Thursday, 19 November 2026 | 19 November 2026
WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Terkait Karhutla di Konsesi Perkebunan
Home > Berita > Politik > WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke P...
Pontianak

WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Terkait Karhutla di Konsesi Perkebunan

Redaksi KalbarOnline
Redaksi KalbarOnline
Wednesday, 18 November 2026 - 22:00 WIB
WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Terkait Karhutla di Konsesi Perkebunan
Trenggiling jantan kembali ditemukan mati akibat karhutla di Ketapang saat tim melakukan pemadaman di Desa Mayak (Foto: Lid/KALBARONLINE.com)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.

Laporan tersebut disampaikan menyusul hasil kajian spasial dan investigasi lapangan WALHI Kalbar yang menemukan kebakaran di sejumlah areal konsesi perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang.

Dari 11 perusahaan yang dilaporkan, lima di antaranya merupakan perusahaan yang telah dipantau langsung oleh tim WALHI Kalbar. Sementara enam perusahaan lainnya diidentifikasi berdasarkan analisis spasial menggunakan citra satelit Sentinel C2 dengan resolusi 10 meter per piksel dan skala 1:10.000.

Pemantauan lapangan dilakukan untuk memverifikasi titik panas sekaligus mengetahui kondisi areal konsesi yang terbakar. WALHI menyebut seluruh titik panas yang ditemukan dalam lima konsesi tersebut terbukti berada di dalam areal perusahaan, termasuk kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau High Conservation Value (HCV).

Kawasan tersebut juga menjadi habitat penting bagi satwa dilindungi, seperti orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).

Dalam menghitung luas kebakaran, WALHI Kalbar menggunakan peta analisis citra temporal perubahan tutupan hutan dan lahan berdasarkan citra Sentinel C2. Periode citra yang digunakan berlangsung pada 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, lima perusahaan yang ditemukan memiliki areal terbakar yakni:

1.     PT Mayawana Persada (RGE/Tanoto Family)

WALHI mencatat luas kebakaran mencapai 17.007,84 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 3.272,84 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 5.971,98 hektare di kawasan gambut budidaya.

2.     PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari)

Luas kebakaran tercatat 9.647,7 hektare, terdiri dari 2.312,8 hektare di kawasan gambut lindung dan 7.365,9 hektare di kawasan gambut budidaya.

3.     PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Yayasan YIARI)

WALHI mencatat areal terbakar seluas 10.672,46 hektare. Sebanyak 2.614,11 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 8.004,49 hektare di kawasan gambut budidaya.

4.     PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group)

Luas kebakaran mencapai 5.204,2 hektare. Dari jumlah tersebut, 2.610,9 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 1.874,5 hektare di kawasan gambut budidaya.

Kebakaran juga disebut melanda kawasan konservasi HCV/NKT. Tim lapangan menemukan individu orangutan bersama induknya yang sedang menggendong anak dalam kondisi melemah.

5.     PT Jalin Vaneo (PT Pasifik Agro Sentosa/PAS Agro Group)

WALHI mencatat luas kebakaran mencapai 4.898,79 hektare, terdiri dari 1.262,40 hektare di kawasan gambut lindung dan 3.636,39 hektare di kawasan gambut budidaya.

Perusahaan tersebut juga disebut tetap menjalankan aktivitas panen dan pengangkutan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di tengah karhutla. Sementara itu, kanal-kanal di areal perusahaan dilaporkan mengalami kekeringan total tanpa sekat air.

WALHI menilai temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan areal konsesi, terutama terkait pencegahan kebakaran dan perlindungan fungsi hidrologis gambut.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.

"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," tegas Sri Hartini.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan temuan lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian perusahaan dalam menjaga tata kelola areal konsesi.

"Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasanya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Niño. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya," ujar Indra.

WALHI juga menyoroti kerusakan ekosistem gambut di sejumlah areal konsesi yang dipantau. Pemerintah didesak segera meminta pemilik konsesi melakukan pemulihan gambut, termasuk memperbaiki tata kelola air agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

WALHI Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum Perusahaan

WALHI Kalbar menilai kebakaran yang berulang dari tahun ke tahun di sejumlah konsesi perlu ditindaklanjuti melalui penegakan hukum. Organisasi tersebut menduga terdapat pelanggaran kewajiban perusahaan dalam mencegah kebakaran serta menjaga fungsi lingkungan di wilayah izinnya.

Sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar dugaan pelanggaran tersebut antara lain:

·        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 108 dan Pasal 99, serta ketentuan pertanggungjawaban badan usaha dalam Pasal 116 dan Pasal 119.

·        Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 56 mengenai kewajiban penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.

·        Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terkait kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan melakukan pemulihan gambut.

·        Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait dampak kesehatan akibat krisis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Atas temuan tersebut, WALHI Kalbar secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana karhutla kepada Polda Kalbar.

Organisasi tersebut menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan. WALHI juga meminta penerapan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak serta penindakan terhadap korporasi dan pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.

Kedua, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa tingkat kerusakan lingkungan dan memastikan kewajiban pemulihan fungsi ekologis gambut serta tata air dibebankan kepada korporasi yang bertanggung jawab, bukan kepada negara atau masyarakat.

Ketiga, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi dan meninjau perizinan perusahaan perkebunan serta hutan tanaman. WALHI juga mendorong pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin hak guna usaha (HGU) terhadap perusahaan yang terbukti lalai sehingga kebakaran berulang terjadi di areal konsesinya.

WALHI berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyasar tanggung jawab pengelola lahan dan pemulihan ekosistem yang terdampak. (*)