KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mempertanyakan transparansi dan realisasi penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut mencapai Rp60 miliar di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Achmad Sholeh, anggaran tersebut terdiri atas bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar serta dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalbar.

Sorotan tersebut muncul karena Achmad Sholeh mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai berapa bagian dari anggaran tersebut yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang.

Padahal, Ketapang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla cukup serius dengan sebaran titik api yang tinggi.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan adanya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Yang saya pertanyakan adalah bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar,” kata Achmad Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar semestinya menjelaskan secara terbuka mengenai peruntukan, distribusi, serta realisasi penggunaan anggaran tersebut, khususnya untuk daerah yang terdampak karhutla.

“Ke mana anggaran Rp40 miliar yang diberikan oleh Presiden itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegasnya.

Achmad Sholeh juga menyoroti respons Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap kondisi karhutla di Ketapang. Ia mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalbar ke Ketapang untuk meninjau lokasi kebakaran di wilayah Pelang.

Namun, ia menilai kunjungan tersebut belum menjawab kebutuhan koordinasi dan penanganan yang lebih konkret.

“Gubernur datang ke Ketapang hanya sebentar meninjau lahan kebakaran di Pelang, foto-foto lalu pulang. Harapan kami beliau bisa ikut rapat koordinasi, ternyata tidak,” ujarnya.

Ia mengakui dalam kunjungan tersebut terdapat bantuan berupa peralatan pemadaman dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Beliau datang ke lapangan, saya ucapkan terima kasih. Membawa sedikit bantuan, kalau tidak salah ada beberapa rol selang dengan mesin dan membagikan air bersih,” katanya.

Namun, bagi Achmad Sholeh, bantuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai skala distribusi anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Apakah dana Banpres Rp40 miliar itu Kabupaten Ketapang cuma kebagian hanya itu saja?” katanya.

Achmad Sholeh kemudian meminta Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Ia menilai transparansi penting agar masyarakat mengetahui ke mana anggaran tersebut disalurkan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan daerah yang terdampak.

“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD Ketapang menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, ke mana anggaran Rp40 miliar yang disampaikan Presiden dan Rp20 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Kalbar,” tegasnya.

Terlebih, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah Ketapang sehingga kondisi titik api disebut mulai berkurang.

Menurut Achmad Sholeh, bantuan dan anggaran penanganan bencana semestinya sudah didistribusikan ketika kondisi karhutla masih berada pada tingkat serius, bukan menunggu situasi mereda.

“Ini hujan sudah mulai turun. Kapan lagi mereka mau menyalurkan bantuan tersebut? Harusnya ini sudah didistribusikan sejak disampaikan oleh Presiden untuk penanganan karhutla,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan transparansi anggaran tidak justru muncul ketika kondisi karhutla telah mereda.

“Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkas Achmad Sholeh. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Kabupaten Ketapang.

Permintaan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Achmad, penanganan Karhutla di Ketapang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih.

“Seharusnya Gubernur Kalimantan Barat juga harus ikut andil dalam penyelesaian ini, di mana Karhutla yang terbesar di Kabupaten Ketapang. Selain bantuan Presiden, saya harap Bapak Gubernur harus bisa memberikan dana bantuan untuk tanggap darurat ini,” tegas Achmad.

Ia mengatakan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten dan aparat yang selama ini berada di garis depan penanganan Karhutla.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya melihat kondisi ini, tetapi ikut turun tangan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan aparat di lapangan,” ujarnya.

Achmad juga menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.

“Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi,” tegasnya.

Ia meminta perusahaan tidak sekadar mengikuti rapat koordinasi, tetapi ikut turun langsung membantu pemadaman serta penanganan dampak Karhutla di wilayah terdampak.

“Semua masyarakat Kabupaten Ketapang ini terdampak karena titik api itu tiba-tiba muncul. Saya kira bencana kebakaran ini hampir selesai, ternyata titik api kembali muncul dan ditambah lagi dengan kekeringan air dan kelangkaan air bersih. Maka korporasi juga harus ikut turun menangani hal tersebut,” katanya.

Rakor tersebut dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, BPBD, BMKG, perwakilan perusahaan, serta para camat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Alexander menyebut Ketapang telah mengalami kekeringan ekstrem dengan periode tanpa hujan mencapai 83 hari. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya modifikasi cuaca.

Sementara itu, Kapolres Ketapang Putra Pramtama menyampaikan bahwa kepolisian bersama Polda Kalbar terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap perkara Karhutla.

“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” ujarnya.

Achmad menegaskan, kondisi kekeringan dan Karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan respons bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat, masyarakat, dan dunia usaha.

Ia berharap dukungan anggaran maupun fasilitas penanganan Karhutla dapat segera diperkuat sehingga upaya pemadaman dan penanganan dampak terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. (Adi LC)

KALBARONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung ke lokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Pelang, Minggu (23/8/2026) siang.

Tak hanya meninjau posko penanganan karhutla, Achmad Sholeh juga ikut bersama petugas dan relawan berjibaku dalam upaya memadamkan kobaran api di lapangan.

