KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak menjalankan dua kebijakan utama untuk menangani dampak kemarau panjang dan meningkatnya kadar garam pada air baku Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Kebijakan tersebut berupa penyaluran air tawar bersih ke kelurahan, kecamatan, dan sejumlah titik publik serta pemberian diskon 30 persen bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengarahkan setiap kelurahan dan kecamatan menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000-5.000 liter. Penampungan tersebut menjadi titik suplai air bersih bagi masyarakat.

Air yang disalurkan merupakan air tawar bersih layak minum yang diolah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Namun, untuk keamanan konsumsi, masyarakat tetap diimbau memasaknya terlebih dahulu sebelum diminum.

“Layak diminum, tapi sebaiknya dimasak dulu,” jelasnya, Senin (14/9/2026).

Edi menyebut suplai air tawar saat ini cukup memadai seiring lancarnya pasokan dan operasional IPA 3 di Booster Imam Bonjol. Setiap hari, sekitar 1.000 ton air tawar akan diproduksi dan disuplai untuk membantu kebutuhan warga.

Penyaluran air tersebut dilakukan di 29 kelurahan dan kecamatan serta sejumlah lokasi publik. Masjid-masjid yang memiliki bak penampungan air juga akan dilibatkan sebagai titik distribusi.

Edi memastikan titik-titik penyaluran air bersih akan terus diperbarui sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan menginformasikan lokasi distribusi agar warga mengetahui tempat pengambilan air terdekat.

“Ini akan terus kita update selalu,” ujarnya.

Kebijakan kedua, Pemkot Pontianak memberikan diskon 30 persen bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama dua bulan mulai September 2026.

Diskon tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak krisis air bersih.

Edi menjelaskan, teknis pemberian diskon akan dihitung berdasarkan pemakaian pelanggan rumah tangga. Perhitungan dilakukan pada akhir bulan berjalan sebelum direalisasikan pada tagihan berikutnya.

“Nanti akan kita hitung di akhir bulan. Untuk bulan September, dihitung pada Oktober,” jelasnya.

Selain dua kebijakan tersebut, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah pendukung untuk memperkuat pasokan air baku tawar.

Salah satunya dengan mendatangkan air dari Terentang, Kubu Raya menggunakan tiga buah tongkang yang tidak terdampak intrusi air laut. Dengan tambahan sumber air baku, distribusi air tawar di wilayah terdampak diharapkan dapat lebih stabil.

“Di sana ada sumber air tawar yang akan kita bawa terutama ke IPA Nipah Kuning, IPA Parit Mayor dan Selat Panjang. Nantinya akan didistribusikan di wilayah tersebut,” jelasnya.

Untuk jangka menengah, Edi telah memerintahkan jajaran Pemkot Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas.

Koordinasi dilakukan untuk penanganan pipa distribusi dari Penepat ke Pontianak dan perbaikan instalasi pendukung.

“Saya sudah memerintahkan Dinas PU dan PDAM terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas yang bertanggung jawab terhadap air baku,” katanya.

Ia menambahkan, perbaikan rumah pompa dan pintu air juga menjadi perhatian. Beberapa pekerjaan telah dianggarkan dan sedang berjalan, namun tetap perlu dipercepat agar fungsi air baku bisa lebih optimal.

Sementara untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak mendorong Pemprov dan Pemerintah Pusat menambah jaringan pipa hingga ke kawasan Biyung, Kubu Raya, serta pembangunan bendung karet di kawasan Penepat.

Langkah ini dinilai penting agar Pontianak memiliki sistem ketahanan air baku yang lebih kuat saat menghadapi kemarau panjang.

“Jangka panjangnya kita minta dikaji bendung karet di Selat Parit Penepat. Kalau terjadi kemarau sangat panjang, bisa ditutup atau dibendung, tetapi tetap memperhatikan lalu lintas angkutan sungai,” jelasnya.

Edi berharap dua kebijakan utama berupa penyaluran air bersih dan diskon pelanggan rumah tangga dapat menjadi langkah cepat untuk membantu masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang agar krisis air bersih tidak terus berulang.

“Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com - Di tengah kabut asap dan kondisi cuaca yang belum membaik, warga Pontianak kembali dihadapkan pada persoalan air bersih yang terasa asin. Pada saat yang sama, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok turut menambah beban rumah tangga.

Kondisi tersebut dikeluhkan Melati, warga Pontianak. Menurutnya, persoalan air bersih menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan masyarakat saat ini, terlebih ketika harga kebutuhan sehari-hari juga semakin mahal.

“Air bersih terus. Kemudian, sekarang harga-harga juga semakin mahal. Otomatis kita merasa keberatan untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya, Jumat (11/9/26).

Menurut Melati, air yang kembali terasa asin membuat warga harus mencari sumber air bersih lainnya. Ia berharap pemerintah menyediakan titik pembagian air bersih yang lebih dekat dengan permukiman warga sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkannya.

“Harapannya, kita ingin ada air bersih yang dekat dengan rumah dan terjangkau. Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh kalau mau mengambil air,” katanya.

Tak hanya air bersih, Melati juga menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama cabai dan sayuran. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sekarang kebutuhan pokok juga mahal, seperti cabai dan sayur-sayuran. Semuanya mahal karena kondisi seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan harga, tetapi turun langsung ke pasar untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Kami berharap pemerintah turun langsung ke pasar, supaya kebutuhan pokok harganya bisa lebih murah,” katanya.

Melati juga berharap pemerintah memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di tengah kondisi saat ini, mulai dari air bersih, masker hingga kebutuhan pokok.

“Harapan saya, mewakili ibu-ibu semua, dengan keadaan seperti ini berharap banyak bantuan dari pemerintah, seperti air bersih, masker, juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang harganya jelas tidak mahal dan tetap terjangkau,” pungkasnya.

KALBARONLINE.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyegel lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas sekitar 2.400 hektare di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penyegelan dilakukan setelah Kementerian Kehutanan menemukan aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan yang baru saja terbakar.

Raja Juli melakukan penyegelan saat berkunjung ke Ketapang bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, Polri, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang, Selasa (8/9/2026).

Raja Juli mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas aktivitas ilegal di kawasan terdampak karhutla.

“Ini banyak sekali yang nakal. Ini di lokasi penyegelan baru saja asapnya padam, tapi sudah mulai ditanam sawit,” kata Raja Juli.

Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena lahan yang baru terbakar justru langsung dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.

Dalam penindakan di lapangan, petugas juga menyita satu unit alat berat yang ditemukan beraktivitas di lokasi. Alat berat tersebut kini diproses dalam rangka penegakan hukum bersama Polda Kalimantan Barat.

“Sudah kita tindak, sudah kita sita alat beratnya dan sedang diproses di Polda. Kerja sama dengan Gakkum Kehutanan,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan kawasan yang telah disegel tidak boleh dimasuki maupun digunakan untuk aktivitas apa pun selama proses hukum berlangsung.

“Yang pertama tentunya ini dilarang masuk, dilarang melakukan aktivitas apa-apa, sambil pidananya sedang berproses juga di Polda Kalimantan Barat,” tegasnya.

Ia menyebut luas kawasan yang terbakar di lokasi tersebut mencapai sekitar 2.400 hektare. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan proses pidana terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden. Proses pidananya akan kita lanjutkan,” kata Raja Juli. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Dewi Sartika bahagia. Di tengah kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ia mendapat paket sembako dari Insan Maritim Peduli.

Sejak pagi, Dewi bersama pengemudi ojek online lainnya telah berkumpul di Taman Alun Kapuas, Pontianak, Selasa (8/9/2026).

Sedikitnya 1.000 paket sembako dan 10 ribu liter air bersih dibagikan kepada pengemudi ojek online dan warga yang hadir. Bantuan tersebut disambut antusias masyarakat, terutama mereka yang tetap harus bekerja di luar ruangan saat kabut asap masih terasa.

