KALBARONLINE.com – Fenomena pengibaran bendera Borneo Raya di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar.
Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik dan penulis buku tentang mediasi konflik, mengajak masyarakat menyikapi fenomena tersebut secara bijak.
Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi ruang untuk kembali memperkuat kebersamaan dan rasa persatuan. Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul saat ini perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika yang harus diselesaikan bersama.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar.
Ia mengatakan, semangat kemerdekaan sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, rasa kebangsaan dan perhatian terhadap berbagai persoalan di daerah perlu terus diperkuat.
Menurut Zulfydar, munculnya simbol atau bendera tertentu dalam beberapa hari terakhir dapat dibaca sebagai bentuk penyampaian aspirasi maupun pengingat kepada pemerintah pusat mengenai pentingnya perhatian terhadap pembangunan daerah.
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Sebagai mediator konflik, Zulfydar menilai persoalan tersebut tidak perlu diperluas. Ia berharap masyarakat Kalbar tetap menjaga ketenangan.
“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.
Menurutnya, aspirasi yang muncul perlu dicermati secara lebih mendalam untuk mengetahui persoalan yang menjadi latar belakangnya. Dengan demikian, respons yang diberikan tidak hanya berfokus pada simbol yang muncul, tetapi juga menyentuh substansi yang ingin disampaikan masyarakat.
Zulfydar menegaskan, persoalan tersebut sebaiknya tidak dilihat terlalu jauh sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu persatuan. Menurutnya, hal tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk kritik kepada pemerintah pusat.
“Saya kira kita usah terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tetap harus berjalan. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama DPRD Kalbar, menurutnya, terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah berbagai keterbatasan anggaran, termasuk kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Zulfydar juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya memperkuat pembangunan yang berakar dari daerah.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuatan yang diberikan oleh daerah. Perhatian terhadap daerah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata.
Ia menilai penguatan daerah juga penting untuk menghadapi agenda pembangunan jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi dan memacu kesiapan sumber daya manusia dari bonus demografi menuju 2045.
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.
Zulfydar berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan.
“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” pungkasnya. (Lid)
