KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah. Ia mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.

Syarif mengatakan, persoalan karhutla dan kabut asap sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.

“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarif usai menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kunjungan kerja, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan. Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.

“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Syarif berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa.

“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.

Terkait anggaran penanganan bencana, Syarif mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.

“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Menurut Edi, salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.

“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi menilai, jika duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Penambahan kapasitas jembatan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak, dinilai dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan sebagai bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.

“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.

Terkait uji coba pembatasan kendaraan tertentu di Jembatan Kapuas I berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat, Edi berharap kebijakan tersebut terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan masyarakat. Ia menyebut uji coba telah dilakukan dan hasilnya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II lebih realistis untuk didorong dalam waktu dekat guna mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan kawasan sekitarnya.

Ia menyebut kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.

“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya membutuhkan proses lebih panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dinilai dapat menjadi solusi yang lebih dekat untuk direalisasikan. Selain kebutuhan lahannya disebut relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan tersebut juga telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI.

Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Syarif berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.

Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.

Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.

Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.

“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.

Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.

Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.

Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.

Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.

Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.

Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak-Kijing.

Syarif menegaskan kabar yang menyebut proyek tersebut dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak benar. Menurutnya, hingga saat ini Jalan Tol Pontianak-Kijing memang belum pernah masuk dalam daftar PSN.

"Saya baca di media sosial. Jadi begini, jalan tol Pontianak itu memang kita usulkan dan sudah dibahas di Komisi V DPR RI, tetapi masih pada tahap feasibility study (FS). Jadi kalau ada yang mengatakan dicoret dari PSN, itu tidak benar karena memang jalan tol tersebut belum pernah masuk PSN," ujarnya.

Ia menjelaskan, realisasi pembangunan jalan tol tersebut masih bergantung pada kemampuan fiskal negara. Selain itu, pemerintah juga berharap adanya keterlibatan pihak ketiga atau investor untuk mendukung pelaksanaan proyek.

"Realisasinya tentu melihat kemampuan fiskal. Kita berharap ada pihak ketiga yang bisa melaksanakan pembangunan jalan tol itu," katanya.

Menurut Syarif, keberadaan Jalan Tol Pontianak-Kijing sangat penting untuk mendukung konektivitas menuju Pelabuhan Internasional Kijing. Ia menilai kapasitas jalan yang ada saat ini berpotensi tidak lagi memadai ketika aktivitas pelabuhan beroperasi secara maksimal.

"Jalan menuju Kijing harus menjadi perhatian karena di sana ada pelabuhan internasional. Dengan kondisi jalan yang ada sekarang, ketika pelabuhan itu beroperasi secara maksimal tentu akan terjadi peningkatan arus lalu lintas," jelasnya.

Syarif menambahkan, rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak-Kijing juga akan terintegrasi dengan pembangunan Jembatan Kapuas III. Namun, proyek tersebut masih menghadapi tantangan serupa, yakni keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah.

"Jembatan Kapuas III desainnya sudah selesai. Tetapi kembali lagi, semua bergantung pada kemampuan fiskal negara. Kondisi geopolitik global saat ini juga ikut memengaruhi kemampuan fiskal kita untuk membiayai pembangunan," ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak-Kijing dan Jembatan Kapuas III tetap menjadi bagian dari rencana pengembangan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk dalam pengembangan jalan lingkar luar Kota Pontianak. (Lid)