“Dengan adanya bantuan ini kami merasa sebagai ojol terbantulah, apalagi di musim kabut asap,” kata Dewi usai menerima bantuan.

Paket sembako yang diterimanya berisi air mineral, mi instan, dan minyak goreng. Bantuan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih sekali, sudah peduli sama kami, ojol,” katanya.

Ungkapan senada disampaikan Sandora. Ia menyebut bantuan tersebut pasti bermanfaat bagi para pengemudi ojek online, terlebih di tengah kondisi kabut asap yang membuat aktivitas di luar ruangan menjadi lebih berat.

“Semoga bencana ini cepat berlalu. Dan semoga pemerintah mendapatkan solusinya untuk kami sebagai ojol,” harapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan Insan Maritim Peduli. Menurutnya, bantuan sembako dan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi masyarakat, terutama pekerja informal yang tetap harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik.

“Terima kasih kepada Insan Maritim Peduli yang telah ikut membantu masyarakat Kota Pontianak. Bantuan seperti ini sangat bermanfaat, apalagi bagi warga yang bekerja di lapangan seperti pengemudi ojek online,” ujarnya.

Edi mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menangani dampak kabut asap, baik dari sisi kesehatan, distribusi air bersih, maupun imbauan kepada masyarakat. Namun, ia menilai kolaborasi berbagai pihak tetap dibutuhkan agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kepedulian dari berbagai pihak akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan warga yang beraktivitas di luar rumah agar tetap menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan pernapasan.

Untuk warga yang membutuhkan layanan kesehatan, puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Pontianak tetap disiagakan.

“Kalau ada keluhan sesak atau gangguan pernapasan, segera datang ke fasilitas kesehatan,” pesannya.

Edi berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di Kota Pontianak. Ia juga berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.

“Mudah-mudahan bantuan ini memberi manfaat dan menjadi bagian dari semangat kita untuk saling membantu. Kita berharap kabut asap segera berkurang dan kondisi Kota Pontianak semakin membaik,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Di tengah upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tim gabungan menemukan aktivitas pembukaan lahan menggunakan alat berat di kawasan hutan yang sebelumnya sempat terbakar.

Tim Gabungan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan bersama Dinas LHK Provinsi Kalbar, UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan, Polsek Muara Pawan dan Koramil Delta Pawan mengamankan satu unit excavator serta dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan secara ilegal.

Penindakan tersebut berlangsung Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 10.43 WIB di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial W dan WN. Keduanya diduga melakukan aktivitas perambahan dan pembukaan lahan di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pengungkapan aktivitas tersebut bermula ketika tim gabungan melaksanakan pemantauan dan penanggulangan Karhutla di wilayah Sungai Awan Kiri. Kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran sejak pertengahan Agustus 2026.

Saat melakukan kegiatan di lapangan, petugas menemukan aktivitas mencurigakan berupa pembukaan lahan menggunakan satu unit excavator merek Sumitomo S130.

Dari pemeriksaan awal, alat berat tersebut diketahui digunakan untuk membuat parit dan badan jalan di dalam kawasan hutan.

Parit yang dibuat memiliki lebar sekitar 2,5 meter dengan panjang kurang lebih 1.050 meter. Sementara badan jalan memiliki lebar sekitar 6 meter dan panjang kurang lebih 1.050 meter.

Petugas kemudian mengamankan operator alat berat berinisial W bersama WN beserta excavator sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemilik lahan masih dalam proses pemanggilan untuk dimintai keterangan dan didalami keterlibatannya dalam aktivitas tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kawasan hutan dirusak, terlebih ketika petugas sedang melakukan penanganan Karhutla.

“Sangat disayangkan di saat tim sedang berjibaku melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masih ditemukan pihak-pihak yang merusak kawasan hutan. Kami berkomitmen serius untuk menindak tegas seluruh pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan, baik perorangan, pemodal, maupun korporasi yang terlibat,” tegasnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, mengatakan aktivitas pembukaan lahan tersebut terdeteksi berkat kesiapsiagaan tim gabungan saat melakukan pemantauan Karhutla.

