Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Rabu, 31 Januari 2024 |
KalbarOnline, Pontianak - Mewakili Bupati Ketapang, Sekda Ketapang, Alexander Wilyo menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (30/01/2024).
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson. Sertijab ini merupakan peralihan jabatan dari Rudy Mahani Harahap menggantikan Ayi Riyanto.
PJ Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Perwakilan BPKP Kalbar selama ini telah berperan penting dalam membantu peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditable, antara lain APBD, penyusunan laporan, penataan aset daerah serta penyediaan laporan lainnya seperti laporan keterangan, pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Besar harapan kami sejak saat ini dan masa-masa akan datang untuk terus menyeimbangkan pengawalan melalui kegiatan pengawasan intern berdasarkan perspektif akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan," ujarnya.
Untuk mencapai maksud tersebut, dikatakan Pj Gubernur, faktor utama keberhasilan yang utama berada pada komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembangunan.
"Sedangkan perwakilan kita di Provinsi Kalimantan Barat lebih bersifat sebagai trigger yang mendorong dapat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di wilayah kami kesana," ucapnya.
"Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang optimal serta akuntabel, sehingga dengan demikian diharapkan tercipta kondisi yang kondusif," pungkas Pj Gubernur. (Adi LC)
KalbarOnline, Pontianak - Mewakili Bupati Ketapang, Sekda Ketapang, Alexander Wilyo menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (30/01/2024).
Pelantikan tersebut dilakukan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson. Sertijab ini merupakan peralihan jabatan dari Rudy Mahani Harahap menggantikan Ayi Riyanto.
PJ Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Perwakilan BPKP Kalbar selama ini telah berperan penting dalam membantu peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditable, antara lain APBD, penyusunan laporan, penataan aset daerah serta penyediaan laporan lainnya seperti laporan keterangan, pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Besar harapan kami sejak saat ini dan masa-masa akan datang untuk terus menyeimbangkan pengawalan melalui kegiatan pengawasan intern berdasarkan perspektif akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan," ujarnya.
Untuk mencapai maksud tersebut, dikatakan Pj Gubernur, faktor utama keberhasilan yang utama berada pada komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembangunan.
"Sedangkan perwakilan kita di Provinsi Kalimantan Barat lebih bersifat sebagai trigger yang mendorong dapat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di wilayah kami kesana," ucapnya.
"Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang optimal serta akuntabel, sehingga dengan demikian diharapkan tercipta kondisi yang kondusif," pungkas Pj Gubernur. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini