Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan lebih dari Rp13 miliar dari total Rp40 miliar bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, secara keseluruhan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Dari total tersebut, Pemprov Kalbar mendapatkan alokasi Rp40 miliar.
“Alokasi dana yang dibantu oleh pusat adalah Rp205 miliar. Tadi sudah kita sampaikan semuanya, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan sebanyak Rp40 miliar,” kata Norsan, Selasa (6/10/2026).
Dari alokasi Rp40 miliar tersebut, lebih dari Rp13 miliar telah digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla.
Rinciannya, insentif pemadaman sebesar Rp2.977.085.000, kebutuhan kesehatan berupa masker, vitamin dan oksigen Rp2.898.720.750, serta posko, logistik dan evakuasi Rp2.540.000.000.
Kemudian, sarana dan prasarana pemadaman menghabiskan Rp2.442.379.346. Sementara operasi pemadaman sebesar Rp1.210.758.177, penyaluran air bersih Rp595.217.146, serta logistik untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan Rp496.500.000.
Dalam rincian penggunaan tersebut, belum terdapat anggaran yang digunakan untuk pemulihan ekosistem atau tercatat Rp0.
Norsan menjelaskan, apabila status kedaruratan karhutla nantinya tidak lagi diperpanjang, sisa anggaran tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk penanganan karhutla.
Mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri, sisa anggaran dapat digeser melalui perubahan APBD dan digunakan untuk penanganan bencana lainnya.
“Kalau sudah tidak lagi memperpanjang siaga darurat, berarti dana itu tidak boleh digunakan lagi untuk karhutla dan digeser ke perubahan APBD,” jelasnya.
Menurut Norsan, anggaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk menghadapi bencana lain, seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.
Namun, penggunaan dana untuk penanganan bencana lainnya tetap harus memenuhi ketentuan mengenai status kedaruratan.
“Nanti di perubahan APBD itu bisa digunakan lagi untuk bencana yang lainnya, misalnya tanah longsor, banjir, puting beliung, bisa mengambil dana dari situ lagi dengan catatan harus sudah membuat siaga darurat,” ujarnya.
Norsan menyebut sedikitnya tiga kabupaten harus terlebih dahulu menetapkan status siaga. Setelah itu, Pemprov Kalbar dapat menindaklanjuti penggunaan sisa anggaran untuk penanganan bencana tersebut. (Lid)
KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan lebih dari Rp13 miliar dari total Rp40 miliar bantuan pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, secara keseluruhan pemerintah pusat mengalokasikan Rp205 miliar untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Dari total tersebut, Pemprov Kalbar mendapatkan alokasi Rp40 miliar.
“Alokasi dana yang dibantu oleh pusat adalah Rp205 miliar. Tadi sudah kita sampaikan semuanya, dan Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan sebanyak Rp40 miliar,” kata Norsan, Selasa (6/10/2026).
Dari alokasi Rp40 miliar tersebut, lebih dari Rp13 miliar telah digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla.
Rinciannya, insentif pemadaman sebesar Rp2.977.085.000, kebutuhan kesehatan berupa masker, vitamin dan oksigen Rp2.898.720.750, serta posko, logistik dan evakuasi Rp2.540.000.000.
Kemudian, sarana dan prasarana pemadaman menghabiskan Rp2.442.379.346. Sementara operasi pemadaman sebesar Rp1.210.758.177, penyaluran air bersih Rp595.217.146, serta logistik untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan Rp496.500.000.
Dalam rincian penggunaan tersebut, belum terdapat anggaran yang digunakan untuk pemulihan ekosistem atau tercatat Rp0.
Norsan menjelaskan, apabila status kedaruratan karhutla nantinya tidak lagi diperpanjang, sisa anggaran tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk penanganan karhutla.
Mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri, sisa anggaran dapat digeser melalui perubahan APBD dan digunakan untuk penanganan bencana lainnya.
“Kalau sudah tidak lagi memperpanjang siaga darurat, berarti dana itu tidak boleh digunakan lagi untuk karhutla dan digeser ke perubahan APBD,” jelasnya.
Menurut Norsan, anggaran tersebut nantinya dapat digunakan untuk menghadapi bencana lain, seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.
Namun, penggunaan dana untuk penanganan bencana lainnya tetap harus memenuhi ketentuan mengenai status kedaruratan.
“Nanti di perubahan APBD itu bisa digunakan lagi untuk bencana yang lainnya, misalnya tanah longsor, banjir, puting beliung, bisa mengambil dana dari situ lagi dengan catatan harus sudah membuat siaga darurat,” ujarnya.
Norsan menyebut sedikitnya tiga kabupaten harus terlebih dahulu menetapkan status siaga. Setelah itu, Pemprov Kalbar dapat menindaklanjuti penggunaan sisa anggaran untuk penanganan bencana tersebut. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Pemkot Singkawang Gelontorkan Rp13 Miliar untuk Belanja Hibah
Thursday, 03 June 2021
The 1975 Dituntut Rp40,8 Miliar oleh Promotor Malaysia
Thursday, 10 August 2023
The 1975 Dituntut Rp40,8 Miliar oleh Promotor Malaysia
Thursday, 10 August 2023
The 1975 Dituntut Rp40,8 Miliar oleh Promotor Malaysia
Thursday, 10 August 2023
PLN Tembus Fortune Global 500, Catat Pendapatan Rp13,23 Triliun dari Bisnis Beyond kWh
Wednesday, 20 August 2025
Hadirkan Teknologi Tenaga Surya, Smartwatch Ini Dibanderol Rp13 Juta
Monday, 10 August 2020
Konsumen Minta Harga Pertalite Pengecer Rp15 Ribu Ditinjau Ulang, Warga Usul Rp12-Rp13 Ribu
Sunday, 06 September 2026
Harga Sayur di Pontianak Melonjak, Kangkung Tembus Rp40 Ribu per Kg
Monday, 21 September 2026
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