“Keberhasilan pengamanan di Ketapang ini bermula dari kesiapsiagaan tim gabungan saat memantau Karhutla. Koordinasi yang baik antara Gakkum Kehutanan, Dinas LHK Provinsi Kalbar, dan KPH Ketapang Selatan membuat aktivitas ilegal ini langsung terdeteksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut, termasuk pemodal maupun pihak yang diduga sebagai pemilik lahan.

Atas dugaan perbuatannya, para pelaku dapat dijerat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait larangan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Ketentuan tersebut di antaranya Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, jo Pasal 20 dan/atau Pasal 21 KUHP.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut dapat berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp7,5 miliar.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan maupun perambahan kawasan hutan secara ilegal serta bersama-sama menjaga kawasan hutan, terutama di tengah tingginya risiko Karhutla. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus digencarkan hingga menyentuh langsung masyarakat di lapangan. Kali ini, Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI memberikan edukasi kepada para pekerja perkebunan di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu (6/9/2026).

Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI Kapten Inf Anjar Yuniarto didampingi Babinsa Silat Hilir Pratu Fridy menyampaikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak Karhutla kepada para pekerja perkebunan.

Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan para pekerja terhadap potensi terjadinya Karhutla. Edukasi diberikan secara langsung agar para pekerja memahami bahwa menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran merupakan tanggung jawab bersama.

Kapten Inf Anjar Yuniarto mengatakan, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Asap akibat kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan.

“Pencegahan Karhutla harus dimulai dari kesadaran setiap orang. Para pekerja perkebunan memiliki peran penting karena berada langsung di lapangan. Jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu api dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau asap,” pesan Kapten Inf Anjar Yuniarto.

Dalam sosialisasi tersebut, para pekerja juga diingatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di sekitar perkebunan. Setiap potensi kebakaran perlu diantisipasi sedini mungkin agar api tidak berkembang dan meluas ke area lainnya.

Babinsa Silat Hilir Pratu Fridy turut mengajak para pekerja bersama-sama menjaga keamanan lingkungan perkebunan. Menurutnya, kepedulian dan kecepatan dalam menyampaikan informasi sangat penting dalam upaya mencegah Karhutla.

“Mari saling mengingatkan dan peduli terhadap lingkungan. Apabila melihat asap atau titik api, segera informasikan kepada aparat agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” ujarnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama bahwa penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan saat api telah membesar. Pencegahan, kewaspadaan, edukasi dan kepedulian masyarakat menjadi benteng pertama untuk memutus potensi terjadinya kebakaran. (Haq)

KALBARONLINE.com – Upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan hasil positif. Hingga pemantauan terakhir pada Sabtu (5/9/2026), tidak ditemukan titik panas (hotspot) yang terdeteksi di wilayah tersebut.

Kondisi ini menjadi hasil dari sinergi dan kesigapan seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla, khususnya personel Satgas Darat yang terus berada di lapangan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta penanganan potensi kebakaran.

Dandim 1206/Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas Darat yang dinilai telah bekerja maksimal dalam menjaga wilayah Kapuas Hulu dari ancaman Karhutla.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh unsur di lapangan. Saya mengapresiasi seluruh personel Satgas Darat yang terus siaga dan tidak mengenal lelah dalam melakukan pencegahan serta penanganan Karhutla,” ujarnya.

Menurut Andreas, kondisi nihil hotspot bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pencegahan harus tetap menjadi prioritas karena potensi Karhutla dapat muncul sewaktu-waktu, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering.

“Meski saat ini nihil hotspot, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Jangan sampai lengah. Pemantauan wilayah, edukasi kepada masyarakat, dan respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran harus terus dilakukan,” tegasnya.

Satgas Darat juga terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli dan pemantauan di wilayah rawan. Masyarakat turut diajak menjaga lingkungan serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menjaga Kapuas Hulu dari ancaman Karhutla.

