Thursday, 19 November 2026 | 19 November 2026
cop31
WALHI Bongkar Janji Iklim Pemerintah di COP31, Soroti Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan
WALHI Bongkar Janji Iklim Pemerintah di COP31, Soroti Kebakaran Hutan dan Kerusakan Lingkungan
Thursday, 12/11/2026

KALBARONLINE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pernyataan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam segmen tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, tidak sejalan dengan kondisi lingkungan di Indonesia.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Hashim meminta COP31 dikenang bukan karena janji, melainkan karena tindakan. Namun, WALHI menilai pidato tersebut justru dipenuhi komitmen yang bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, mulai dari janji tidak membuka hutan untuk pertanian, perlindungan taman nasional dan satwa langka, hingga pembangunan 100 gigawatt (GW) tenaga surya.

WALHI juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dampak El Niño.

Janji untuk tidak membuka hutan, misalnya, dinilai bertentangan dengan pernyataan Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rencana tersebut berkaitan dengan target pengembangan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare kebun tebu untuk mendukung program E50.

“Di Antalya, pemerintah bilang tidak akan membuka hutan. Di Jakarta, pemerintah menyiapkan lahan bekas terbakar untuk PSN. Kalau lahan terbakar boleh dialihfungsikan, membakar menjadi cara termurah membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, ini insentif bagi pembakar,” kata Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional, Dana Tarigan.

WALHI menilai alasan El Niño juga berpotensi menutupi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, organisasi tersebut mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi.

Titik panas paling banyak ditemukan di lahan berizin, termasuk 13.576 titik di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam periode yang sama. WALHI juga menyebut telah melaporkan 372 perusahaan terkait karhutla.

Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari hingga 14 September 2026.

Kebakaran juga terjadi di kawasan proyek pemerintah. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, WALHI mencatat 8.324 titik panas di Tanah Papua. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, terdiri dari 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di kebun tebu atau energy estate.

Khusus di Merauke, sebanyak 674 titik panas pada Januari hingga Agustus 2026 ditemukan di klaster food estate yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.

“Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” kata Dana.

13 Taman Nasional Tercatat Terbakar

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, turut menyoroti klaim pemerintah mengenai perlindungan kawasan konservasi.

Dalam pernyataan nasionalnya, Hashim menyebut pemerintah memperluas kawasan lindung dan taman nasional serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi orangutan, gajah, dan harimau Sumatra.

Namun, data indikatif WALHI mencatat 13 taman nasional terbakar sepanjang Januari hingga September 2026 dengan total luas sekitar 83.315 hektare.

Taman Nasional Wasur di Merauke menjadi kawasan dengan luas kebakaran terbesar, yakni 24.544 hektare. Berikutnya Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Lorentz 12.545 hektare, dan Tanjung Puting 11.608 hektare.

WALHI menilai kebakaran tersebut turut mengancam habitat satwa yang disebut dalam pidato Hashim. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat orangutan, sedangkan Way Kambas yang menjadi rumah bagi gajah dan harimau Sumatra tercatat mengalami kebakaran seluas 6.960 hektare.

“Hashim membanggakan orangutan, gajah, dan harimau di Antalya, sementara rumah mereka terbakar di 13 taman nasional. Memperluas taman nasional di atas kertas tidak ada artinya kalau api dibiarkan merambat dari konsesi dan proyek pemerintah ke kawasan konservasi,” kata Uli.

Hashim juga menyebut adanya badan nasional pengelola gambut dan mangrove yang baru dibentuk langsung di bawah Presiden. Padahal, pemerintah sebelumnya membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024, sebelum membentuk badan baru setelah kebakaran besar pada 2026.

WALHI menilai kerusakan gambut tidak bisa diselesaikan tanpa menyasar wilayah konsesi, mengingat sebagian besar gambut yang terbakar berada di wilayah berizin.

Karena itu, WALHI meminta Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bekerja tanpa dibatasi wilayah konsesi maupun nonkonsesi. Mandatnya juga dinilai perlu mencakup evaluasi serta rekomendasi pencabutan izin.

WALHI turut mempertanyakan penggunaan istilah “pengelolaan” dalam nama badan tersebut. Menurut organisasi ini, pengelolaan gambut yang sudah rusak perlu diarahkan pada pemulihan, bukan justru membuka peluang pemanfaatan untuk izin usaha.

Kekhawatiran tersebut dinilai semakin relevan setelah Wamenko Pangan membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN.

Uli mengingatkan, tanpa perubahan mendasar, badan baru tersebut berisiko mengulang persoalan yang pernah terjadi pada BRGM. Ia juga menekankan pentingnya pimpinan badan memiliki latar belakang dan pemahaman mengenai ekosistem gambut.

WALHI Soroti Tanggung Jawab Korporasi

Selain persoalan kawasan konservasi dan gambut, WALHI mengkritik narasi pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga dilibatkan dalam pencegahan kebakaran. Jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan juga diklaim meningkat dari 8.000 menjadi 70.000 orang.

Namun, WALHI menilai narasi tersebut justru menempatkan beban pencegahan kebakaran di pundak masyarakat, sementara tanggung jawab korporasi yang mengelola lahan berizin tidak mendapat perhatian dalam pidato tersebut.

Padahal, berdasarkan catatan WALHI, titik panas paling banyak ditemukan di lahan berizin.

“Pemerintah menghitung petugas pemadam di podium, tetapi melupakan anak-anak yang menghirup asap dan peladang yang dipenjara. Yang menjaga dihukum, yang membakar justru disiapkan lahannya. Lalu apa gunanya menambah petugas penjaga dan pemadam jika korporasi tetap dibiarkan melakukan pelanggaran bahkan kejahatan?” tutur Uli.

Di sektor kelautan, Hashim menyampaikan pentingnya karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun serta upaya melindungi 30 persen wilayah laut demi masyarakat pesisir.

Namun, WALHI kembali menyoroti kondisi ekosistem mangrove Indonesia. Dari total 3,44 juta hektare mangrove, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang. Sementara itu, pemerintah disebut telah menyiapkan pengembangan pasar karbon biru.

WALHI Minta Pendanaan Iklim Berbentuk Hibah

Mengenai pendanaan iklim, WALHI mendukung tuntutan agar negara maju memenuhi target pendanaan iklim baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG).

Menurut WALHI, pendanaan tersebut merupakan kewajiban negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar, bukan transaksi perdagangan. Karena itu, organisasi ini menolak pendekatan yang membuka semua jalur pendanaan, termasuk penetapan harga karbon.

WALHI menilai perdagangan karbon berpotensi memberikan ruang bagi negara maju dan korporasi pencemar untuk terus menghasilkan emisi melalui pembelian kredit karbon. Sementara itu, hutan, gambut, dan pesisir Indonesia justru dijadikan penjamin dalam skema tersebut.

Organisasi ini juga menegaskan pendanaan iklim seharusnya berbentuk hibah, bukan utang yang berpotensi menambah beban masyarakat.

Pengalaman penyaluran dana iklim selama ini dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang menjaga hutan. Dari dana result-based payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur hingga Juli 2026.

WALHI juga menyoroti aliran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang disebut mengalir kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di atas wilayah adat Marind di Merauke.

Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI menuntut reformasi kebijakan iklim di dalam negeri, bukan sekadar penyampaian janji dalam forum internasional.

WALHI meminta pemerintah dan para pihak di COP31 menutup peluang solusi iklim yang dinilai hanya mengutamakan pasar dan keuntungan sebagai dasar penyusunan rencana aksi iklim.

Organisasi tersebut juga mendorong pengesahan RUU Keadilan Iklim dengan substansi yang tepat, RUU Masyarakat Adat, serta Belém Action Mechanism.

Selain itu, WALHI meminta emisi akibat kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi dimasukkan ke dalam laporan FOLU Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.

WALHI turut mendesak agar pendanaan iklim disalurkan dalam bentuk hibah yang langsung menjangkau komunitas, bukan utang. Pemerintah juga diminta mengoreksi target kontribusi iklim nasional atau NDC dengan menyertakan peta jalan pengurangan penggunaan batu bara, termasuk pada PLTU captive.

“Karena itu, WALHI menuntut reformasi kebijakan di dalam negeri, bukan sekadar janji di forum internasional. Pemerintah dan para pihak di COP31 harus menutup jalan bagi solusi palsu: jangan jadikan pasar dan keuntungan sebagai tujuan serta dasar penyusunan rencana aksi iklim. Tunjukkan aksi konkret dengan mengesahkan RUU Keadilan Iklim yang benar secara substansi, RUU Masyarakat Adat, dan Belém Action Mechanism; masukkan emisi kebakaran dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan FOLU Net Sink dan kerangka akuntabilitas deforestasi 2030; salurkan pendanaan iklim sebagai hibah yang langsung sampai ke komunitas, bukan utang; dan koreksi NDC dengan peta jalan pengurangan batu bara, termasuk PLTU captive,” tutup Dana. (*)

WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pemerintah, Soroti Kerusakan atas Nama Solusi Iklim
WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pemerintah, Soroti Kerusakan atas Nama Solusi Iklim
Monday, 09/11/2026

KALBARONLINE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membantah klaim pemerintah Indonesia yang menyebut telah menjalankan aksi nyata atau Walking the Talk dalam penanganan perubahan iklim. WALHI menilai berbagai kerusakan lingkungan di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang disampaikan pemerintah dan kondisi sebenarnya.

Kritik tersebut disampaikan menyusul pidato pembukaan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31. Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjanjikan perlindungan “hutan yang masih berdiri” bagi generasi mendatang.

Namun, WALHI menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 yang diperkirakan melepaskan 307,6 juta ton CO₂. Angka tersebut disebut lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan atau Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan klaim pemerintah mengenai penguatan pasar karbon melalui registri nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 perlu dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

“Utusan Khusus Presiden menyebut Indonesia sedang ‘walking the talk’ dan memperkuat pasar karbon lewat registri nasional dan Perpres 110/2025. Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari-14 September 2026. Kalimantan Timur, provinsi percontohan program FCPF, juga tetap terbakar sepanjang 2026. Sementara itu, dari dana result-based payment (RBP) GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026,” kata Uli.

WALHI juga menyoroti klaim pemerintah terkait transisi energi. Dalam pidato pembukaan Paviliun Indonesia, pemerintah menyampaikan pengembangan tenaga surya dan jaringan transmisi, tetapi tidak menyinggung penggunaan batu bara.

Menurut data yang disampaikan WALHI, produksi batu bara Indonesia mencapai 790 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Sementara itu, bauran energi terbarukan baru mencapai 15,75 persen.

Menteri Lingkungan Hidup menempatkan “transisi energi bersih dan industrialisasi hijau” sebagai bidang aksi pertama. Utusan Khusus Presiden juga menjanjikan “dekarbonisasi industri”.

Namun, WALHI menilai praktik hilirisasi nikel di Indonesia masih bergantung pada batu bara. Berdasarkan data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) yang dikutip WALHI, kapasitas PLTU captive di kawasan industri mencapai 19,3 gigawatt (GW) pada 2025.

Penambahan kapasitas PLTU captive pada Juli 2024 hingga Juli 2025 tercatat sebesar 4,49 GW atau sekitar 80 persen dari seluruh penambahan kapasitas PLTU nasional. Sementara itu, lebih dari 94 persen listrik untuk pengolahan nikel disebut masih berasal dari batu bara berdasarkan data Ember 2026.

WALHI juga mencatat, ketika kapasitas PLTU dunia turun pada 2025, kapasitas PLTU Indonesia justru meningkat sekitar 4 GW. Di sisi lain, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua memproyeksikan emisi sektor energi Indonesia baru mencapai puncak pada 2038.

