KALBARONLINE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pernyataan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam segmen tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, tidak sejalan dengan kondisi lingkungan di Indonesia.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Hashim meminta COP31 dikenang bukan karena janji, melainkan karena tindakan. Namun, WALHI menilai pidato tersebut justru dipenuhi komitmen yang bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, mulai dari janji tidak membuka hutan untuk pertanian, perlindungan taman nasional dan satwa langka, hingga pembangunan 100 gigawatt (GW) tenaga surya.
WALHI juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dampak El Niño.
Janji untuk tidak membuka hutan, misalnya, dinilai bertentangan dengan pernyataan Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rencana tersebut berkaitan dengan target pengembangan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare kebun tebu untuk mendukung program E50.
“Di Antalya, pemerintah bilang tidak akan membuka hutan. Di Jakarta, pemerintah menyiapkan lahan bekas terbakar untuk PSN. Kalau lahan terbakar boleh dialihfungsikan, membakar menjadi cara termurah membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, ini insentif bagi pembakar,” kata Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional, Dana Tarigan.
WALHI menilai alasan El Niño juga berpotensi menutupi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, organisasi tersebut mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi.
Titik panas paling banyak ditemukan di lahan berizin, termasuk 13.576 titik di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam periode yang sama. WALHI juga menyebut telah melaporkan 372 perusahaan terkait karhutla.
Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026.
Kebakaran juga terjadi di kawasan proyek pemerintah. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di Tanah Papua. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri dari 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di kebun tebu atau energy estate.
Khusus di Merauke, sebanyak 674 titik panas pada Januari hingga Agustus 2026 ditemukan di klaster food estate yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.
“Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” kata Dana.
13 Taman Nasional Tercatat Terbakar
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, turut menyoroti klaim pemerintah mengenai perlindungan kawasan konservasi.
Dalam pernyataan nasionalnya, Hashim menyebut pemerintah memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi orangutan, gajah, dan harimau Sumatra.
Namun, data indikatif WALHI mencatat 13 taman nasional terbakar sepanjang Januari hingga September 2026 dengan total luas sekitar 83.315 hektare.
Taman Nasional Wasur di Merauke menjadi kawasan dengan luas kebakaran terbesar, yakni 24.544 hektare. Berikutnya Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Lorentz 12.545 hektare, dan Tanjung Puting 11.608 hektare.
WALHI menilai kebakaran tersebut turut mengancam habitat satwa yang disebut dalam pidato Hashim. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat orangutan, sedangkan Way Kambas yang menjadi rumah bagi gajah dan harimau Sumatra tercatat mengalami kebakaran seluas 6.960 hektare.
“Hashim membanggakan orangutan, gajah, dan harimau di Antalya, sementara rumah mereka terbakar di 13 taman nasional. Memperluas taman nasional di atas kertas tidak ada artinya kalau api dibiarkan merambat dari konsesi dan proyek pemerintah ke kawasan konservasi,” kata Uli.
Hashim juga menyebut adanya badan nasional pengelola gambut dan mangrove yang baru dibentuk langsung di bawah Presiden. Padahal, pemerintah sebelumnya membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024, sebelum membentuk badan baru setelah kebakaran besar pada 2026.
WALHI menilai kerusakan gambut tidak bisa diselesaikan tanpa menyasar wilayah konsesi, mengingat sebagian besar gambut yang terbakar berada di wilayah berizin.
Karena itu, WALHI meminta Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bekerja tanpa dibatasi wilayah konsesi maupun nonkonsesi. Mandatnya juga dinilai perlu mencakup evaluasi serta rekomendasi pencabutan izin.
WALHI turut mempertanyakan penggunaan istilah “pengelolaan” dalam nama badan tersebut. Menurut organisasi ini, pengelolaan gambut yang sudah rusak perlu diarahkan pada pemulihan, bukan justru membuka peluang pemanfaatan untuk izin usaha.
Kekhawatiran tersebut dinilai semakin relevan setelah Wamenko Pangan membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN.
Uli mengingatkan, tanpa perubahan mendasar, badan baru tersebut berisiko mengulang persoalan yang pernah terjadi pada BRGM. Ia juga menekankan pentingnya pimpinan badan memiliki latar belakang dan pemahaman mengenai ekosistem gambut.
WALHI Soroti Tanggung Jawab Korporasi
Selain persoalan kawasan konservasi dan gambut, WALHI mengkritik narasi pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga dilibatkan dalam pencegahan kebakaran. Jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan juga diklaim meningkat dari 8.000 menjadi 70.000 orang.
Namun, WALHI menilai narasi tersebut justru menempatkan beban pencegahan kebakaran di pundak masyarakat, sementara tanggung jawab korporasi yang mengelola lahan berizin tidak mendapat perhatian dalam pidato tersebut.
Padahal, berdasarkan catatan WALHI, titik panas paling banyak ditemukan di lahan berizin.
“Pemerintah menghitung petugas pemadam di podium, tetapi melupakan anak-anak yang menghirup asap dan peladang yang dipenjara. Yang menjaga dihukum, yang membakar justru disiapkan lahannya. Lalu apa gunanya menambah petugas penjaga dan pemadam jika korporasi tetap dibiarkan melakukan pelanggaran bahkan kejahatan?” tutur Uli.
Di sektor kelautan, Hashim menyampaikan pentingnya karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun serta upaya melindungi 30 persen wilayah laut demi masyarakat pesisir.
Namun, WALHI kembali menyoroti kondisi ekosistem mangrove Indonesia. Dari total 3,44 juta hektare mangrove, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang. Sementara itu, pemerintah disebut telah menyiapkan pengembangan pasar karbon biru.
WALHI Minta Pendanaan Iklim Berbentuk Hibah
Mengenai pendanaan iklim, WALHI mendukung tuntutan agar negara maju memenuhi target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG).
Menurut WALHI, pendanaan tersebut merupakan kewajiban negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar, bukan transaksi perdagangan. Karena itu, organisasi ini menolak pendekatan yang membuka semua jalur pendanaan, termasuk penetapan harga karbon.
WALHI menilai perdagangan karbon berpotensi memberikan ruang bagi negara maju dan korporasi pencemar untuk terus menghasilkan emisi melalui pembelian kredit karbon. Sementara itu, hutan, gambut, dan pesisir Indonesia justru dijadikan penjamin dalam skema tersebut.
Organisasi ini juga menegaskan pendanaan iklim seharusnya berbentuk hibah, bukan utang yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Pengalaman penyaluran dana iklim selama ini dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang menjaga hutan. Dari dana result-based payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur hingga Juli 2026.
WALHI juga menyoroti aliran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang disebut mengalir kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di atas wilayah adat Marind di Merauke.
Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI menuntut reformasi kebijakan iklim di dalam negeri, bukan sekadar penyampaian janji dalam forum internasional.
WALHI meminta pemerintah dan para pihak di COP31 menutup peluang solusi iklim yang dinilai hanya mengutamakan pasar dan keuntungan sebagai dasar penyusunan rencana aksi iklim.
Organisasi tersebut juga mendorong pengesahan RUU Keadilan Iklim dengan substansi yang tepat, RUU Masyarakat Adat, serta Belém Action Mechanism.
Selain itu, WALHI meminta emisi akibat kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi dimasukkan ke dalam laporan FOLU Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.
WALHI turut mendesak agar pendanaan iklim disalurkan dalam bentuk hibah yang langsung menjangkau komunitas, bukan utang. Pemerintah juga diminta mengoreksi target kontribusi iklim nasional atau NDC dengan menyertakan peta jalan pengurangan penggunaan batu bara, termasuk pada PLTU captive.
“Karena itu, WALHI menuntut reformasi kebijakan di dalam negeri, bukan sekadar janji di forum internasional. Pemerintah dan para pihak di COP31 harus menutup jalan bagi solusi palsu: jangan jadikan pasar dan keuntungan sebagai tujuan serta dasar penyusunan rencana aksi iklim. Tunjukkan aksi konkret dengan mengesahkan RUU Keadilan Iklim yang benar secara substansi, RUU Masyarakat Adat, dan Belém Action Mechanism; masukkan emisi kebakaran dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan FOLU Net Sink dan kerangka akuntabilitas deforestasi 2030; salurkan pendanaan iklim sebagai hibah yang langsung sampai ke komunitas, bukan utang; dan koreksi NDC dengan peta jalan pengurangan batu bara, termasuk PLTU captive,” tutup Dana. (*)