Adapun personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla terdiri dari 200 personel Kodim 1206/Putussibau, 250 personel Yonif 644/Walet Sakti, dan 350 personel Yonif TP 927/Umbu Kambu, yang dibantu BPBD Kapuas Hulu, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Andreas kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah meski kondisi hotspot saat ini nihil. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan karena musim kemarau panjang belum tentu berakhir.

“Jangan lengah, tetap waspada, kemarau panjang mungkin belum selesai karena adanya fenomena El Nino yang terjadi sekarang. Mari kita jaga lingkungan, jaga kualitas kesehatan melalui udara yang sehat dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan Karhutla sehingga semuanya dapat terjaga dan kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara normal kembali dan meminimalisir akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Karhutla di masa-masa mendatang,” pungkas Letkol Arm Andreas Prabowo Putro. (Haq)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya mengatasi kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Namun, hingga saat ini OMC belum dapat dilaksanakan di wilayah Ketapang. Kendalanya, kondisi atmosfer belum mendukung karena tidak terdapat bibit awan yang cukup untuk dilakukan penyemaian.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, pihaknya telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan OMC atau hujan buatan.

“Saya juga sudah menyurati kepada BNPB dan meminta pemerintah pusat, termasuk gubernur kita, melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC, hujan buatan,” kata Alexander saat rapat daring bersama jajarannya se-Kabupaten Ketapang, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, pelaksanaan OMC membutuhkan keberadaan bibit awan sebagai salah satu syarat utama.

“Namun syarat hujan buatan itu adanya bibit-bibit awan,” ujarnya.

Alexander menjelaskan, kondisi angin yang saat ini bertiup dari arah selatan menuju utara turut memengaruhi keberadaan awan di wilayah Ketapang.

Angin kencang tersebut menyebabkan awan maupun bibit awan yang terbentuk bergerak ke wilayah utara.

“Karena tadi angin bertiup kencang dari selatan ke utara, awan dan bibit-bibit yang ada juga bergeser ke utara,” katanya.

Akibat kondisi tersebut, wilayah Ketapang bagian selatan hampir tidak memiliki awan yang dapat mendukung pelaksanaan OMC.

“Sehingga di Ketapang ini tidak ada bibit awan,” tegasnya.

Hujan Hanya Terjadi di Simpang Hulu

Alexander mengatakan kondisi tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa hujan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, sementara sebagian besar wilayah Ketapang masih dilanda kemarau.

Ia menyebut hujan terjadi di sejumlah daerah seperti Pontianak, Sambas, Kapuas Hulu dan Bengkayang. Sementara di Kabupaten Ketapang, hujan masih terbatas di wilayah Simpang Hulu.

“Kenapa di Pontianak ada hujan, di Sambas ada hujan, di Kapuas Hulu ada hujan, di Bengkayang ada hujan dan di Ketapang itu hujannya hanya di wilayah Simpang Hulu,” katanya.

Menurut Alexander, posisi Simpang Hulu yang berada di bagian utara Kabupaten Ketapang membuat wilayah tersebut masih memiliki tutupan awan.

“Simpang Hulu itu adalah wilayah utara, masih ada awan di sana. Kalau di wilayah selatan ini hampir tidak ada awan,” ujarnya.

Ia meminta kondisi tersebut disampaikan kepada masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwa pemerintah tidak berupaya melakukan hujan buatan untuk mengatasi kemarau dan Karhutla.

“Ini mohon dimaklumi dan disampaikan kepada masyarakat. Kenapa tidak ada hujan buatan? Karena tidak ada bibit awan,” katanya.

Alexander menegaskan, informasi mengenai kondisi awan tersebut berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Data BMKG, bukan data saya, sampai hari ini tidak ada bibit awan di Ketapang. Jadi, tidak bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan,” tegasnya.

Di sisi lain, Alexander menyebut kondisi kualitas udara dan jarak pandang terburuk justru terjadi di wilayah utara Kalimantan Barat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa asap akibat Karhutla dari wilayah Ketapang terbawa angin menuju utara.

