KALBARONLINE.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI membahas percepatan penanganan persoalan air baku dan penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran balai kementerian terkait serta perangkat daerah provinsi dan kota di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah intrusi air laut pada musim kemarau sebelumnya memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.

“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan persoalan air baku tidak berjalan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada penentuan solusi yang efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.

Selain persoalan kualitas air baku, pertemuan itu membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut penambahan kapasitas diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Sekolah Rakyat.

“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.

Pembahasan juga mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan, salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.

Edi mengatakan, penataan jalan perlu didukung fasilitas yang memadai, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.

“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Untuk jangka panjang, Edi mendorong pembangunan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian matang karena setiap alternatif penanganan memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.

“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.

Menurut Syarif, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah. Ia mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.

Syarif mengatakan, persoalan karhutla dan kabut asap sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.

“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarif usai menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kunjungan kerja, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan. Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.

“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Syarif berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa.

“Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.

Terkait anggaran penanganan bencana, Syarif mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.

“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Menurut Edi, salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah meningkatkan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.

“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Edi menilai, jika duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Penambahan kapasitas jembatan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak, dinilai dapat membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik.

Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan sebagai bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.

“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.

Terkait uji coba pembatasan kendaraan tertentu di Jembatan Kapuas I berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat, Edi berharap kebijakan tersebut terus dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak yang memberatkan masyarakat. Ia menyebut uji coba telah dilakukan dan hasilnya perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II lebih realistis untuk didorong dalam waktu dekat guna mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan kawasan sekitarnya.

Ia menyebut kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.

“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya membutuhkan proses lebih panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dinilai dapat menjadi solusi yang lebih dekat untuk direalisasikan. Selain kebutuhan lahannya disebut relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Pembahasan mengenai prioritas pembangunan tersebut juga telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI.

Menurutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Syarif berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menemui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontive, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur di Kota Pontianak, mulai dari krisis air bersih hingga kemacetan lalu lintas.

Syarif mengatakan, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait keluhan masyarakat mengenai air yang terasa asin.

Menurutnya, rencana pembangunan waduk perlu dikaji lebih lanjut mengingat Pontianak memiliki keterbatasan sumber air. Waduk yang dibangun nantinya akan sangat bergantung pada curah hujan, bukan aliran air dari kawasan pegunungan.

Selain pembangunan waduk, perpanjangan jaringan pipa juga menjadi salah satu opsi penanganan. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu, terlebih kondisi kemarau turut memengaruhi ketersediaan air tawar.

“Karena itu, kita meminta Pak Wali Kota bersama kepala balai untuk melakukan kajian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan, upaya tersebut setidaknya bisa membantu mengatasi persoalan air bersih yang kita hadapi saat ini,” kata Syarif.

Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah utara Pontianak, terutama untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus diikuti ketersediaan sarana pendukung, termasuk layanan air bersih.

Syarif menyebut, berdasarkan penjelasan pihak balai dalam pertemuan tersebut, kapasitas air bersih di wilayah itu direncanakan meningkat dari 100 menjadi 300. Namun, satuan kapasitas tersebut masih perlu dikonfirmasi.

Selain air bersih, persoalan kemacetan juga menjadi pembahasan. Syarif menilai kepadatan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I dan Kapuas II perlu segera ditangani, termasuk melalui penambahan kapasitas jembatan.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Kapuas III telah masuk dalam perencanaan dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun, realisasinya masih membutuhkan waktu karena persoalan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.

Sebagai langkah yang dinilai lebih memungkinkan untuk didorong dalam waktu dekat, Syarif menyebut pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi prioritas.

Ia menilai rencana tersebut lebih realistis karena lahan disebut sudah tersedia dan kebutuhan anggarannya relatif lebih terukur dibandingkan pembangunan jembatan baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Syarif mengatakan masih ada persoalan perizinan yang perlu diselesaikan. Ia berharap proses tersebut segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak berlarut-larut.

Ia juga menyinggung rencana pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan berbayar dan membutuhkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengurai kemacetan di Pontianak.

Syarif menegaskan, pembangunan infrastruktur di Pontianak perlu mendapat perhatian karena kota ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat berbagai aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Ia berharap pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat menyamakan persepsi serta mempercepat penanganan persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (Lid)