Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Jumat, 13 Maret 2020 |
KalbarOnline.com – Partai-partai non parlemen kini mulai kompak. Mereka menolak wacana menaikan angka Parliamentary Threshold (PT) yang didengungkan partai-partai besar. Partai-partai non parlemen itu bersatu menolak wacana itu. Partai yang tergabung didalamnya yakni PBB, PSI, Hanura, Berkarya, PKPI, Perindo, dan Partai Garuda.
Sekretaris PBB Ferry Noor mengatakan, tujuh partai non parlemen itu telah membentuk poros baru menolak wacana menaikan PT itu. Menurut dia, di alam demokrasi saat ini partai-partai besar harusnya tidak memberangus hak pilih masyarakat.
“Semua rakyat itu punya hak pilih. Kami ini punya suara yang dipilih rakyat. Kalau digabungkan suara 7 partai non parlemen ini jumlahnya lebih dari 13 juta pemilih. Kalau diprosentasekan jumlahnya 9,73 persen. Ketika sistem PT ini berlaku artinya hak kedaulatan rakyat yang memilih kami tidak tersalurkan. Jadi, ada proses hak demokrasi rakyat yang tidak adil di situ,” katanya kepada Indopolitika.com Jumat (13/3/2020).
Dia menyindir partai yang mewacanakan kenaikan PT yang didengungkan Golkar, Nasdem dan PDIP sebagai usulan yang tanggung. Ada kepentingan untuk terus mengecilkan jumlah Parpol yang ada di DPR.
“Bila perlu naikin aja sekalian sampai 20 persen PT nya. Biar sekalian partainya tunggal dan sistem presidensialnya murni. Ngapain usulin 5,6, dan 7 persen,” katanya.
Dia justru mengusulkan agar sistem PT ditiadakan. Sebaliknya diberlakukan kembali sistem fraksi gabungan di DPR RI. Sehingga suara pemilih partai non parlemen tetap terwakili di DPR RI.
“Kalau perlu tidak usah ada PT. Karena 7 partai non parlemen ini jumlahnya 13 juta,” ungkapnya.[ab]
KalbarOnline.com – Partai-partai non parlemen kini mulai kompak. Mereka menolak wacana menaikan angka Parliamentary Threshold (PT) yang didengungkan partai-partai besar. Partai-partai non parlemen itu bersatu menolak wacana itu. Partai yang tergabung didalamnya yakni PBB, PSI, Hanura, Berkarya, PKPI, Perindo, dan Partai Garuda.
Sekretaris PBB Ferry Noor mengatakan, tujuh partai non parlemen itu telah membentuk poros baru menolak wacana menaikan PT itu. Menurut dia, di alam demokrasi saat ini partai-partai besar harusnya tidak memberangus hak pilih masyarakat.
“Semua rakyat itu punya hak pilih. Kami ini punya suara yang dipilih rakyat. Kalau digabungkan suara 7 partai non parlemen ini jumlahnya lebih dari 13 juta pemilih. Kalau diprosentasekan jumlahnya 9,73 persen. Ketika sistem PT ini berlaku artinya hak kedaulatan rakyat yang memilih kami tidak tersalurkan. Jadi, ada proses hak demokrasi rakyat yang tidak adil di situ,” katanya kepada Indopolitika.com Jumat (13/3/2020).
Dia menyindir partai yang mewacanakan kenaikan PT yang didengungkan Golkar, Nasdem dan PDIP sebagai usulan yang tanggung. Ada kepentingan untuk terus mengecilkan jumlah Parpol yang ada di DPR.
“Bila perlu naikin aja sekalian sampai 20 persen PT nya. Biar sekalian partainya tunggal dan sistem presidensialnya murni. Ngapain usulin 5,6, dan 7 persen,” katanya.
Dia justru mengusulkan agar sistem PT ditiadakan. Sebaliknya diberlakukan kembali sistem fraksi gabungan di DPR RI. Sehingga suara pemilih partai non parlemen tetap terwakili di DPR RI.
“Kalau perlu tidak usah ada PT. Karena 7 partai non parlemen ini jumlahnya 13 juta,” ungkapnya.[ab]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini