Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 01 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com ‒ Pemerintah Australia berencana mengenakan ongkos bagi perusahaan teknologi yang menggunakan berita dari media Australia. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menyelamatkan keberadaan perusahaan media nasional. Rencana tersebut langsung diprotes Google dan Facebook.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, rancangan kode etik terkait konten berita itu bakal dibahas parlemen setelah melalui proses konsultasi. Menurut dia, kebijakan yang dirancang lembaga persaingan usaha Australia tersebut perlu diterapkan agar perusahaan media nasional mendapat perlakuan adil.
”Masa depan media Australia dipertaruhkan di sini. Saya yakin isu ini juga akan dibahas di negara-negara lain,” ungkapnya kepada BBC, Jumat (31/7).
Belakangan banyak media yang harus merampingkan diri atau gulung tikar karena penurunan keuntungan. Sementara itu, perusahaan penyedia platform di internet seperti Google dan Facebook sering menampilkan karya media Australia tanpa membagi hasil pendapatan.
”Ini adalah momen bersejarah untuk mengakhiri praktik perusahaan teknologi yang mengambil untung tanpa bekerja,” ungkap Pemimpin News Corp Australia Michael Miller.
Frydenberg menjelaskan, perusahaan seperti Google dan Facebook harus membayar setiap berita yang mereka ambil dari kantor berita Australia. Namun, pemerintah belum menyebutkan berapa kira-kira ongkos yang harus dibayar. Mereka hanya menyebutkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti kode etik itu bisa mencapai AUD 10 juta (Rp 105 miliar) atau 10 persen dari total omzet lokal.
Di sisi lain, perusahaan teknologi menyesalkan rencana tersebut. Facebook mengatakan bakal menghapus berita dari media Australia di platformnya jika kebijakan itu berlaku. Menurut raksasa media sosial itu, keuntungan yang didapat dari sektor berita tidak sebanding dengan sanksi yang dihadapi.
”Apa yang dilakukan pemerintah Australia bakal menghalangi inovasi dan pengembangan ekonomi digital,” ujar Managing Director Google Australia Mel Silva.
KalbarOnline.com ‒ Pemerintah Australia berencana mengenakan ongkos bagi perusahaan teknologi yang menggunakan berita dari media Australia. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menyelamatkan keberadaan perusahaan media nasional. Rencana tersebut langsung diprotes Google dan Facebook.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, rancangan kode etik terkait konten berita itu bakal dibahas parlemen setelah melalui proses konsultasi. Menurut dia, kebijakan yang dirancang lembaga persaingan usaha Australia tersebut perlu diterapkan agar perusahaan media nasional mendapat perlakuan adil.
”Masa depan media Australia dipertaruhkan di sini. Saya yakin isu ini juga akan dibahas di negara-negara lain,” ungkapnya kepada BBC, Jumat (31/7).
Belakangan banyak media yang harus merampingkan diri atau gulung tikar karena penurunan keuntungan. Sementara itu, perusahaan penyedia platform di internet seperti Google dan Facebook sering menampilkan karya media Australia tanpa membagi hasil pendapatan.
”Ini adalah momen bersejarah untuk mengakhiri praktik perusahaan teknologi yang mengambil untung tanpa bekerja,” ungkap Pemimpin News Corp Australia Michael Miller.
Frydenberg menjelaskan, perusahaan seperti Google dan Facebook harus membayar setiap berita yang mereka ambil dari kantor berita Australia. Namun, pemerintah belum menyebutkan berapa kira-kira ongkos yang harus dibayar. Mereka hanya menyebutkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menuruti kode etik itu bisa mencapai AUD 10 juta (Rp 105 miliar) atau 10 persen dari total omzet lokal.
Di sisi lain, perusahaan teknologi menyesalkan rencana tersebut. Facebook mengatakan bakal menghapus berita dari media Australia di platformnya jika kebijakan itu berlaku. Menurut raksasa media sosial itu, keuntungan yang didapat dari sektor berita tidak sebanding dengan sanksi yang dihadapi.
”Apa yang dilakukan pemerintah Australia bakal menghalangi inovasi dan pengembangan ekonomi digital,” ujar Managing Director Google Australia Mel Silva.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini