Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Wednesday, 23 September 2026 |
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Kabupaten Ketapang.
Permintaan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).
Menurut Achmad, penanganan Karhutla di Ketapang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih.
“Seharusnya Gubernur Kalimantan Barat juga harus ikut andil dalam penyelesaian ini, di mana Karhutla yang terbesar di Kabupaten Ketapang. Selain bantuan Presiden, saya harap Bapak Gubernur harus bisa memberikan dana bantuan untuk tanggap darurat ini,” tegas Achmad.
Ia mengatakan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten dan aparat yang selama ini berada di garis depan penanganan Karhutla.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya melihat kondisi ini, tetapi ikut turun tangan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan aparat di lapangan,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.
“Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi,” tegasnya.
Ia meminta perusahaan tidak sekadar mengikuti rapat koordinasi, tetapi ikut turun langsung membantu pemadaman serta penanganan dampak Karhutla di wilayah terdampak.
“Semua masyarakat Kabupaten Ketapang ini terdampak karena titik api itu tiba-tiba muncul. Saya kira bencana kebakaran ini hampir selesai, ternyata titik api kembali muncul dan ditambah lagi dengan kekeringan air dan kelangkaan air bersih. Maka korporasi juga harus ikut turun menangani hal tersebut,” katanya.
Rakor tersebut dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, BPBD, BMKG, perwakilan perusahaan, serta para camat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Alexander menyebut Ketapang telah mengalami kekeringan ekstrem dengan periode tanpa hujan mencapai 83 hari. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya modifikasi cuaca.
Sementara itu, Kapolres Ketapang Putra Pramtama menyampaikan bahwa kepolisian bersama Polda Kalbar terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap perkara Karhutla.
“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” ujarnya.
Achmad menegaskan, kondisi kekeringan dan Karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan respons bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat, masyarakat, dan dunia usaha.
Ia berharap dukungan anggaran maupun fasilitas penanganan Karhutla dapat segera diperkuat sehingga upaya pemadaman dan penanganan dampak terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di Kabupaten Ketapang.
Permintaan tersebut disampaikan Achmad Sholeh dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).
Menurut Achmad, penanganan Karhutla di Ketapang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan karena dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih.
“Seharusnya Gubernur Kalimantan Barat juga harus ikut andil dalam penyelesaian ini, di mana Karhutla yang terbesar di Kabupaten Ketapang. Selain bantuan Presiden, saya harap Bapak Gubernur harus bisa memberikan dana bantuan untuk tanggap darurat ini,” tegas Achmad.
Ia mengatakan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah kabupaten dan aparat yang selama ini berada di garis depan penanganan Karhutla.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya melihat kondisi ini, tetapi ikut turun tangan memberikan dukungan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan aparat di lapangan,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah konkret dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Ketapang.
“Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi,” tegasnya.
Ia meminta perusahaan tidak sekadar mengikuti rapat koordinasi, tetapi ikut turun langsung membantu pemadaman serta penanganan dampak Karhutla di wilayah terdampak.
“Semua masyarakat Kabupaten Ketapang ini terdampak karena titik api itu tiba-tiba muncul. Saya kira bencana kebakaran ini hampir selesai, ternyata titik api kembali muncul dan ditambah lagi dengan kekeringan air dan kelangkaan air bersih. Maka korporasi juga harus ikut turun menangani hal tersebut,” katanya.
Rakor tersebut dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, BPBD, BMKG, perwakilan perusahaan, serta para camat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Alexander menyebut Ketapang telah mengalami kekeringan ekstrem dengan periode tanpa hujan mencapai 83 hari. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait upaya modifikasi cuaca.
Sementara itu, Kapolres Ketapang Putra Pramtama menyampaikan bahwa kepolisian bersama Polda Kalbar terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap perkara Karhutla.
“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” ujarnya.
Achmad menegaskan, kondisi kekeringan dan Karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan respons bersama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat, masyarakat, dan dunia usaha.
Ia berharap dukungan anggaran maupun fasilitas penanganan Karhutla dapat segera diperkuat sehingga upaya pemadaman dan penanganan dampak terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini