KalbarOnline,
Pontianak – Baru saja kita saksikan kegiatan Sispamkota, sebagai bentuk Show Of Force bagaimana rencana
menangani kerawanan pemilu 2019 dari tahap – pertahap. Masa kampanye sudah
dimulai dari 23 September sampai 14 April 2018, tentunya dengan berbagai
dinamikanya memerlukan jaminan stabilitas kamtibmas agar dapat berjalan dengan
tertib dan aman.
Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi
Haryono dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan pemilu 2019
di Aula Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak, (25/9/2018).
Tampak hadir Pangdam XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI
Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D.,
M.Tr, Danlanud Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, Wakapolda Kalbar Brigjen
Pol Sri Handayani dan tamu undangan.
Kondisi Kalbar secara umum kondusif, ini semua berkat
keseriusan kita bersama, sinergitas pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen
masyarakat yang solid dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
“Bingkai persatuan dan kesatuan Negara kita salah satunya
soliditas stakeholder dan TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
pertahanan dan pengamanan dalam menghadapi isu primordial, derasnya
globalisasi, dan dinamika masyarakat di tahun politik ini”, kata Kapolda.
Sinergitas harus kita terapkan dengan semangat kebersamaan
saling menghormati dan menghargai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan
sehari-hari, semangat bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara
kamtibmas inilah yang harus kita contohkan, karena hanya dengan itulah kita
bisa dengan tenang, bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dikalbar.
“Dengan suksesnya pemilu maka kita semua telah berkontribusi
untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi
kesejahteraan bersama,” lanjutnya.
Pengamanan pilkada serentak tahun 2018 menjadi acuan. Indeks
kerawanan pilkada 2018 Kalbar berada di rangking ke-2 paling rawan setelah
Papua, dan berkat kerja keras kita bersama Kalbar menjadi salah satu Provinsi
teraman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, pada konteks inilah peranan
TNI-Polri dan seluruh stakeholder penyelenggara Pemilu 2019 sangat besar dalam
mengawal dan mengamankan seluruh prosesnya.
Dijelaskannya, ada beberapa potensi gangguan yang harus kita
cegah dan tangkal, diantaranya praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat
dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya
yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik.
Kemudian, ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para
calon, pemilih dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang
sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; Ancaman terhadap
keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti
kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya.
“Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan
penebalan/perbantuan dalam pengamanan pada setiap tahapan pemilu,” tuturnya.
Begitu juga kepada seluruh personel pelaksana pengamanan, Kapolda
mengajak untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas.
“Mari kita hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra
produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu, serta mencederai
nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri dimata masyarakat,”
tandasnya. (*/Fai)
