Ketapang    

Karhutla dan Kekeringan Melanda, Ketua DPRD Ketapang Minta Dukungan Pemprov Kalbar

Oleh : Redaksi KalbarOnline
Wednesday, 23 September 2026
Karhutla dan Kekeringan Melanda, Ketua DPRD Ketapang Minta Dukungan Pemprov Kalbar
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Kabupaten Ketapang.

Permintaan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Achmad, penanganan Karhutla di Ketapang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih.

“Seharusnya Gubernur Kalimantan Barat juga harus ikut andil dalam penyelesaian ini, di mana Karhutla yang terbesar di Kabupaten Ketapang. Selain bantuan Presiden, saya harap Bapak Gubernur harus bisa memberikan dana bantuan untuk tanggap darurat ini,” tegas Achmad.

Ia mengatakan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten dan aparat yang selama ini berada di garis depan penanganan Karhutla.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya melihat kondisi ini, tetapi ikut turun tangan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan aparat di lapangan,” ujarnya.

Achmad juga menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.

“Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi,” tegasnya.

Ia meminta perusahaan tidak sekadar mengikuti rapat koordinasi, tetapi ikut turun langsung membantu pemadaman serta penanganan dampak Karhutla di wilayah terdampak.

“Semua masyarakat Kabupaten Ketapang ini terdampak karena titik api itu tiba-tiba muncul. Saya kira bencana kebakaran ini hampir selesai, ternyata titik api kembali muncul dan ditambah lagi dengan kekeringan air dan kelangkaan air bersih. Maka korporasi juga harus ikut turun menangani hal tersebut,” katanya.

Rakor tersebut dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, BPBD, BMKG, perwakilan perusahaan, serta para camat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Alexander menyebut Ketapang telah mengalami kekeringan ekstrem dengan periode tanpa hujan mencapai 83 hari. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya modifikasi cuaca.

Sementara itu, Kapolres Ketapang Putra Pramtama menyampaikan bahwa kepolisian bersama Polda Kalbar terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap perkara Karhutla.

“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” ujarnya.

Achmad menegaskan, kondisi kekeringan dan Karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan respons bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat, masyarakat, dan dunia usaha.

Ia berharap dukungan anggaran maupun fasilitas penanganan Karhutla dapat segera diperkuat sehingga upaya pemadaman dan penanganan dampak terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. (Adi LC)

Artikel Selanjutnya
Kapolres Ketapang Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Terus Berjalan
Wednesday, 23 September 2026
Artikel Sebelumnya
Kapolres Ketapang Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Terus Berjalan
Wednesday, 23 September 2026

Berita terkait