KALBARONLINE.com — Memasuki 10 bulan masa kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus, berbagai capaian dan program strategis telah diwujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2025 - 2030 ini dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di Provinsi Kalimantan Barat.

Perbaikan Infrastruktur

Di sektor infrastruktur, Gubernur Ria Norsan melalui Dinas PUPR Kalbar telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp 475 miliar yang tersebar di 13 kabupaten. Dana ini difokuskan untuk memperbaiki jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat dan selama ini menghambat mobilitas masyarakat.

Meski terdapat keterbatasan anggaran, Norsan menegaskan, bahwa penyelesaian jalan-jalan prioritas tetap menjadi fokus pemerintah.

“Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan. Tapi kita tetap berupaya agar penanganan jalan-jalan prioritas bisa terus berjalan,” ujarnya.

Bandara Supadio Berstatus Internasional

Gubernur Ria Norsan juga memenuhi janji politik dengan mengembalikan status Bandara Supadio Pontianak sebagai Bandara Internasional melalui pembukaan rute penerbangan Pontianak - Kuching dan Pontianak - Kuala Lumpur.

Menurutnya, beroperasinya kembali rute internasional tidak hanya membuka akses wisatawan, tetapi juga memperluas peluang usaha antarnegara, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, serta menarik minat investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

“Tentu perlu kita apresiasi bersama. Ini mencerminkan hubungan erat antara Sarawak dan Kalimantan, dan pada akhirnya berdampak pada kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP)

Di sektor pendidikan, Gubernur Norsan dan Wagub Krisantus menunjukkan komitmen meningkatkan akses pendidikan melalui Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP).

Program ini menyasar siswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, dan pertama kali diluncurkan pada momentum 100 hari kerja di Mei 2025.

Total anggaran PBP 2025 mencapai Rp 210 miliar dan telah disalurkan hingga Triwulan III ke seluruh satuan pendidikan penerima.

“Dari dulu sudah kami rencanakan untuk membantu sekolah-sekolah swasta, khususnya di jenjang SMA/SMK/SLB. Ini bagian dari tanggung jawab kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Norsan.

Program RTLH

Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Gubernur Ria Norsan meninjau langsung penerima manfaat di Kapuas Hulu, Kayong Utara, dan Ketapang.

Sebanyak 132 rumah warga miskin ekstrem menjadi sasaran program RTLH tahun 2025. Setiap keluarga menerima bantuan Rp 30 juta untuk pembelian bahan hingga upah tukang.

“Program ini adalah bentuk komitmen Pemprov Kalbar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Program Internet Gratis

Kalimantan Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menjalankan program internet gratis untuk sekolah-sekolah. Program ini merupakan janji Gubernur Ria Norsan yang kini berhasil diwujudkan.

Peluncuran dan demonstrasi perdana dilakukan di SMA Negeri 1 Pontianak pada Selasa, 23 September 2025.

“Alhamdulillah hari ini kita luncurkan internet gratis di sembilan sekolah lebih dulu. Janji saya kepada adik-adik akhirnya terwujud. Insyaallah semua sekolah nantinya akan dipasang internet gratis,” tegasnya.

Saat ini, layanan telah terpasang di sembilan sekolah di Pontianak, Mempawah, dan Bengkayang dengan kecepatan 100 Mbps. Ke depan, program diperluas ke SMP, pusat layanan publik, lokasi UMKM, dan area umum dengan internet murah Rp100 ribu per bulan.

“Negara bisa maju kalau SDM-nya maju. Semua serba IT. Tanpa koneksi, kita akan tertinggal,” tambahnya.

Aktifkan UPT Taman Budaya

Gubernur Norsan juga mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya melalui kegiatan Semarak Taman Budaya 2025 sebagai dukungan terhadap pelestarian seni dan budaya.

“Taman Budaya bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang hidup bagi ekspresi seni dan budaya,” ujarnya.

Revitalisasi dilakukan agar Taman Budaya semakin representatif sebagai pusat kegiatan seni dan budaya di Kalbar.

Inovasi Samsat Gokatan

Untuk mempermudah pelayanan publik, Pemprov Kalbar menghadirkan inovasi SAMSAT GOKATAN (Go Kecamatan). Lewat inovasi ini, masyarakat dapat mengurus PKB tahunan, pengesahan STNK, perpanjangan lima tahunan beserta penggantian plat, hingga BBNKB cukup di kantor kecamatan.

“Mudah-mudahan inovasi ini memudahkan masyarakat. Dan bagi petugas, layani dengan hati yang ikhlas dan wajah tersenyum,” pesan Norsan.

Tingkatkan Layanan RSUD dr. Soedarso

Pemprov Kalbar terus meningkatkan layanan kesehatan prioritas di RSUD dr. Soedarso, terutama untuk layanan kanker, jantung, stroke, urologi (KJSU), dan kesehatan ibu dan anak (KIA), selaras dengan program prioritas nasional.

Saat ini, RSUD tengah membangun Gedung Rawat Inap Standar (KRIS) untuk menambah kapasitas rawat inap dengan total 124 tempat tidur baru. Pembangunan menggunakan APBD senilai Rp 31,4 miliar.

Selain itu, RSUD juga merehabilitasi unit stroke, menambah ruang rawat inap jantung, dan membangun gedung khusus stroke berkapasitas 38 tempat tidur. Ditargetkan pada 2026, total kapasitas RSUD dr. Soedarso mencapai 868 tempat tidur.

RSUD dr. Soedarso juga resmi ditunjuk sebagai center pendidikan fellowship jantung—yang pertama di Kalimantan.

Program Gema Membangun Desa (GMB)

Pemerintah Provinsi Kalbar menunjukkan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif melalui program prioritas Gema Membangun Desa (GMB) yang diluncurkan di Sungai Kakap, Kubu Raya, pada 25 November 2025.

Program ini menghadirkan pelayanan terpadu lintas sektor, termasuk pembuatan SIM, dengan skema subsidi pemerintah. Berbagai layanan sosial juga dihadirkan, seperti pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peningkatan infrastruktur desa.

Ria Norsan menegaskan, bahwa GMB bukan sekadar kunjungan biasa.

“Kami akan tinggal dua malam bersama masyarakat. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Kita mendengar aspirasi dan memikirkan masa depan masyarakat. Kita jangkau pedesaan, kita optimalkan pelayanan,” tegasnya.

IPM Kalbar Meningkat

Gubernur Ria Norsan menyebut pendidikan dan kualitas SDM sebagai pilar penting peningkatan IPM.

Pada 2025, IPM Kalbar naik dari 72,01 menjadi 72,09. Meski belum melampaui rata-rata nasional (75,90), peningkatan ini menjadi sinyal positif.

“Peningkatan IPM adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama,” tegasnya. (Red)