Thursday, 19 November 2026 | 19 November 2026
WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pemerintah, Soroti Kerusakan atas Nama Solusi Iklim
Home > Berita > Politik > WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pe...
Nasional

WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pemerintah, Soroti Kerusakan atas Nama Solusi Iklim

Redaksi KalbarOnline
Redaksi KalbarOnline
Monday, 09 November 2026 - 21:00 WIB
WALHI Bantah Klaim “Walking the Talk” Pemerintah, Soroti Kerusakan atas Nama Solusi Iklim
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membantah klaim pemerintah Indonesia yang menyebut telah menjalankan aksi nyata atau Walking the Talk dalam penanganan perubahan iklim. WALHI menilai berbagai kerusakan lingkungan di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen yang disampaikan pemerintah dan kondisi sebenarnya.

Kritik tersebut disampaikan menyusul pidato pembukaan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31. Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjanjikan perlindungan “hutan yang masih berdiri” bagi generasi mendatang.

Namun, WALHI menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 yang diperkirakan melepaskan 307,6 juta ton CO₂. Angka tersebut disebut lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan atau Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, mengatakan klaim pemerintah mengenai penguatan pasar karbon melalui registri nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 perlu dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

“Utusan Khusus Presiden menyebut Indonesia sedang ‘walking the talk’ dan memperkuat pasar karbon lewat registri nasional dan Perpres 110/2025. Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari-14 September 2026. Kalimantan Timur, provinsi percontohan program FCPF, juga tetap terbakar sepanjang 2026. Sementara itu, dari dana result-based payment (RBP) GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026,” kata Uli.

WALHI juga menyoroti klaim pemerintah terkait transisi energi. Dalam pidato pembukaan Paviliun Indonesia, pemerintah menyampaikan pengembangan tenaga surya dan jaringan transmisi, tetapi tidak menyinggung penggunaan batu bara.

Menurut data yang disampaikan WALHI, produksi batu bara Indonesia mencapai 790 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Sementara itu, bauran energi terbarukan baru mencapai 15,75 persen.

Menteri Lingkungan Hidup menempatkan “transisi energi bersih dan industrialisasi hijau” sebagai bidang aksi pertama. Utusan Khusus Presiden juga menjanjikan “dekarbonisasi industri”.

Namun, WALHI menilai praktik hilirisasi nikel di Indonesia masih bergantung pada batu bara. Berdasarkan data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM) yang dikutip WALHI, kapasitas PLTU captive di kawasan industri mencapai 19,3 gigawatt (GW) pada 2025.

Penambahan kapasitas PLTU captive pada Juli 2024 hingga Juli 2025 tercatat sebesar 4,49 GW atau sekitar 80 persen dari seluruh penambahan kapasitas PLTU nasional. Sementara itu, lebih dari 94 persen listrik untuk pengolahan nikel disebut masih berasal dari batu bara berdasarkan data Ember 2026.

WALHI juga mencatat, ketika kapasitas PLTU dunia turun pada 2025, kapasitas PLTU Indonesia justru meningkat sekitar 4 GW. Di sisi lain, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua memproyeksikan emisi sektor energi Indonesia baru mencapai puncak pada 2038.

Selain ketergantungan terhadap batu bara, WALHI menyoroti dampak pertambangan nikel terhadap hutan alam. Aktivitas tambang nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik disebut telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam sepanjang 2001-2023.

WALHI juga menyebut terdapat sekitar 740.260 hektare hutan alam di dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi. Kawasan tersebut berpotensi mengalami penebangan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa.

“Di paviliun, pemerintah bicara soal tenaga surya, tetapi smelter nikel yang disebut industri hijau masih hampir seluruhnya digerakkan batu bara. Ditambah hutan alam yang ditebang untuk nikel dan kayu energi, ini bukan transisi. Ini pemindahan kerusakan,” kata Uli.

Proyek Pangan dan Ancaman terhadap Masyarakat Adat

Kritik WALHI juga menyasar pernyataan Utusan Khusus Presiden yang menyebut aksi iklim harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari tematik Food, Agriculture and Health di COP31.

WALHI menyoroti proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan catatan organisasi tersebut, sekitar 265.208 hektare hutan alam masuk dalam kawasan hutan yang dilepas untuk proyek tersebut.

Hingga awal Juli 2026, sekitar 40 ribu hektare di antaranya disebut telah dibuka dan mengancam 24 kampung adat. WALHI memperkirakan, apabila hutan alam tersebut dialihfungsikan, potensi emisi yang dilepaskan mencapai 140-299 juta ton CO₂.

Selain itu, WALHI mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke sepanjang Januari hingga 12 Oktober 2026.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI, Dana Tarigan, mengatakan peningkatan produksi beras tidak seharusnya mengabaikan keberadaan hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind.

“Produksi beras memang naik, tapi harganya adalah hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, yang pangannya berasal dari hutan, bukan sawah. Kedaulatan pangan adalah soal siapa yang menentukan apa yang ditanam di tanahnya,” kata Dana.

Dana juga menyoroti pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menyebut masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi iklim. Menurut WALHI, pernyataan tersebut belum sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat di lapangan.

WALHI mencontohkan kasus peladang bernama Subarno dan Yadi yang disebut mengalami kriminalisasi pada September 2026. Organisasi tersebut juga menyoroti rencana pencabutan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur pengecualian larangan pembakaran lahan untuk praktik berladang tradisional dengan syarat tertentu.

Di sisi lain, masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun disebut telah keluar dari proyek karbon FCPF-CF dan menuntut sekitar 80.000 hektare wilayah adat mereka dikeluarkan dari program tersebut. WALHI menyebut hutan di wilayah mereka tidak terbakar.

“Kalau pemerintah benar-benar walking the talk, mulailah dengan membuka data. Akui yang menjaga, tagih yang merusak,” tambah Dana.

WALHI Soroti Kerusakan Ekosistem Mangrove

Uli juga menyoroti janji Hashim untuk menjaga sumber daya karbon biru serta pernyataan Menteri Lingkungan Hidup mengenai perlindungan mangrove.

Menurut data yang dikutip WALHI dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup pada Oktober 2025, dari total 3,44 juta hektare ekosistem mangrove di Indonesia, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang.

Di pesisir Tangerang, misalnya, dari 1.603,79 hektare hutan mangrove lindung, kini hanya sekitar 500,55 hektare yang tersisa.

WALHI menilai kerusakan ekosistem pesisir tersebut berkaitan dengan berbagai proyek pembangunan dan industri. Mangrove disebut terdesak oleh pembangunan kawasan smelter nikel, pelabuhan, jalan, reklamasi, hingga tambak.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa pengembangan pasar karbon biru tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan minyak, gas, industri ekstraktif, maupun industri berat untuk mengklaim net-zero tanpa terlebih dahulu mengurangi emisi dari sumbernya.

“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembangunan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya,” tutup Uli. (*)