Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat mencatat sekitar 31 persen jalan provinsi masih dalam kondisi belum mantap. Dari total panjang 1.503,4 kilometer, sekitar 300 kilometer di antaranya memerlukan penanganan serius.
Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi luas wilayah serta karakter geografis Kalbar yang didominasi sungai dan daerah terpencar, sehingga menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.
“Permasalahan jalan dan jembatan memang menjadi perhatian utama kami, apalagi banyak ruas tersebar di wilayah dengan aktivitas perkebunan dan pertambangan,” ujarnya, saat konferensi pers dengan awak media, Senin (6/4/26).
Ia menjelaskan, di tengah keterbatasan anggaran, strategi pembangunan kini difokuskan pada penanganan jalan fungsional. Artinya ruas jalan yang rusak berat tetap diupayakan bisa dilalui masyarakat, meski belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.
“Kami tidak lagi semata mengejar jalan mantap, tetapi memastikan jalan bisa berfungsi terlebih dahulu agar akses masyarakat tetap terlayani,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, kata Iskandar, Pemprov Kalbar mengalokasikan sekitar Rp 199,6 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Anggaran tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami melakukan penyesuaian strategi. Target kami bukan lagi semata jalan mantap, tetapi bagaimana jalan itu bisa fungsional dan tetap melayani masyarakat,” ujarnya.
Iskandar menambahkan, seluruh kebijakan dan program penanganan jalan dilakukan berdasarkan data dan evaluasi lapangan, termasuk masukan dari masyarakat dan media.
“Data kami terbuka. Masyarakat bisa mengakses informasi terkait penanganan jalan sebagai bentuk transparansi,” pungkasnya.
PUPR Kalbar juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan dan pertambangan, guna membantu penanganan infrastruktur jalan di wilayah operasional mereka.
“Kolaborasi menjadi penting, karena dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang utama adalah bagaimana akses jalan tetap bisa digunakan masyarakat,” katanya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat mencatat sekitar 31 persen jalan provinsi masih dalam kondisi belum mantap. Dari total panjang 1.503,4 kilometer, sekitar 300 kilometer di antaranya memerlukan penanganan serius.
Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi luas wilayah serta karakter geografis Kalbar yang didominasi sungai dan daerah terpencar, sehingga menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.
“Permasalahan jalan dan jembatan memang menjadi perhatian utama kami, apalagi banyak ruas tersebar di wilayah dengan aktivitas perkebunan dan pertambangan,” ujarnya, saat konferensi pers dengan awak media, Senin (6/4/26).
Ia menjelaskan, di tengah keterbatasan anggaran, strategi pembangunan kini difokuskan pada penanganan jalan fungsional. Artinya ruas jalan yang rusak berat tetap diupayakan bisa dilalui masyarakat, meski belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.
“Kami tidak lagi semata mengejar jalan mantap, tetapi memastikan jalan bisa berfungsi terlebih dahulu agar akses masyarakat tetap terlayani,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, kata Iskandar, Pemprov Kalbar mengalokasikan sekitar Rp 199,6 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Anggaran tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas prioritas yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami melakukan penyesuaian strategi. Target kami bukan lagi semata jalan mantap, tetapi bagaimana jalan itu bisa fungsional dan tetap melayani masyarakat,” ujarnya.
Iskandar menambahkan, seluruh kebijakan dan program penanganan jalan dilakukan berdasarkan data dan evaluasi lapangan, termasuk masukan dari masyarakat dan media.
“Data kami terbuka. Masyarakat bisa mengakses informasi terkait penanganan jalan sebagai bentuk transparansi,” pungkasnya.
PUPR Kalbar juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan dan pertambangan, guna membantu penanganan infrastruktur jalan di wilayah operasional mereka.
“Kolaborasi menjadi penting, karena dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang utama adalah bagaimana akses jalan tetap bisa digunakan masyarakat,” katanya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pemprov Kalbar Alokasikan Rp 475 Miliar Fokus Perbaikan Jalan, Belum Cukup untuk 14 Kabupaten Kota
Selasa, 02 September 2025
Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Jalan Provinsi Mantap 80 Persen Meski TKD Dipangkas
Rabu, 26 November 2025
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
