KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mempertanyakan transparansi dan realisasi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut mencapai Rp60 miliar di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Achmad Sholeh, anggaran tersebut terdiri atas bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar serta dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.

Sorotan tersebut muncul karena Achmad Sholeh mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai berapa bagian dari anggaran tersebut yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang.

Padahal, Ketapang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla cukup serius dengan sebaran titik api yang tinggi.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Achmad Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar semestinya menjelaskan secara terbuka mengenai peruntukan, distribusi, serta realisasi penggunaan anggaran tersebut, khususnya untuk daerah yang terdampak karhutla.

“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegasnya.

Achmad Sholeh juga menyoroti respons Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap kondisi karhutla di Ketapang. Ia mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalbar ke Ketapang untuk meninjau lokasi kebakaran di wilayah Pelang.

Namun, ia menilai kunjungan tersebut belum menjawab kebutuhan koordinasi dan penanganan yang lebih konkret.

“Gubernur datang ke Ketapang hanya sebentar meninjau lahan kebakaran di Pelang, foto-foto lalu pulang. Harapan kami beliau bisa ikut rapat koordinasi, ternyata tidak,” ujarnya.

Ia mengakui dalam kunjungan tersebut terdapat bantuan berupa peralatan pemadaman dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.

Namun, bagi Achmad Sholeh, bantuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai skala distribusi anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Apakah dana Banpres Rp40 miliar itu Kabupaten Ketapang cuma kebagian hanya itu saja?” katanya.

Achmad Sholeh kemudian meminta Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Ia menilai transparansi penting agar masyarakat mengetahui ke mana anggaran tersebut disalurkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan daerah yang terdampak.

“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD Ketapang menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, ke mana anggaran Rp40 miliar yang disampaikan Presiden dan Rp20 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.

Terlebih, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Ketapang sehingga kondisi titik api disebut mulai berkurang.

Menurut Achmad Sholeh, bantuan dan anggaran penanganan bencana semestinya sudah didistribusikan ketika kondisi karhutla masih berada pada tingkat serius, bukan menunggu situasi mereda.

“Ini hujan sudah mulai turun. Kapan lagi mereka mau menyalurkan bantuan tersebut? Harusnya ini sudah didistribusikan sejak disampaikan oleh Presiden untuk penanganan karhutla,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan transparansi anggaran tidak justru muncul ketika kondisi karhutla telah mereda.

“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkas Achmad Sholeh. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung ke lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Pelang, Minggu (23/8/2026) siang.

Tak hanya meninjau posko penanganan karhutla, Achmad Sholeh juga ikut bersama petugas dan relawan berjibaku dalam upaya memadamkan kobaran api di lapangan.

Kehadiran rombongan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap para petugas dan relawan yang berada di garis depan menangani karhutla.

Rombongan melihat langsung kondisi lapangan yang masih diselimuti asap sekaligus memantau kesiapsiagaan personel dalam melakukan pemadaman dan mencegah penyebaran api.

Achmad Sholeh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari petugas pemadam, relawan, tenaga kesehatan, TNI-Polri, BPBD hingga berbagai unsur lainnya.

Menurutnya, tugas para petugas di lapangan tidak mudah karena harus bekerja di tengah kepulan asap, medan yang sulit serta risiko keselamatan.

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada seluruh petugas dan relawan yang berada di lapangan. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah untuk memadamkan api dan melindungi masyarakat serta lingkungan,” ujar Achmad Sholeh.

Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh elemen. Pemerintah dan aparat tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta turut mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Forkopimda dan jajaran OPD memastikan penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu.

Kesiapan personel dan peralatan pemadaman, pelayanan kesehatan serta koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk menghadapi kondisi di lapangan.

Kehadiran pimpinan daerah di posko juga menjadi penyemangat bagi para petugas dan relawan yang terus berjibaku melakukan pemadaman, pendinginan serta pemantauan terhadap lokasi yang berpotensi kembali terbakar.

Achmad Sholeh berharap seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kekompakan selama menjalankan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh pejuang karhutla. Apa yang dilakukan di lapangan adalah bentuk nyata pengabdian untuk masyarakat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan. Kami bersama pemerintah daerah dan Forkopimda akan terus memberikan dukungan,” katanya.

Penanganan karhutla di Desa Sungai Pelang sekaligus menjadi pengingat bahwa pencegahan dan perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Sinergi pemerintah, aparat, petugas, relawan dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pengendalian kebakaran serta mencegah dampak yang lebih luas. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga melanjutkan rangkaian audiensinya dengan mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, itu menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan unsur legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Setelah sebelumnya bersilaturahmi ke Kantor Bupati Ketapang, rombongan Laskar Jagadilaga melanjutkan agenda ke Kantor DPRD Ketapang dan disambut langsung Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Achmad Sholeh menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga sebagai salah satu organisasi masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Ketapang, terutama dalam menjaga ketertiban, memperjuangkan keadilan, serta mengawal pembangunan daerah.

“Saya menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga di Kabupaten Ketapang. Ormas ini saya harapkan bisa menjadi mitra yang turut menjaga suasana daerah tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan persoalan di tengah kehidupan sosial.

“Saya pesan jaga Kabupaten Ketapang selalu kondusif, tidak ada gerakan apa pun yang merugikan, dan kawal pembangunan Kabupaten Ketapang. Kalau hadir untuk masyarakat, maka hadirkan semangat keadilan dan kebersamaan,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan audiensi ke DPRD Ketapang merupakan bagian dari langkah organisasi untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah.

Menurutnya, Laskar Jagadilaga hadir dengan semangat kebersamaan serta komitmen untuk ikut menjaga kondusivitas daerah.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Laskar Jagadilaga kepada unsur pimpinan daerah. Harapan kami, organisasi ini bisa menjadi wadah perjuangan masyarakat, menjaga kondusivitas, serta ikut mengawal pembangunan dan keadilan di Kabupaten Ketapang,” katanya.

Daniel menambahkan, Laskar Jagadilaga ingin menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian audiensi tersebut, Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. (Adi LC)