Ia pun menilai arah pergerakan angin perlu menjadi perhatian dalam penanganan dampak Karhutla dan kabut asap di wilayah Kalimantan Barat. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Di tengah panas dan kepungan asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Bupati Ketapang Alexander Wilyo menunjukkan kebersamaan dengan para petugas yang berada di garis depan penanganan kebakaran.

Saat turun langsung memantau penanganan Karhutla di kawasan Pelang, Kamis (3/9/2026), Alexander memilih makan bersama para petugas di lokasi.

Tanpa jamuan khusus maupun tempat makan istimewa, Bupati Ketapang menyantap nasi bungkus dengan menu yang sama seperti yang dikonsumsi para petugas pemadam.

“Nasi Padang mah samem dengan yang dimakan biak-biak pemadam,” kata Alexander saat dihubungi.

Momen tersebut berlangsung spontan di sela aktivitas pemadaman. Para petugas sejak pagi berjibaku mengendalikan api dalam kondisi panas, asap tebal dan medan yang tidak mudah.

“Itu spontan saja. Saya di lapangan bersama petugas yang sedang berjibaku memadamkan karhutla. Mereka bekerja dari pagi, panas, asap, bahkan dalam kondisi yang tidak mudah,” ujarnya.

Menurut Alexander, kehadiran pemerintah dalam situasi darurat seperti Karhutla tidak cukup hanya melalui laporan maupun rapat. Pemimpin, kata dia, harus melihat secara langsung kondisi yang dihadapi petugas dan masyarakat.

“Saya ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya datang ketika rapat atau memberikan instruksi dari kantor. Dalam kondisi seperti ini, kita harus hadir bersama masyarakat dan petugas di lapangan,” tegasnya.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berada di garis depan penanganan Karhutla. Mereka harus bekerja dalam kondisi penuh risiko, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.

“Bagi saya, petugas yang berada di garis depan ini harus kita hargai. Mereka mempertaruhkan tenaga, kesehatan, bahkan keselamatan untuk mengendalikan api,” katanya.

Alexander menilai, makan bersama menjadi bentuk sederhana untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan petugas yang tengah menjalankan tugas di lapangan.

“Kalau mereka makan nasi bungkus di lokasi, saya juga tidak perlu makan di tempat yang berbeda. Kita sedang menghadapi situasi darurat, jadi yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan kerja nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, pemerintah desa hingga masyarakat.

“Yang paling penting sekarang bukan soal siapa yang terlihat, tetapi bagaimana api bisa kita kendalikan dan masyarakat bisa terlindungi,” tegasnya.

Alexander memastikan dirinya akan terus turun langsung memantau kondisi di lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran.

“Saya tidak ingin hanya menjadi bupati yang menerima laporan tentang kebakaran. Kalau petugas turun ke lapangan, saya juga harus turun,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Tudingan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bahwa mahasiswa tidak berkontribusi dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibantah Koordinator BEM-SI Kalbar, Fadil.

Fadil mengatakan, jauh sebelum insiden Ria Norsan emosi saat berdialog dengan mahasiswa, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Kalimantan Barat telah bergerak melalui gerakan kemanusiaan bertajuk Rakyat Bantu Rakyat.

Gerakan tersebut melibatkan Fomda Kalbar, FKBK Kalbar, BEM-SI Kalbar, BEM Nusantara Kalbar, serta organisasi mahasiswa lainnya.

Salah satu bentuk gerakan tersebut diwujudkan melalui pembukaan posko bantuan Karhutla Kalbar di Bundaran Digulis pada 25-27 Agustus 2026.

Melalui posko tersebut, mahasiswa menghimpun berbagai bentuk bantuan untuk mendukung para relawan yang berada di lapangan. Bantuan yang dikumpulkan meliputi alat medis, konsumsi relawan, masker, hingga donasi uang.

“Karena setiap bantuan berarti. Hari ini mereka berjuang untuk kita, saatnya kita berjuang bersama mereka,” kata Fadil dalam keterangannya yang diterima redaksi kalbaronline.com.

Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan pencitraan ataupun sekadar mencari perhatian publik.

