Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Sholeh, hingga kini masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman maupun estimasi waktu normalisasi layanan listrik. Kondisi tersebut dinilai memicu keresahan karena pemadaman berlangsung cukup lama dengan waktu yang tidak menentu.
“Saya harapkan selaku Ketua DPRD, segera kepala PLN yang ada di Kabupaten Ketapang memberikan statement, memberikan pengumuman yang resmi dan terbuka. Apa yang disebabkan dan kira-kira perbaikan ini memerlukan waktu berapa hari, sampai kapan. Biar masyarakat Kabupaten Ketapang ini tidak gelisah,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait gangguan yang sedang terjadi. Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, apakah disebabkan kerusakan pembangkit, kendala pasokan bahan bakar, atau persoalan lain dalam sistem kelistrikan.
Sholeh menilai, pemadaman listrik bergilir yang terus berlanjut telah berdampak pada berbagai sektor. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pelaku UMKM dan dunia usaha juga mengalami kerugian akibat terganggunya operasional dan meningkatnya biaya produksi.
Ia juga menyoroti potensi kerusakan peralatan elektronik milik warga akibat listrik yang padam berulang kali. Bahkan, di sejumlah lokasi masyarakat terpaksa mengandalkan genset sebagai sumber listrik alternatif, yang tentu menambah beban pengeluaran.
Tak hanya itu, Sholeh mengkritik jadwal pemadaman yang diumumkan PLN karena dinilai tidak konsisten. Menurutnya, masih ada wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi.
“Kadang-kadang pun PLN memberikan jadwal ini salah. Kita sudah berusaha mengikuti jadwal, ternyata yang tidak masuk di jadwal itu ada yang melakukan pemadaman. Nah ini juga memberikan kerancuan dalam pengumuman tersebut,” ujarnya.
Menurut Sholeh, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus menjelaskan akar persoalan yang menyebabkan gangguan listrik tersebut. Dengan adanya penjelasan yang transparan, masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terus dibayangi ketidakpastian.
“Tapi sebabnya apa? Apakah bahan baku yang tidak ada? Ataukah memang ada kerusakan? Ataukah memang salah manajemen? Tolong diungkap secara benar,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dampak pemadaman listrik juga dirasakan sejumlah instansi pelayanan publik. Salah satunya bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya lebih besar agar layanan tetap berjalan. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga disebut semakin sulit dipenuhi.
Sholeh menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi maupun respons dari PLN, DPRD Kabupaten Ketapang akan memanggil pihak PLN untuk meminta keterangan secara langsung.
“Dalam waktu dekat ini apabila tidak ada respon dari pihak PLN, kami tetap akan memanggil. Bila perlu kami akan bersilaturahmi langsung ke kantor PLN untuk menanyakan hal tersebut,” pungkasnya.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir belakangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ketapang, tetapi juga melanda sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak. (Adi LC)
KALBARONLINE.com – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mendesak PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Sholeh, hingga kini masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman maupun estimasi waktu normalisasi layanan listrik. Kondisi tersebut dinilai memicu keresahan karena pemadaman berlangsung cukup lama dengan waktu yang tidak menentu.
“Saya harapkan selaku Ketua DPRD, segera kepala PLN yang ada di Kabupaten Ketapang memberikan statement, memberikan pengumuman yang resmi dan terbuka. Apa yang disebabkan dan kira-kira perbaikan ini memerlukan waktu berapa hari, sampai kapan. Biar masyarakat Kabupaten Ketapang ini tidak gelisah,” kata Sholeh kepada wartawan di Ketapang, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, sebagai penyedia layanan kelistrikan, PLN perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait gangguan yang sedang terjadi. Menurutnya, publik berhak mengetahui penyebab pasti pemadaman, apakah disebabkan kerusakan pembangkit, kendala pasokan bahan bakar, atau persoalan lain dalam sistem kelistrikan.
Sholeh menilai, pemadaman listrik bergilir yang terus berlanjut telah berdampak pada berbagai sektor. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, pelaku UMKM dan dunia usaha juga mengalami kerugian akibat terganggunya operasional dan meningkatnya biaya produksi.
Ia juga menyoroti potensi kerusakan peralatan elektronik milik warga akibat listrik yang padam berulang kali. Bahkan, di sejumlah lokasi masyarakat terpaksa mengandalkan genset sebagai sumber listrik alternatif, yang tentu menambah beban pengeluaran.
Tak hanya itu, Sholeh mengkritik jadwal pemadaman yang diumumkan PLN karena dinilai tidak konsisten. Menurutnya, masih ada wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi.
“Kadang-kadang pun PLN memberikan jadwal ini salah. Kita sudah berusaha mengikuti jadwal, ternyata yang tidak masuk di jadwal itu ada yang melakukan pemadaman. Nah ini juga memberikan kerancuan dalam pengumuman tersebut,” ujarnya.
Menurut Sholeh, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga harus menjelaskan akar persoalan yang menyebabkan gangguan listrik tersebut. Dengan adanya penjelasan yang transparan, masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terus dibayangi ketidakpastian.
“Tapi sebabnya apa? Apakah bahan baku yang tidak ada? Ataukah memang ada kerusakan? Ataukah memang salah manajemen? Tolong diungkap secara benar,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dampak pemadaman listrik juga dirasakan sejumlah instansi pelayanan publik. Salah satunya bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya lebih besar agar layanan tetap berjalan. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga disebut semakin sulit dipenuhi.
Sholeh menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi maupun respons dari PLN, DPRD Kabupaten Ketapang akan memanggil pihak PLN untuk meminta keterangan secara langsung.
“Dalam waktu dekat ini apabila tidak ada respon dari pihak PLN, kami tetap akan memanggil. Bila perlu kami akan bersilaturahmi langsung ke kantor PLN untuk menanyakan hal tersebut,” pungkasnya.
Diketahui, pemadaman listrik bergilir belakangan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ketapang, tetapi juga melanda sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak. (Adi LC)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Atasi Pemadaman Bergilir, PLN Kalbar Akan Bangun Tower Jaringan Transmisi 150 KV di Kapuas Hulu
Wednesday, 15 October 2025
BPM Kalbar Ancam Demo PLN jika Pemadaman Listrik Bergilir Tak Segera Teratasi
Saturday, 04 July 2026
Drama Pemadaman Listrik Bergilir Telah Berakhir
Thursday, 16 November 2017
Datangi Kantor PLN UP3 Ketapang, AJK Pertanyakan Soal Pemadaman
Monday, 13 January 2020
Bikin Resah, Gus Jazil Dukung Polri dan BPN Berantas Mafia Tanah
Saturday, 20 February 2021
Bikin Resah Masyarakat, Polres Kapuas Hulu Amankan Remaja Pelaku Balap Liar
Saturday, 16 April 2022
Usai Temui Ormas, GM PLN Kalbar Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan soal Pemadaman
Tuesday, 07 July 2026
Warga Keluhkan Pemadaman Listrik PLN
Thursday, 27 July 2017
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
