Pontianak

Pemkot Pontianak dan Komisi V DPR RI Bahas Solusi Air Baku hingga Kemacetan

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 14 October 2026

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026) (Foto: Prokopim For KALBARONLINE.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan penanganan persoalan air baku dan penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran balai kementerian terkait serta perangkat daerah provinsi dan kota di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah intrusi air laut pada musim kemarau sebelumnya memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan persoalan air baku tidak berjalan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada penentuan solusi yang efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain persoalan kualitas air baku, pertemuan itu membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut penambahan kapasitas diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan, salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan, penataan jalan perlu didukung fasilitas yang memadai, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Untuk jangka panjang, Edi mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian matang karena setiap alternatif penanganan memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Menurut Syarif, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)