Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.
Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.
Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.
Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.
“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.
Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.
Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.
“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.
Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.
Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.
“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.
Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.
Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)
KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.
Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.
Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.
Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.
“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.
Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.
Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.
“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.
Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.
Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.
“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.
Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.
Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pontianak Dilanda Krisis Air Bersih, Depot Air Minum Isi Ulang Batasi Pembelian
Sunday, 30 August 2026
Pontianak Krisis Air Bersih, Pemkot Siapkan Sejumlah Titik Air Gratis
Monday, 31 August 2026
Krisis Air Bersih, Pemkot Pontianak Salurkan 1.000 Ton Air per Hari dan Beri Diskon 30 Persen
Monday, 14 September 2026
Hadapi Krisis Air, Pemkot Pontianak Distribusikan 1 Juta Liter Air Bersih per Hari
Tuesday, 15 September 2026
Krisis Air dan Kabut Asap di Pontianak, Agus Sugianto Salurkan Air Bersih dan Masker
Thursday, 17 September 2026
Krisis Air Bersih Melanda Lima Desa di Pulau Maya, Warga Terpaksa Gunakan Air Parit
Thursday, 20 August 2026
Krisis Air Bersih, Aliansi Masyarakat Melayu Kalbar Buka Donasi Air Mineral
Monday, 07 September 2026
Tak Mau Krisis Air Terulang, Pemkot Pontianak Kaji Sistem Air Baku Permanen hingga Penepat
Saturday, 19 September 2026
Edi Kamtono Imbau Warga Hemat Air, Kemarau Panjang Ancam Pasokan Air Bersih Pontianak
Wednesday, 15 July 2026
Wako Pontianak Minta Maaf soal Krisis Air Bersih, Janjikan PDAM Beri Diskon 30 Persen
Monday, 14 September 2026
Dampak Kemarau Panjang, Krisis Air Bersih Mulai Terjadi di Ketapang
Tuesday, 05 September 2023
Dua Bulan Krisis Air Bersih, Warga Sukadana Khawatir Ganggu Pelaksanaan MTQ Kalbar
Thursday, 16 July 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
