Monday, 16 November 2026 | 16 November 2026
Tantang Parlemen Pusat Konsisten Kawal Konstitusi, Anggota DPRD Kalbar Soroti Putusan Pemisahan Pemilu
Home > Berita > Politik > Tantang Parlemen Pusat Konsisten Kawal K...
Pontianak

Tantang Parlemen Pusat Konsisten Kawal Konstitusi, Anggota DPRD Kalbar Soroti Putusan Pemisahan Pemilu

Redaksi KalbarOnline
Redaksi KalbarOnline
Monday, 16 November 2026 - 13:30 WIB
Tantang Parlemen Pusat Konsisten Kawal Konstitusi, Anggota DPRD Kalbar Soroti Putusan Pemisahan Pemilu
Suasana sidang MPR (Foto: istimewa)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
+ Gabung
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Dinamika ketatanegaraan Indonesia setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Situasi tersebut turut diikuti pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Respons parlemen terhadap dinamika tersebut, termasuk bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI, dinilai menunjukkan bahwa lembaga legislatif memiliki ruang untuk bersikap tegas ketika persoalan hukum dan konstitusi menjadi perhatian.

Namun, ketegasan parlemen dinilai perlu diterapkan secara konsisten. DPR RI juga ditantang segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029.

Tantangan tersebut disampaikan Suib, SE, M.Sos, Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Kalbar sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalbar dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar.

"Saya menantang teman-teman di parlemen pusat untuk mengikuti dan menindaklanjuti Putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal secara konsisten, sebagaimana parlemen menyikapi putusan MK dan MA terhadap Wakil Presiden. Jangan sampai DPR hanya reaktif pada isu personal atau dinamika politik jangka pendek, tetapi justru melambat atau ragu-ragu dalam mengeksekusi putusan MK yang menyangkut desain besar masa depan demokrasi kita," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, penyelenggaraan pemilu mulai 2029 dipisahkan menjadi dua klaster, yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Pemilu Nasional mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Sementara itu, Pemilu Lokal mencakup pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemungutan suara Pemilu Lokal dilaksanakan dalam rentang paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat nasional sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut.

Menurut Suib, kedua dinamika tersebut bermuara pada satu persoalan penting, yakni pembenahan tata kelola kepemiluan yang saat ini menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Ia menilai setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa parlemen perlu segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/2024 tanpa penundaan yang tidak beralasan.

Pertama, mencegah terulangnya persoalan administrasi pencalonan. Suib menilai polemik dokumen pendidikan dalam pencalonan pada Pilpres 2024 menjadi pelajaran penting mengenai perlunya proses verifikasi yang ketat dan transparan.

Menurutnya, pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal dapat memberikan ruang waktu yang lebih memadai bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan setiap kandidat. Dengan demikian, proses pencalonan diharapkan berlangsung lebih akuntabel dan dapat diawasi publik.

Kedua, menjaga kualitas demokrasi daerah. Pemisahan jadwal pemilu dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi isu pembangunan daerah, rekam jejak calon kepala daerah, serta calon anggota DPRD untuk menjadi perhatian masyarakat.

Dengan tidak berlangsung bersamaan dengan kontestasi politik nasional, isu-isu lokal diharapkan tidak tenggelam oleh dinamika politik di tingkat pusat.

Ketiga, menjaga kepatuhan terhadap konstitusi. Suib mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu memastikan norma dalam revisi UU Pemilu selaras dengan putusan tersebut.

Ia menilai ketidakjelasan sikap parlemen, termasuk dalam merumuskan aturan peralihan dan masa transisi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang tahapan Pemilu 2029.

"Sejarah mencatat parlemen pusat bisa bergerak cepat dan bertaji dalam mengawal putusan peradilan terkait jabatan Wakil Presiden. Kini publik menunggu pembuktian bahwa ketegasan itu lahir dari komitmen murni menjaga konstitusi, bukan kalkulasi politik sesaat," tegasnya.

Suib mendorong DPR RI segera menuntaskan pembahasan norma transisi dan penguatan mekanisme verifikasi calon dalam revisi UU Pemilu. Menurutnya, tindak lanjut terhadap Putusan MK Nomor 135/2024 menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan sesuai prinsip konstitusional dan mendukung kualitas demokrasi.