Selain ketergantungan terhadap batu bara, WALHI menyoroti dampak pertambangan nikel terhadap hutan alam. Aktivitas tambang nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik disebut telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam sepanjang 2001-2023.

WALHI juga menyebut terdapat sekitar 740.260 hektare hutan alam di dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi. Kawasan tersebut berpotensi mengalami penebangan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa.

“Di paviliun, pemerintah bicara soal tenaga surya, tetapi smelter nikel yang disebut industri hijau masih hampir seluruhnya digerakkan batu bara. Ditambah hutan alam yang ditebang untuk nikel dan kayu energi, ini bukan transisi. Ini pemindahan kerusakan,” kata Uli.

Proyek Pangan dan Ancaman terhadap Masyarakat Adat

Kritik WALHI juga menyasar pernyataan Utusan Khusus Presiden yang menyebut aksi iklim harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari tematik Food, Agriculture and Health di COP31.

WALHI menyoroti proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan catatan organisasi tersebut, sekitar 265.208 hektare hutan alam masuk dalam kawasan hutan yang dilepas untuk proyek tersebut.

Hingga awal Juli 2026, sekitar 40 ribu hektare di antaranya disebut telah dibuka dan mengancam 24 kampung adat. WALHI memperkirakan, apabila hutan alam tersebut dialihfungsikan, potensi emisi yang dilepaskan mencapai 140-299 juta ton CO₂.

Selain itu, WALHI mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke sepanjang Januari hingga 12 Oktober 2026.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI, Dana Tarigan, mengatakan peningkatan produksi beras tidak seharusnya mengabaikan keberadaan hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind.

“Produksi beras memang naik, tapi harganya adalah hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, yang pangannya berasal dari hutan, bukan sawah. Kedaulatan pangan adalah soal siapa yang menentukan apa yang ditanam di tanahnya,” kata Dana.

Dana juga menyoroti pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menyebut masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi iklim. Menurut WALHI, pernyataan tersebut belum sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat di lapangan.

WALHI mencontohkan kasus peladang bernama Subarno dan Yadi yang disebut mengalami kriminalisasi pada September 2026. Organisasi tersebut juga menyoroti rencana pencabutan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur pengecualian larangan pembakaran lahan untuk praktik berladang tradisional dengan syarat tertentu.

Di sisi lain, masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun disebut telah keluar dari proyek karbon FCPF-CF dan menuntut sekitar 80.000 hektare wilayah adat mereka dikeluarkan dari program tersebut. WALHI menyebut hutan di wilayah mereka tidak terbakar.

“Kalau pemerintah benar-benar walking the talk, mulailah dengan membuka data. Akui yang menjaga, tagih yang merusak,” tambah Dana.

WALHI Soroti Kerusakan Ekosistem Mangrove

Uli juga menyoroti janji Hashim untuk menjaga sumber daya karbon biru serta pernyataan Menteri Lingkungan Hidup mengenai perlindungan mangrove.

Menurut data yang dikutip WALHI dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup pada Oktober 2025, dari total 3,44 juta hektare ekosistem mangrove di Indonesia, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang.

Di pesisir Tangerang, misalnya, dari 1.603,79 hektare hutan mangrove lindung, kini hanya sekitar 500,55 hektare yang tersisa.

WALHI menilai kerusakan ekosistem pesisir tersebut berkaitan dengan berbagai proyek pembangunan dan industri. Mangrove disebut terdesak oleh pembangunan kawasan smelter nikel, pelabuhan, jalan, reklamasi, hingga tambak.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa pengembangan pasar karbon biru tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan minyak, gas, industri ekstraktif, maupun industri berat untuk mengklaim net-zero tanpa terlebih dahulu mengurangi emisi dari sumbernya.

“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembangunan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya,” tutup Uli. (*)