Home Rizal Ramli dan Refly Harun Ingin Presidential Threshold Tak Ada
Nasional    

Rizal Ramli dan Refly Harun Ingin Presidential Threshold Tak Ada

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Jumat, 04 September 2020
Rizal Ramli dan Refly Harun Ingin Presidential Threshold Tak Ada
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun bersama dengan ekonom senior Rizal Ramli, mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan presidential threshold 20 persen yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keduanya menginginkan ambang batas pencalonan presiden hanya 0 persen.

“Kita mengajukan JR terhadap ketentuan presidential threshold. Kita menginginkan ketentuan presidential threshold itu 0 persen, alias tidak ada,” kata Refly Harun di Gedung MK, Jumat (4/9).

Refly menyatakan, akan membawa fakta baru pada gugatan yang dilayangkan. Karena sejumlah masyarakat sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama, namun kemudian ditolak oleh MK.

“Sekarang pasca Pemilu 2019. Saya merasa bahwa ada fakta-fakta baru yang bisa dikemukakan terkait konstitusionalitas ketentuan ini,” cetus Refly.

Refly berujar, alasan pengajuan presiden threshold menjadi 0 persen agar kontestasi politik dan demokrasi di Indonesia dapat berjalan maksimal. Sehingga bisa membuka putra putri terbaik di negeri ini menjadi seorang pemimpin.

“Agar Pilpres ke depan itu berkualitas dan juga fair kompetisi. Bisa membuka sebanyak mungkin orang terbaik di republik ini, agar bisa menjadi calon dan yang penting itu bisa menghilangkan demokrasi kriminal,” tegas Refly.

Baca juga: Nasdem Ngotot Presidential Threshold Pilpres 2024 Tetap 20 Persen

Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuturkan, presidential threshold 0 persen diharapkan bisa mengurangi korupsi politik di Indonesia. Dia berujar, untuk menjadi seorang pemimpin dengan adanya presidential threshold memerlukan biaya yang tinggi dan melunturkan nilai demokrasi.

“Kalau mau jadi Bupati mesti nyewa partai, sewa partai itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi Gubernur harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi,” cetus Rizal.

Oleh karena itu, Rizal mengharapkan agar MK perlu melihat lebih jeli dampak dari presidential threshold 20 persen. Dia menilai, aturan tersebut justru menimbulkan upaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ini yang membuat Indonesia nggak akan pernah menjadi negara hebat, kuat, adil dan makmur. Karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu mengabdi sama yang lain,” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

  • Tags:
  • Bagikan:
Tambah 3.269 Positif Covid-19, Kasus Harian di Jabar Susul Jatim
Artikel Selanjutnya
Tambah 3.269 Positif Covid-19, Kasus Harian di Jabar Susul Jatim
Jumat, 04 September 2020
Artikel Sebelumnya
Cerita Warga Afghanistan Sembuh dari Covid-19 Berkat Obat Herbal
Jumat, 04 September 2020
Cerita Warga Afghanistan Sembuh dari Covid-19 Berkat Obat Herbal

Berita terkait

Terbaru

Selasa, 09 Desember 2025
Jatuh Tercebur Saat Ambil Jambu,...
Selasa, 09 Desember 2025
Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan...
Selasa, 09 Desember 2025
Waspada Penyakit yang Sering Muncul...
Selasa, 09 Desember 2025
Wako Edi Kamtono Pastikan Kesiapsiagaan...
Selasa, 09 Desember 2025
Bocah Tenggelam di Parit Tokaya,...