“Kami bukan politisi yang setiap gerak dan langkahnya harus terdokumentasi,” tegasnya.

Selain aksi kemanusiaan, mahasiswa juga menyuarakan kritik melalui aksi demonstrasi yang sempat dilakukan saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan datang ke Kalimantan Barat.

Fadil menjelaskan, aksi tersebut sejatinya bukan semata-mata untuk menolak kedatangan Raja Juli Antoni. Mahasiswa mempersoalkan agar Kalimantan Barat tidak hanya dijadikan destinasi atau panggung seremonial pejabat ketika masyarakat masih menghadapi persoalan Karhutla dan kekeringan.

Kehadiran pejabat, menurut mahasiswa, semestinya diikuti langkah konkret untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bukan berhenti pada kunjungan dan kegiatan seremonial.

Fadil juga menggarisbawahi bahwa klarifikasi yang disampaikan kepada media bukan dalam rangka mencari validasi atas gerakan yang telah dilakukan mahasiswa. Menurutnya, apa yang disampaikan semata-mata untuk meluruskan fakta bahwa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat telah bergerak sebelum muncul tudingan bahwa mereka tidak berkontribusi dalam penanganan Karhutla.

Kepedulian terhadap dampak Karhutla dan kondisi kekeringan berkepanjangan juga mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) membuka Posko BEM POLNEP Peduli Karhutla.

Melalui posko tersebut, BEM POLNEP mengajak masyarakat dan berbagai pihak turut memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak maupun para pejuang di garis depan dalam penanganan Karhutla.

Bantuan yang dihimpun meliputi masker, air mineral, oksigen, paket sembako, serta donasi uang.

Masker secara khusus akan disalurkan kepada mahasiswa POLNEP maupun masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk membantu mengurangi dampak paparan asap di tengah kondisi udara yang terganggu akibat Karhutla.

Sementara itu, air mineral dan oksigen akan diberikan kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang berada di lapangan dan membutuhkan dukungan selama menjalankan tugas pemadaman serta penanganan kebakaran.

Adapun paket sembako akan disalurkan kepada keluarga yang terdampak kekeringan berkepanjangan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kondisi lingkungan yang terdampak.

BEM POLNEP juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui donasi uang. Bantuan yang terkumpul nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan aksi sosial tersebut.

Posko BEM POLNEP Peduli Karhutla berlokasi di Politeknik Negeri Pontianak. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Presiden Mahasiswa POLNEP di nomor 089526343737.

Selain gerakan yang dilakukan organisasi mahasiswa, dukungan masyarakat juga diwujudkan melalui Aliansi Selamatkan Kalbar yang membuka Posko Bantuan untuk Relawan Pemadaman Karhutla.

Posko tersebut menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin ikut membantu kebutuhan para relawan yang berada langsung di lapangan menghadapi panas, asap, medan sulit, hingga berbagai risiko keselamatan.

Koordinator Pusat FKBK, Syariful Hidayatullah, mengatakan posko tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada para relawan.

Bantuan yang dapat disalurkan meliputi alat medis, masker, konsumsi, hingga donasi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kemanusiaan para relawan.

“Ketika ada rakyat yang sedang berjuang, maka rakyat lainnya tidak boleh hanya menjadi penonton,” ujar Syariful.

Meski gerakan yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan luasnya persoalan Karhutla di Kalimantan Barat, aksi tersebut menunjukkan adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang terjadi.

Setidaknya, gerakan tersebut menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat tidak memilih untuk diam ketika Karhutla dan kekeringan mulai berdampak terhadap kehidupan warga.

Gerakan Rakyat Bantu Rakyat juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan Karhutla tidak selalu harus menunggu gerakan besar. Dari posko sederhana, pengumpulan masker, air mineral, oksigen, sembako hingga donasi, masyarakat sudah berupaya mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing.

Semangat yang dibawa adalah Rakyat Bantu Rakyat, dengan mendorong solidaritas masyarakat untuk membantu mereka yang berjuang menghadapi Karhutla di Kalimantan Barat.