Ketapang

Tagih Transparansi Dana Karhutla Rp60 Miliar, Ketua DPRD Ketapang: Jangan Karhutla Selesai, Dananya Pun Selesai

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Friday, 02 October 2026

Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh menagih transparansi dana karhutla Rp60 miliar yang disebut berasal dari Banpres dan APBD Kalbar (ilustrasi: kalbaronline.com)

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mempertanyakan transparansi dan realisasi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut mencapai Rp60 miliar di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Achmad Sholeh, anggaran tersebut terdiri atas bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar serta dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.

Sorotan tersebut muncul karena Achmad Sholeh mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai berapa bagian dari anggaran tersebut yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang.

Padahal, Ketapang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla cukup serius dengan sebaran titik api yang tinggi.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Achmad Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar semestinya menjelaskan secara terbuka mengenai peruntukan, distribusi, serta realisasi penggunaan anggaran tersebut, khususnya untuk daerah yang terdampak karhutla.

“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegasnya.

Achmad Sholeh juga menyoroti respons Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap kondisi karhutla di Ketapang. Ia mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalbar ke Ketapang untuk meninjau lokasi kebakaran di wilayah Pelang.

Namun, ia menilai kunjungan tersebut belum menjawab kebutuhan koordinasi dan penanganan yang lebih konkret.

“Gubernur datang ke Ketapang hanya sebentar meninjau lahan kebakaran di Pelang, foto-foto lalu pulang. Harapan kami beliau bisa ikut rapat koordinasi, ternyata tidak,” ujarnya.

Ia mengakui dalam kunjungan tersebut terdapat bantuan berupa peralatan pemadaman dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.

Namun, bagi Achmad Sholeh, bantuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai skala distribusi anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Apakah dana Banpres Rp40 miliar itu Kabupaten Ketapang cuma kebagian hanya itu saja?” katanya.

Achmad Sholeh kemudian meminta Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Ia menilai transparansi penting agar masyarakat mengetahui ke mana anggaran tersebut disalurkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan daerah yang terdampak.

“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD Ketapang menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, ke mana anggaran Rp40 miliar yang disampaikan Presiden dan Rp20 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.

Terlebih, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Ketapang sehingga kondisi titik api disebut mulai berkurang.

Menurut Achmad Sholeh, bantuan dan anggaran penanganan bencana semestinya sudah didistribusikan ketika kondisi karhutla masih berada pada tingkat serius, bukan menunggu situasi mereda.

“Ini hujan sudah mulai turun. Kapan lagi mereka mau menyalurkan bantuan tersebut? Harusnya ini sudah didistribusikan sejak disampaikan oleh Presiden untuk penanganan karhutla,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan transparansi anggaran tidak justru muncul ketika kondisi karhutla telah mereda.

“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkas Achmad Sholeh. (Adi LC)