KALBARONLINE.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pengunduran diri putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Jokowi mengaku telah membicarakan rencana pengunduran diri tersebut dengan Gibran. Ia juga menyampaikan pesan bahwa jabatan politik bukan sesuatu yang bersifat permanen.

"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu sementara," kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Menurut Jokowi, dinamika merupakan hal yang biasa terjadi dalam perjalanan seseorang menduduki jabatan politik.

"Dalam politik itu masih ada dinamika politik. Itu biasa, itu biasa," ujarnya.

Meski Gibran mengajukan pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden, Jokowi menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berlanjut.

Ia berpesan agar Gibran juga terus mendukung program-program pemerintah, terutama yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis siang.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses. Pimpinan MPR selanjutnya akan membahas surat tersebut melalui rapat pimpinan. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI segera memproses surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Muzani mengungkapkan, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," imbuhnya.

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Gibran tiba di Kompleks DPR/MPR sekitar pukul 11.16 WIB. Ia langsung memasuki Gedung Nusantara III dengan membawa sebuah map putih dan didampingi sejumlah petugas pengawalan.

Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media yang telah menunggu kedatangannya.

Ia kemudian menuju lantai tujuh, tempat ruang kerja Ketua MPR RI. Kedatangannya disambut Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.

Setelah pertemuan berlangsung selama beberapa menit, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III. Namun, ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan lokasi.

Hingga berita ini ditulis, pimpinan MPR masih akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan. Proses tersebut menjadi tahapan lanjutan sebelum ada keputusan resmi terkait permohonan pengunduran diri Wakil Presiden tersebut. (*)

KALBARONLINE.com – Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan pada Kamis (12/11/2026).

Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Biro Persidangan DPR RI yang menginformasikan bahwa rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB tidak jadi dilaksanakan.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pembatalan tersebut, seperti dikutip kalbaronline.com dari ANTARA, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) dan ditandatangani 120 anggota dewan dari delapan fraksi.

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden terkait polemik dokumen pendidikannya.

Sementara itu, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis siang.

Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk menindaklanjutinya.

Pembatalan rapat paripurna DPR juga dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu pengusul HMP.

Khozin mengaku menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, apabila pengunduran diri tersebut telah resmi, usulan HMP yang diajukan anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.

Meski demikian, surat pembatalan rapat paripurna tidak merinci alasan spesifik pembatalan maupun agenda pengganti. (*)

KALBARONLINE.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) sore.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.

"Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden)," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga menyebut Gibran langsung menemui Prabowo setelah Presiden tiba di Jakarta seusai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan tahapan administrasi dan proses konstitusional pengunduran diri tersebut telah selesai.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah dinamika tersebut, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Pengajuan HMP tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden.

Namun, pengajuan hak tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. (*)

KALBARONLINE.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie seperti dikutip kalbaronline.com dari Metro TV, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) serta meningkatnya desakan politik di DPR.

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai penyelesaian proses formal pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyinggung persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pemilu 2024.

Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya juga memicu perdebatan mengenai aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mengajukan hak konstitusional DPR.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun rincian pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.

Saan menjelaskan, usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 mengenai hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.

Selanjutnya, usulan itu akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR. Agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Dengan demikian, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran dan usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi dua dinamika politik yang saling berkaitan di tengah polemik dokumen pendidikannya.