KALBARONLINE.com — Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa kerukunan masyarakat multietnis hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kebenaran, bukan membela suku atau kelompok semata. Hal itu ia sampaikan saat membuka puncak peringatan Hari Lahir Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) XIII Kalimantan Barat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (20/12/2025).
Bahasan menyebut, Pontianak merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman etnis yang tinggi. Sedikitnya terdapat 24 etnis yang hidup berdampingan dan tergabung dalam Paguyuban Merah Putih. Keberadaan paguyuban dinilai berperan besar dalam menjaga harmoni sosial sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
“Berbagai persoalan, baik kriminalitas, kenakalan remaja, maupun isu yang berpotensi menimbulkan konflik antarsuku, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan cepat dan mengedepankan musyawarah,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat memahami esensi beragama dan berbudaya. Setiap pemeluk agama, kata Bahasan, berhak meyakini ajarannya sebagai yang terbaik tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Namun yang terpenting adalah bagaimana nilai tersebut tercermin dalam perilaku.
“Kalau kita berlomba-lomba menunjukkan perilaku terbaik kepada semua agama dan semua suku, insya Allah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, akan tetap rukun dan damai,” ucapnya.
Sebagai Pembina YAKORMA Kota Pontianak, Bahasan yang juga berlatar belakang suku Madura menegaskan bahwa identitas suku tidak boleh dijadikan alasan membenarkan kesalahan. Yang harus dibela adalah kebenaran.
“Bukan berarti yang salah harus diinjak-injak, tetapi dibina agar kembali ke jalan yang benar,” tegasnya.
Bahasan memastikan Pemerintah Kota Pontianak terus mengayomi semua elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Pemerintah juga memperkuat instrumen kerukunan seperti FKUB, Tim Kewaspadaan Dini, dan sinergi bersama aparat keamanan.
Memasuki periode kedua kepemimpinan bersama Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap ruang silaturahmi dan dialog lintas budaya bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya sempat terhambat pandemi.
“Pemerintah harus hadir memberikan rasa keadilan agar tidak terjadi kesenjangan. Kerukunan adalah modal utama membangun Pontianak yang aman dan damai,” pungkasnya. (Red)
