Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 17 Desember 2020 |
KalbarOnline.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menyerahkan rancangan instruksi presiden terkait percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura yang berpotensi menjadi sentra ekonomi baru. Sebab, saat ini sudah masuk tahap harmonisasi.
”Isu-isu perbatasan pada akhir tahun ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Insya Allah Bapak Presiden akan segera tanda tangan inpres tentang percepatan pembangun PKSN di Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura,” kata Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam keterangannya, Kamis (17/12).
Suhajar menjelaskan, dalam mengembangkan PKSN Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura, BNPP hanya mentapkan perencanaan. Dalam inpres itu disebutkan, daftar kegiatan yang akan dikerjakan masing-masing kementerian maupun lembaga anggota BNPP di tiga PKSN pada 2021–2022.
Dia mengaku, perencanaan sudah melalui proses yang matang dengan mendatangi langsung ke lapangan untuk melakukan market intelegen serta menginventarisir potensi daerah. Hingga memilah potensi mana yang patut mendapat dorongan dari presiden, tetapi menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten.
”Jadi misal di Aruk PU harus bangun jalan 2,7 km di Temajuk, jadi dananya dari Kementerian PU. Begitu pula menteri pertanian akan membangun apa, dananya dari kementerian pertanian. Jadi clear dananya dari K/L, karena BNPP ini mengoordinir perencanaan,” terang Suhajar.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menyerahkan rancangan instruksi presiden terkait percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura yang berpotensi menjadi sentra ekonomi baru. Sebab, saat ini sudah masuk tahap harmonisasi.
”Isu-isu perbatasan pada akhir tahun ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Insya Allah Bapak Presiden akan segera tanda tangan inpres tentang percepatan pembangun PKSN di Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura,” kata Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam keterangannya, Kamis (17/12).
Suhajar menjelaskan, dalam mengembangkan PKSN Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura, BNPP hanya mentapkan perencanaan. Dalam inpres itu disebutkan, daftar kegiatan yang akan dikerjakan masing-masing kementerian maupun lembaga anggota BNPP di tiga PKSN pada 2021–2022.
Dia mengaku, perencanaan sudah melalui proses yang matang dengan mendatangi langsung ke lapangan untuk melakukan market intelegen serta menginventarisir potensi daerah. Hingga memilah potensi mana yang patut mendapat dorongan dari presiden, tetapi menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten.
”Jadi misal di Aruk PU harus bangun jalan 2,7 km di Temajuk, jadi dananya dari Kementerian PU. Begitu pula menteri pertanian akan membangun apa, dananya dari kementerian pertanian. Jadi clear dananya dari K/L, karena BNPP ini mengoordinir perencanaan,” terang Suhajar.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini