Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 16 Juli 2025 |
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan dalam implementasi digitalisasi keuangan di lingkungan Pemkot Pontianak.
Ia menyatakan, kalau Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah. Di mana langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah Kota Pontianak telah memulai langkah-langkah digitalisasi melalui platform e-Ponti, baik untuk sistem pembayaran maupun layanan administrasi perpajakan dan pendapatan daerah lainnya. Kita juga sudah menjalankan sistem QRIS, dan ke depan akan terus kita tingkatkan melalui pengembangan e-commerce daerah,” katanya.
Hal itu disampaikan Edi usai mengikuti rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/07/2025).
Menurutnya, melalui sistem e-commerce, masyarakat maupun wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah. Dengan begitu, interaksi manual yang selama ini menjadi potensi kebocoran dapat diminimalisir.
“Melalui sistem digital ini, kita ingin menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar kewajiban mereka. Mulai dari pajak restoran, pajak hotel, hingga retribusi layanan lainnya bisa dilakukan secara online,” jelasnya.
Edi menambahkan, bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi di daerah. Selain sebagai regulator, BI juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan evaluasi berkala terhadap capaian digitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Bank Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam mendorong transformasi ini. Karena itu, kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana percepatan digitalisasi keuangan daerah telah berjalan. Kita juga menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, Edi tak menampik masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan perangkat digital di sektor usaha mikro dan kecil.
Untuk itu, Pemkot Pontianak mendorong peran aktif Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar, untuk terlibat lebih optimal. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penerapan alat transaksi digital seperti tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS) terutama untuk sektor pajak restoran.
“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini. Dengan penggunaan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data transaksi dan pada akhirnya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Langkah percepatan digitalisasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat mengimplementasikan transaksi nontunai secara menyeluruh.
“Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah, percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” pungkas Edi. (Jau)
KALBARONLINE.com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan dalam implementasi digitalisasi keuangan di lingkungan Pemkot Pontianak.
Ia menyatakan, kalau Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah. Di mana langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah Kota Pontianak telah memulai langkah-langkah digitalisasi melalui platform e-Ponti, baik untuk sistem pembayaran maupun layanan administrasi perpajakan dan pendapatan daerah lainnya. Kita juga sudah menjalankan sistem QRIS, dan ke depan akan terus kita tingkatkan melalui pengembangan e-commerce daerah,” katanya.
Hal itu disampaikan Edi usai mengikuti rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/07/2025).
Menurutnya, melalui sistem e-commerce, masyarakat maupun wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah. Dengan begitu, interaksi manual yang selama ini menjadi potensi kebocoran dapat diminimalisir.
“Melalui sistem digital ini, kita ingin menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar kewajiban mereka. Mulai dari pajak restoran, pajak hotel, hingga retribusi layanan lainnya bisa dilakukan secara online,” jelasnya.
Edi menambahkan, bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi di daerah. Selain sebagai regulator, BI juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan evaluasi berkala terhadap capaian digitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Bank Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam mendorong transformasi ini. Karena itu, kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana percepatan digitalisasi keuangan daerah telah berjalan. Kita juga menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, Edi tak menampik masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan perangkat digital di sektor usaha mikro dan kecil.
Untuk itu, Pemkot Pontianak mendorong peran aktif Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar, untuk terlibat lebih optimal. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penerapan alat transaksi digital seperti tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS) terutama untuk sektor pajak restoran.
“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini. Dengan penggunaan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data transaksi dan pada akhirnya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Langkah percepatan digitalisasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat mengimplementasikan transaksi nontunai secara menyeluruh.
“Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah, percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” pungkas Edi. (Jau)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini