KALBARONLINE.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto, mendapat teguran dari Kepala BGN Sudaryono saat mengikuti pengarahan daring bersama jajaran BGN se-Indonesia.

Teguran tersebut terekam dalam sebuah potongan video yang beredar luas. Dalam video itu, Sudaryono menyoroti sikap Adi Afrianto yang dinilai tidak fokus mengikuti kegiatan karena diduga menggunakan telepon seluler saat pengarahan berlangsung.

Dalam rekaman tersebut, Sudaryono meminta jajaran terkait mencatat nama Adi Afrianto dan memerintahkan agar yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah Papua.

"Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Tolong dicatat Karo SDM. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera," tegas Sudaryono dalam video tersebut.

Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran BGN.

Kepala Regional (Kareg) BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, membenarkan adanya instruksi pemindahan terhadap Korwil BGN Kayong Utara.

"Benar. Masih menunggu surat dari Karo SDM," ujar Agus Kurniawi saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).

Sementara itu, sejumlah awak media di Kabupaten Kayong Utara turut menyoroti komunikasi publik Korwil BGN Kayong Utara selama menjalankan tugas.

Beberapa jurnalis mengaku mengalami kesulitan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Menurut mereka, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat sering kali belum mendapat respons.

"Kami berharap pejabat yang nantinya menggantikan bisa lebih terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan media agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lancar," ujar salah seorang jurnalis di Kayong Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, Adi Afrianto belum memberikan keterangan terkait teguran maupun rencana pemindahan tersebut. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan seluruh pabrik kelapa sawit (PKS), termasuk yang beroperasi di Kalimantan Barat, agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai melantik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Minggu (28/6/2026).

Menurut Sudaryono, tingginya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus memberikan dampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani.

"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus berdampak langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan petani sawit.

"Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera," tegasnya.

Sudaryono yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI mengatakan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.

"Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi," jelasnya. (*)