KALBARONLINE.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026. Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan ini bertujuan mendengar langsung kondisi yang dihadapi daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kunjungan hari ini kami ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan yang dihadapi daerah. Saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027, sehingga berbagai masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, khususnya yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan kebijakan anggaran lainnya," ujar Syarif.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah tingginya beban belanja pegawai yang masih ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Tadi kami mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada daerah yang lebih dari 50 persen APBD-nya digunakan untuk penggajian pegawai," katanya.
Selain persoalan belanja pegawai, pemerintah daerah juga menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai masih belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Tak hanya itu, berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur jalan juga turut menjadi perhatian dan disampaikan kepada Banggar DPR RI.
Menurut Syarif, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), dapat kembali diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.
"Harapan daerah tentu bagaimana dana seperti TKD dan lainnya yang dulu diterima daerah bisa dipenuhi kembali untuk pembangunan daerah," ujarnya.
Meski demikian, Syarif menegaskan seluruh usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Banggar DPR RI tetap berpedoman pada kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2027.
"Tentu semua itu akan kami lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki negara, dengan tetap berpatok pada kebijakan efisiensi anggaran," tutupnya. (Lid)
