Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 12 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan, akan kembali menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi penolakan Omnibus Law itu akan dilakukan tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Selasa (20/10) mendatang.
Demonstrasi ini akan berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2020. Dia pun menggaungkan #MosiTidakPercaya tolak omnibus law.
“Karena 20 Oktober adalah momentum rezim dilantik pertama kali dan peringati omnibus law digagas pas pelantikan presiden,” kata perwakilan Gebrak, Nining Elitos dalam diskusi daring, Senin (12/10).
Selain momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, pada 20 Oktober juga merupakan peringatan digagasnya Omnibus Law. Aksi ini diharapkan mampu membuka mata Jokowi.
Aksi demonstrasi tersebut akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pekerja dan kaum buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, pihaknya pun terus menggaungkan #MosiTidakPercaya terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Nining menegaskan, pihaknya juga belum berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya masih menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Kita sudah sampaikan sikap mosi tidak percaya kepada kekuasaan dan tidak akan menempuh JR, tapi memaksa pembatalan,” tandas Nining.
KalbarOnline.com – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan, akan kembali menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi penolakan Omnibus Law itu akan dilakukan tepat satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Selasa (20/10) mendatang.
Demonstrasi ini akan berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2020. Dia pun menggaungkan #MosiTidakPercaya tolak omnibus law.
“Karena 20 Oktober adalah momentum rezim dilantik pertama kali dan peringati omnibus law digagas pas pelantikan presiden,” kata perwakilan Gebrak, Nining Elitos dalam diskusi daring, Senin (12/10).
Selain momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf, pada 20 Oktober juga merupakan peringatan digagasnya Omnibus Law. Aksi ini diharapkan mampu membuka mata Jokowi.
Aksi demonstrasi tersebut akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pekerja dan kaum buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Kini, pihaknya pun terus menggaungkan #MosiTidakPercaya terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Nining menegaskan, pihaknya juga belum berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya masih menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Kita sudah sampaikan sikap mosi tidak percaya kepada kekuasaan dan tidak akan menempuh JR, tapi memaksa pembatalan,” tandas Nining.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini