KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat memperketat pemeriksaan pengajuan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Langkah ini dilakukan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal (Gakkum dan Patnal) Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Azriyal Zam, mengatakan pemeriksaan dilakukan sejak proses pengajuan paspor, mulai dari wawancara hingga pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan.

Menurutnya, persyaratan bagi calon pekerja migran berbeda dengan pemohon paspor untuk keperluan wisata. CPMI harus melengkapi dokumen tambahan berupa surat persetujuan atau dokumen dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Untuk calon pekerja migran Indonesia yang ingin mendapatkan paspor, persyaratannya sudah lengkap dan ketat. Berbeda dengan pemohon yang tujuannya untuk wisata,” kata Azriyal, Senin (9/11/2026).

Selain memeriksa dokumen, petugas juga melakukan wawancara untuk memastikan tujuan keberangkatan pemohon. Dalam kesempatan tersebut, Imigrasi turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bekerja ke luar negeri.

Azriyal menegaskan, pengawasan tidak berhenti setelah paspor diterbitkan. Calon pekerja migran yang sudah mengantongi paspor tetap akan menjalani pemeriksaan dan wawancara ketika berada di bandara.

“Kalaupun seseorang sudah mendapatkan paspor, ketika berada di bandara tetap akan dilakukan wawancara,” ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Kalbar juga rutin menggelar sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan PMI nonprosedural dan TPPO. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.

“Untuk pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, Imigrasi selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kini memiliki alternatif untuk mengurus paspor melalui layanan Beranda Imigrasi di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), kawasan Sepakat, Ketapang.

Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan keimigrasian, terutama bagi warga yang terkendala jarak dan waktu untuk datang langsung ke kantor Imigrasi.

Beranda Imigrasi diresmikan secara serentak di 254 titik di Indonesia pada Rabu (28/10/2026). Peresmian dipusatkan di Tangerang, Banten, dan diikuti secara daring oleh jajaran Imigrasi Ketapang dari gedung MPP Kabupaten Ketapang.

Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Imigrasi Ketapang, Sahrul, mengatakan penyeragaman nama unit pelayanan menjadi Beranda Imigrasi bertujuan memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan layanan keimigrasian di berbagai daerah.

Di Kabupaten Ketapang, layanan Beranda Imigrasi di MPP saat ini difokuskan pada pengurusan paspor. Lokasinya yang berada di pusat kota diharapkan menjadi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Pelayanan paspor di Beranda Imigrasi MPP Ketapang dibuka setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00–12.00 WIB. Jumlah pemohon yang dilayani rata-rata berkisar 5–10 orang per hari, dengan kuota maksimal 20 pemohon.

Sahrul mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sebagai alternatif pengurusan paspor, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk mendatangi kantor Imigrasi.

"Yang tak sempat ke kantor, bisa datang ke Beranda Imigrasi di sini," ujarnya.

Ia berharap, ke depan, jenis pelayanan di Beranda Imigrasi MPP Ketapang dapat terus dikembangkan sehingga masyarakat bisa mengakses lebih banyak layanan keimigrasian dalam satu lokasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan penyeragaman nama menjadi Beranda Imigrasi merupakan upaya membangun identitas layanan yang lebih mudah dikenali masyarakat.

Sebelumnya, unit pelayanan keimigrasian di sejumlah daerah menggunakan nama yang berbeda-beda. Melalui penyeragaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan titik pelayanan Imigrasi di luar kantor utama.

Menurut Hendarsam, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendekatkan akses keimigrasian kepada masyarakat. Perluasan jangkauan pelayanan tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas dunia usaha dan investasi di daerah.

Dengan hadirnya Beranda Imigrasi di MPP Ketapang, masyarakat kini memiliki pilihan lokasi yang lebih dekat untuk mengurus paspor, sehingga akses terhadap pelayanan publik di bidang keimigrasian diharapkan semakin mudah dan efektif. (Adi LC)