KalbarOnline, Ketapang – Dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji turut menyerahkan hibah untuk tiga rumah ibadah secara simbolis di Kantor Camat Tumbang Titi, Rabu (26/07/2023) siang.
Adapun tiga rumah ibadah yang mendapat gelontoran dana hibah tersebut semuanya berlokasi di Desa Tumbang Titi, yakni antara lain Masjid An Nu sebesar Rp 75 juta, Masjid Baiturrahman sebesar Rp 75 juta dan GPIP Jemaat Ichtuss sebesar Rp 50 juta.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menyampaikan, bahwa dirinya hanya singgah sebentar di Kecamatan Tumbang Titi, yang kebetulan dirangkaikan dengan pemberian hibah rumah ibadah. Agenda utama kunker di Kabupaten Ketapang, kata dia, adalah ingin melihat langsung progres pembangunan ruas jalan provinsi.
“Saya di penghujung masa jabatan ini, coba mau melihat langsung kondisi jalan provinsi. Beberapa ruas sudah hampir tuntas, kayak (ruas) Marau hampir tuntas, Manis Mata juga, tinggal Jelai Hulu yang masih agak berat,” katanya.
Orang nomor satu di Kalbar itu memperkirakan, seluruh ruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat Kota Ketapang hingga Kecamatan Manis Mata, bisa tuntas dibangun dalam tiga tahun anggaran lagi.
“Kecuali memang (kawasan perkebunan) sawit yang lalu lalang kendaraan besar, jangan diaspal, tapi dibuat (fungsional) tidak becek,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji juga berpesan, jika ke depan Kecamatan Tumbang Titi benar-benar dimekarkan menjadi kabupaten, maka mulai dari sekarang penataan pembangunan di sana harus benar-benar diperhatikan.
Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW) kawasan kata dia harus lah tertib, sehingga pembangunan berkelanjutan tidak akan bermasalah di kemudian hari.
“Kayak Manis Mata itu bagus, orang baru masuk (bagus), itu karena semangat kepala desanya, bahkan ada satu kawasan dijadikan objek wisata, orang-orang dari Kalteng ada yang ke situ,” terangnya.
Sutarmidji menambahkan, untuk mengetahui suatu daerah itu sudah baik atau tidak, maka bisa dilihat dari jumlah desa mandirinya. Karena ketika desa sudah berstatus mandiri, sesuai Indeks Desa Membangun (IDM), maka infrastruktur dasar di daerah tersebut sudah memadai. Minimal 50 indikator dari penilaian IDM sudah dinyatakan baik.
“Insya Allah (pemerintah) provinsi akan terus membangun infrastruktur, sekarang kita fokus jalan saja, karena rumah sakit sudah genah. Anggaran (dinas) PUPR saja tahun ini (2023) bisa mencapai Rp 1 triliun lebih sedikit,” pungkasnya. (Jau)
Comment