Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 19 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki saru tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.
“Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).
Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.
Baca juga: Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran
“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi,” cetus Fatia.
Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.
“Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” tandasnya.
Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi KalbarOnline.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki saru tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.
Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan.
“Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).
Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.
Baca juga: Momentum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Akan Ada Demo Besar-besaran
“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi,” cetus Fatia.
Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.
“Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” tandasnya.
Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi KalbarOnline.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini