan pengalamannya menggalang dana, yang menurutnya menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan uang yang terkumpul.

“Saya sendiri galang dana sampai setiap hari tidak bisa tidur memikirkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan tujuan penggunaan dana ini. Semua harus dipikirkan. Saya orang keuangan, jadi saya memahami pentingnya detail,” katanya.

Ferry menilai besarnya dana yang disalurkan pemerintah pusat semestinya diikuti dengan kejelasan penggunaan anggaran dan alur penyalurannya hingga ke daerah.

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung dimaknai sebagai bukti bahwa pemerintah pusat tidak peduli terhadap penanganan karhutla. Menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh letak persoalan dalam birokrasi dan mekanisme penyaluran anggaran.

“Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Birokrasi kita punya persoalan dalam alur penyaluran yang tidak jelas. Jadi, jangan kemudian langsung menyimpulkan pemerintah pusat tidak peduli. Kita harus melihat di mana persoalannya dan bagaimana alur dana itu sampai ke daerah,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah. Ia mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.

Syarif mengatakan, persoalan karhutla dan kabut asap sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.

“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarif usai menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kunjungan kerja, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan. Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.

“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Syarif berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa.

“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.

Terkait anggaran penanganan bencana, Syarif mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.

“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Delapan orangutan Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat akhirnya dipindahkan ke habitat alami di Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang, pada 9 Oktober 2026. Sebelum dilepasliarkan, seluruh orangutan menjalani pemeriksaan kesehatan dan perawatan di fasilitas rehabilitasi.

Translokasi ini dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar, KPH Ketapang Utara, serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).

Delapan orangutan tersebut terdiri dari tiga induk beserta anaknya dan dua orangutan jantan remaja. Mereka sebelumnya diselamatkan dari sejumlah lokasi terdampak karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara sepanjang Agustus hingga September 2026.

Kebakaran menyebabkan habitat mereka rusak, tutupan hutan berkurang, dan jalur penghubung antarkawasan terputus. Kondisi tersebut membuat sejumlah orangutan terjebak di area perkebunan dengan sumber makanan dan ruang hidup yang semakin terbatas.

Salah satu orangutan yang ditranslokasikan adalah Mama Man bersama anaknya, Man. Keduanya ditemukan di perkebunan milik warga Desa Tempurukan, Kabupaten Ketapang, yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Mama Man dan Man telah terpantau sejak pertengahan Juni 2026. Namun, kebakaran yang meluas hingga mendekati lokasi membuat habitat mereka semakin sempit. Keduanya akhirnya dievakuasi pada 3 September 2026 karena terancam api dan paparan asap.

Empat orangutan lainnya, yakni Mama Nopi dan anaknya, Nopi, serta dua jantan remaja bernama Naufal dan Nopan, diselamatkan dari Desa Pemangkat, Kabupaten Kayong Utara. Mereka sebelumnya bertahan di perkebunan kelapa dan karet milik warga setelah hutan di sekitarnya terbakar.

Sementara itu, Mama Lifa dan anaknya, Lifa, ditemukan terisolasi di antara pohon-pohon akasia pada area seluas sekitar 400 meter persegi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Keduanya diselamatkan pada 18 September 2026 karena kawasan tersebut tidak lagi menyediakan sumber makanan yang memadai.

Sebelum dipindahkan, kedelapan orangutan menjalani pemeriksaan kesehatan, perawatan medis sesuai kebutuhan, serta observasi di fasilitas YIARI. Mereka dinyatakan sehat dan masih menunjukkan perilaku alami sebagai satwa liar.

Perjalanan menuju lokasi pelepasliaran dimulai sejak dini hari dari Pusat Rehabilitasi Orangutan YIARI di Sungai Awan, Kabupaten Ketapang. Tim menempuh perjalanan darat sekitar enam jam, dilanjutkan satu jam menggunakan perahu dan berjalan kaki sekitar dua jam menuju titik pelepasan di dalam Hutan Lindung Batu Nyambu.

Selama perjalanan, dokter hewan secara berkala memeriksa kondisi orangutan serta memastikan kebutuhan makanan dan air minum tetap terpenuhi. Kandang transportasi juga dilengkapi pelampung saat dibawa menggunakan perahu.

Proses pelepasan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB di beberapa titik yang berjarak sekitar 80 meter satu sama lain. Setelah orangutan dilepas, tim melakukan pemantauan singkat dari jarak aman agar satwa tidak stres dan dapat kembali beraktivitas secara alami.

Hutan Lindung Batu Nyambu dipilih berdasarkan kajian kesesuaian habitat dan daya dukung ekologis. Kawasan seluas sekitar 23.000 hektare tersebut memiliki tutupan hutan primer dan sekunder, sumber air alami, tumbuhan pakan, serta pohon yang dapat digunakan orangutan untuk membangun sarang.

Berdasarkan survei pada 2023, kawasan itu juga diketahui merupakan habitat alami orangutan dengan daya dukung ekologis yang dinilai memadai.

Selain itu, Batu Nyambu terhubung dengan sejumlah kawasan hutan lindung lain dalam lanskap Arabella–Schwaner. Keterhubungan tersebut penting agar orangutan dapat menjelajahi wilayah yang lebih luas untuk mencari makanan, terutama ketika ketersediaan buah berubah mengikuti musim.

Direktur Operasional YIARI, Argitoeranting, mengatakan pemilihan lokasi translokasi harus mempertimbangkan ketersediaan makanan, sumber air, ruang jelajah, serta keamanan habitat.

“Di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung, kita dihadapkan pada situasi sulit. Banyak orangutan kehilangan habitatnya, sementara kawasan hutan yang aman untuk menampung mereka semakin terbatas,” ujarnya.

Ia mengatakan Hutan Lindung Batu Nyambu dipilih karena dinilai memiliki kondisi yang mendukung kehidupan orangutan dan sejauh ini relatif aman dari kebakaran.

Namun, menurutnya, translokasi bukan solusi akhir selama kebakaran dan kerusakan habitat masih mengancam kehidupan orangutan. Argitoeranting menyebut masih ada orangutan terdampak karhutla yang menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi YIARI.

Sebagian di antaranya mengalami luka bakar, malnutrisi, anemia berat, dan gangguan kesehatan lainnya sehingga belum memungkinkan untuk dipindahkan ke habitat alami.

CEO YIARI, Karmele Llano Sánchez, mengatakan translokasi tersebut menjadi momen membahagiakan karena orangutan yang telah diselamatkan akhirnya mendapat kesempatan kembali hidup bebas.

Meski demikian, ia menegaskan perlindungan habitat tetap menjadi prioritas agar orangutan tidak terus kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

Kepala Balai KSDA Kalbar, Murlan Dameria Pane, mengatakan sejak 1 Agustus hingga 9 Oktober 2026, pihaknya bersama YIARI telah menyelamatkan 46 orangutan yang terdampak karhutla.

Ia menyebut pemindahan delapan orangutan ke Hutan Lindung Batu Nyambu menjadi langkah awal untuk menempatkan satwa terdampak karhutla di habitat yang dinilai sesuai dan relatif aman setelah kondisi kesehatannya dinyatakan baik.

Menurut Murlan, upaya penyelamatan tidak berhenti pada evakuasi dan translokasi. Perlindungan kawasan hutan yang tersisa juga diperlukan agar orangutan memiliki habitat yang layak untuk bertahan hidup.

Sementara itu, Kepala KPH Ketapang Utara, Ya’ Suharnoto, menilai translokasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Orangutan merupakan spesies kunci yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis.

Ia berharap pengamanan kawasan melalui patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan setelah translokasi. Penanaman pohon yang menghasilkan bunga dan buah sebagai sumber makanan orangutan juga perlu diperbanyak.

Kolaborasi pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat, dan lembaga konservasi diharapkan dapat memastikan Hutan Lindung Batu Nyambu tetap menjadi habitat yang aman bagi orangutan, terutama di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Barat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Temuan yang diduga tengkorak orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di areal perkebunan kelapa sawit milik PT KAL di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai ditindaklanjuti tim gabungan lintas instansi. Temuan tersebut berada di kawasan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) milik perusahaan.

Tim gabungan yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, serta tim dokter hewan Yayasan YIARI, mengevakuasi temuan tersebut pada Kamis (8/10/2026). Proses evakuasi turut didampingi pihak manajemen PT KAL.

Sebagai langkah awal penegakan hukum, DLHK Provinsi Kalimantan Barat melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pengurus yang bertanggung jawab atas perkebunan PT KAL.

Selanjutnya, BKSDA Kalimantan Barat bersama Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan dijadwalkan melakukan uji forensik untuk memastikan spesies satwa, memperkirakan waktu kematian, serta mengidentifikasi kemungkinan penyebab kematian.

Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, mengapresiasi laporan cepat masyarakat Ketapang dan menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.

“Areal HCV seharusnya menjadi zona aman mutlak bagi keanekaragaman hayati, dan kami akan memastikan investigasi ini berjalan transparan untuk mengungkap fakta di lapangan,” tegas Adi Yani.

Sementara itu, Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, mengatakan proses evakuasi melibatkan tim dokter hewan YIARI untuk memastikan barang bukti ditangani sesuai standar ilmiah.

“Kami perlu mengetahui secara pasti apakah tengkorak ini benar-benar Pongo pygmaeus, kapan estimasi waktu kematiannya, serta apakah ada indikasi unsur trauma atau kekerasan fisik sebelum satwa tersebut mati,” jelas Murlan.

Dari sisi penegakan hukum, Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kelalaian maupun kesengajaan yang mengancam keberadaan satwa dilindungi di area konsesi.

Menurutnya, hasil Pulbaket dan uji forensik akan menjadi landasan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kepastian mengenai identitas satwa dan penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan Kementerian Kehutanan memberikan perhatian serius terhadap temuan tersebut. Ia menekankan bahwa pemegang konsesi yang memiliki kawasan HCV memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan koridor satwa liar.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran tim gabungan di daerah untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar penyebabnya. Penegakan hukum yang tegas akan ditegakkan demi memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan korporasi terhadap perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia,” ujar Dwi Januanto.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan menyerahkan proses penyelidikan kepada tim gabungan. Perkembangan hasil uji forensik dan Pulbaket akan disampaikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.

Hingga hasil pemeriksaan keluar, identitas tengkorak, penyebab kematian, serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan dan uji forensik.

KALBARONLINE.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kronologi kebakaran serta waktu pengarahan operasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memfokuskan operasi penanganan karhutla ke Kabupaten Ketapang sejak awal April 2026. Namun, keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengungkapkan bahwa kebakaran di wilayahnya berlangsung dalam dua periode, dengan jeda antara akhir Maret dan awal Juli 2026.

“BPBD Provinsi bergerak itu dari awal April, itu sudah mengarahkan operasi, kami memfokuskan ke wilayah tersebut. Wilayah yang paling banyak titik apinya, ya memang sekarang ini yang masih banyak dan yang dari awal itu, paling banyak itu Kabupaten Ketapang,” kata Ridwan kepada awak media, Senin (5/10/2026).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalbar telah mengarahkan fokus operasi ke Ketapang sejak April. Akan tetapi, keterangan BPBD Kabupaten Ketapang mengenai periode kebakaran menunjukkan adanya rentang waktu yang perlu diperjelas dalam kronologi penanganan di lapangan.

Yunifar menjelaskan, karhutla di Kabupaten Ketapang terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 Januari hingga 29 Maret 2026, sedangkan tahap kedua dimulai pada 5 Juli 2026 dan masih berlangsung hingga saat keterangannya disampaikan.

“Karhutla di Ketapang itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama kebakaran dari 18 Januari sampai dengan 29 Maret 2026, tahap kedua kebakaran mulai 5 Juli sampai sekarang,” kata Yunifar, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kebakaran pada tahap pertama berakhir pada akhir Maret, sementara kebakaran kembali terjadi pada awal Juli. Dengan demikian, terdapat jeda waktu antara kedua periode kebakaran yang dijelaskan BPBD Kabupaten Ketapang.

Perbedaan fokus keterangan kedua lembaga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi penanganan karhutla di Ketapang, terutama terkait waktu pengarahan operasi, periode kebakaran, serta dukungan yang dikerahkan untuk menghadapi kebakaran yang kembali terjadi pada Juli.

Catatan waktu dukungan operasi udara turut menjadi bagian dari gambaran penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Dwi Muji Raharjo, menyebut helikopter pendukung penanganan karhutla mulai bersiaga di bandara tersebut pada 18 Agustus 2026.

“Helikopter mulai standby di Bandar Udara Rahadi Oesman sejak 18 Agustus 2026, diawali oleh helikopter dari PT Smart Cakrawala Aviation (N61AA),” ujar Dwi.

Hingga 8 Oktober 2026, tercatat empat helikopter bersiaga untuk mendukung penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Armada tersebut terdiri atas tiga helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni dua helikopter water bombing dan satu helikopter patroli kebakaran, serta satu helikopter swasta untuk operasi water bombing.

“Terdapat tiga helikopter BNPB, terdiri dari dua helikopter Water Bombing (WB) dan satu helikopter Fire Patrol, serta satu helikopter swasta untuk Water Bombing (WB),” jelasnya.

Menurut Dwi, helikopter tersebut bersiaga setiap hari untuk mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, penerbangan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang atau visibility. Jika jarak pandang tidak memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan, operasional helikopter tidak dapat dilaksanakan.

Keterangan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Ketapang, dan pihak bandara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan kronologi penanganan karhutla. Fokus operasi yang disebut telah diarahkan sejak April, periode kebakaran yang dijelaskan berlangsung dalam dua tahap, serta waktu dimulainya dukungan helikopter menjadi rangkaian informasi yang perlu dipastikan keterkaitannya.

Kejelasan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat mengenai langkah penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, termasuk kapan operasi difokuskan, bagaimana perkembangan kebakaran di lapangan, dan kapan dukungan udara mulai tersedia. (Adi LC)