Kehadiran rombongan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap para petugas dan relawan yang berada di garis depan menangani karhutla.

Rombongan melihat langsung kondisi lapangan yang masih diselimuti asap sekaligus memantau kesiapsiagaan personel dalam melakukan pemadaman dan mencegah penyebaran api.

Achmad Sholeh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari petugas pemadam, relawan, tenaga kesehatan, TNI-Polri, BPBD hingga berbagai unsur lainnya.

Menurutnya, tugas para petugas di lapangan tidak mudah karena harus bekerja di tengah kepulan asap, medan yang sulit serta risiko keselamatan.

“Kami sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada seluruh petugas dan relawan yang berada di lapangan. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah untuk memadamkan api dan melindungi masyarakat serta lingkungan,” ujar Achmad Sholeh.

Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh elemen. Pemerintah dan aparat tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta turut mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Forkopimda dan jajaran OPD memastikan penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu.

Kesiapan personel dan peralatan pemadaman, pelayanan kesehatan serta koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk menghadapi kondisi di lapangan.

Kehadiran pimpinan daerah di posko juga menjadi penyemangat bagi para petugas dan relawan yang terus berjibaku melakukan pemadaman, pendinginan serta pemantauan terhadap lokasi yang berpotensi kembali terbakar.

Achmad Sholeh berharap seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga kekompakan selama menjalankan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh pejuang karhutla. Apa yang dilakukan di lapangan adalah bentuk nyata pengabdian untuk masyarakat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan. Kami bersama pemerintah daerah dan Forkopimda akan terus memberikan dukungan,” katanya.

Penanganan karhutla di Desa Sungai Pelang sekaligus menjadi pengingat bahwa pencegahan dan perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Sinergi pemerintah, aparat, petugas, relawan dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pengendalian kebakaran serta mencegah dampak yang lebih luas. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Soleh menerima kunjungan sejumlah tokoh lintas agama di Kabupaten Ketapang. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Ketapang, Rabu (18/8/2026) siang.

Pertemuan itu menjadi momentum silaturahmi sekaligus dialog mengenai kehidupan sosial, toleransi, serta upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh lintas agama dan Ketua DPRD berdiskusi mengenai pentingnya komunikasi serta kebersamaan dalam menjaga suasana daerah tetap aman dan kondusif.

Ketua DPRD Ketapang, Achmad Soleh mengapresiasi kunjungan para tokoh lintas agama tersebut. Menurutnya, komunikasi lintas agama perlu terus dibangun agar berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat dapat disikapi secara bersama-sama.

“Kami sangat mengapresiasi silaturahmi dari para tokoh lintas agama. Komunikasi seperti ini sangat penting untuk menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, dan membangun kebersamaan di Kabupaten Ketapang,” ujar Achmad Soleh.

Ia menegaskan, keberagaman agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Ketapang yang harus dijaga dengan semangat saling menghormati.

“Kita ingin Ketapang tetap menjadi daerah yang aman, damai dan kondusif. Karena itu, toleransi dan sikap saling menghargai harus terus kita rawat bersama, bukan hanya oleh pemerintah dan DPRD, tetapi seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Achmad Soleh juga berharap hubungan antara DPRD dan para tokoh lintas agama dapat terus terjalin dengan baik. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persaudaraan dan persatuan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antarelemen masyarakat dalam menjaga kerukunan serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Kabupaten Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sebagai sarana memperkuat kebersamaan, toleransi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sholeh, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui sikap saling menghargai dan menjaga hubungan baik di tengah keberagaman masyarakat.

Ia berharap masyarakat Ketapang terus mempertahankan kerukunan serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan.

"Dengan HUT RI ke-81 ini, saya berharap bisa menjadi suatu momentum untuk selalu menjaga kebersamaan dan mempertahankan kemerdekaan, tetap saling menjaga toleransi dalam berkehidupan," kata Sholeh saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).

Selain mengajak masyarakat menjaga persatuan, Sholeh turut menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat terkait dukungan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Ia berharap tidak ada lagi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menjalankan berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.

"Harapan saya kepada pemerintah pusat agar TKD dan transfer dari pusat jangan lagi ada pemotongan sehingga cita-cita visi misi kepala daerah yang ingin membangun infrastruktur bisa tercapai," ujarnya.

Di sisi lain, kondisi cuaca panas ekstrem yang masih melanda Ketapang juga menjadi perhatian Ketua DPRD. Musim kemarau dinilai meningkatkan risiko kekeringan sekaligus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Sholeh berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengatasi kekeringan dan mengurangi risiko meluasnya karhutla.

"Sehubungan ini masih musim panas ekstrem yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, semoga cepat berakhir dan Allah SWT segera menurunkan hujan agar kekeringan dan kebakaran tidak berlanjut terlalu lama," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebakaran yang awalnya dilakukan untuk kepentingan pribadi dapat berdampak luas terhadap masyarakat.

Asap akibat kebakaran dapat mengganggu aktivitas warga, sementara api yang merambat berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

"Jangan membakar lahan hanya untuk kepentingan pribadi karena dampak kebakaran sangat merugikan orang banyak. Selain itu, mari kita sama-sama menggunakan air secukupnya karena kondisi musim kemarau ini bisa mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih," ajaknya.

Menutup pesannya pada momentum HUT ke-81 RI, Sholeh kembali mengajak masyarakat Ketapang menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat mengganggu persatuan.

Ia menegaskan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan tidak memberikan ruang bagi upaya adu domba di tengah masyarakat.

"Pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ketapang, tetap selalu menjaga keutuhan NKRI. Jangan mau kita diadu domba atau terprovokasi kepada hal-hal yang merusak keutuhan NKRI," pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga melanjutkan rangkaian audiensinya dengan mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, itu menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan unsur legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Setelah sebelumnya bersilaturahmi ke Kantor Bupati Ketapang, rombongan Laskar Jagadilaga melanjutkan agenda ke Kantor DPRD Ketapang dan disambut langsung Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Achmad Sholeh menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga sebagai salah satu organisasi masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Ketapang, terutama dalam menjaga ketertiban, memperjuangkan keadilan, serta mengawal pembangunan daerah.

“Saya menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga di Kabupaten Ketapang. Ormas ini saya harapkan bisa menjadi mitra yang turut menjaga suasana daerah tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan persoalan di tengah kehidupan sosial.

“Saya pesan jaga Kabupaten Ketapang selalu kondusif, tidak ada gerakan apa pun yang merugikan, dan kawal pembangunan Kabupaten Ketapang. Kalau hadir untuk masyarakat, maka hadirkan semangat keadilan dan kebersamaan,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan audiensi ke DPRD Ketapang merupakan bagian dari langkah organisasi untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemerintah daerah.

Menurutnya, Laskar Jagadilaga hadir dengan semangat kebersamaan serta komitmen untuk ikut menjaga kondusivitas daerah.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Laskar Jagadilaga kepada unsur pimpinan daerah. Harapan kami, organisasi ini bisa menjadi wadah perjuangan masyarakat, menjaga kondusivitas, serta ikut mengawal pembangunan dan keadilan di Kabupaten Ketapang,” katanya.

Daniel menambahkan, Laskar Jagadilaga ingin menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian audiensi tersebut, Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Sholeh, hingga kini masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman maupun estimasi waktu normalisasi layanan listrik. Kondisi tersebut dinilai memicu keresahan karena pemadaman berlangsung cukup lama dengan waktu yang tidak menentu.

“Saya harapkan selaku Ketua DPRD, segera kepala PLN yang ada di Kabupaten Ketapang memberikan statement, memberikan pengumuman yang resmi dan terbuka. Apa yang disebabkan dan kira-kira perbaikan ini memerlukan waktu berapa hari, sampai kapan. Biar masyarakat Kabupaten Ketapang ini tidak gelisah,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Ia menegaskan, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait gangguan yang sedang terjadi. Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, apakah disebabkan kerusakan pembangkit, kendala pasokan bahan bakar, atau persoalan lain dalam sistem kelistrikan.

Sholeh menilai, pemadaman listrik bergilir yang terus berlanjut telah berdampak pada berbagai sektor. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pelaku UMKM dan dunia usaha juga mengalami kerugian akibat terganggunya operasional dan meningkatnya biaya produksi.

Ia juga menyoroti potensi kerusakan peralatan elektronik milik warga akibat listrik yang padam berulang kali. Bahkan, di sejumlah lokasi masyarakat terpaksa mengandalkan genset sebagai sumber listrik alternatif, yang tentu menambah beban pengeluaran.

Tak hanya itu, Sholeh mengkritik jadwal pemadaman yang diumumkan PLN karena dinilai tidak konsisten. Menurutnya, masih ada wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi.

“Kadang-kadang pun PLN memberikan jadwal ini salah. Kita sudah berusaha mengikuti jadwal, ternyata yang tidak masuk di jadwal itu ada yang melakukan pemadaman. Nah ini juga memberikan kerancuan dalam pengumuman tersebut,” ujarnya.

Menurut Sholeh, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus menjelaskan akar persoalan yang menyebabkan gangguan listrik tersebut. Dengan adanya penjelasan yang transparan, masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terus dibayangi ketidakpastian.

“Tapi sebabnya apa? Apakah bahan baku yang tidak ada? Ataukah memang ada kerusakan? Ataukah memang salah manajemen? Tolong diungkap secara benar,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dampak pemadaman listrik juga dirasakan sejumlah instansi pelayanan publik. Salah satunya bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya lebih besar agar layanan tetap berjalan. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga disebut semakin sulit dipenuhi.

Sholeh menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi maupun respons dari PLN, DPRD Kabupaten Ketapang akan memanggil pihak PLN untuk meminta keterangan secara langsung.

“Dalam waktu dekat ini apabila tidak ada respon dari pihak PLN, kami tetap akan memanggil. Bila perlu kami akan bersilaturahmi langsung ke kantor PLN untuk menanyakan hal tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, pemadaman listrik bergilir belakangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ketapang, tetapi juga melanda sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak. (Adi LC)