Banggar DPRD Pertanyakan Transparansi Penggunaan Dana Covid Kalbar
Tony Sebut Beras Bantuan Pemprov Tak Layak Konsumsi
KalbarOnline, Pontianak – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Tony Kurniadi meminta pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat untuk transparan dalam penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kalbar selama ini. Hal ini menurut Tony penting, lantaran sampai saat ini belum ada satupun keterangan secara resmi yang diterima pihaknya dari Pemprov Kalbar terkait penggunaan dana penanganan Covid-19. Terlebih lagi, lanjut Tony, saat ini telah memasuki fase pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020.
“Kita sudah masuk fase untuk membahas perubahan APBD 2020, oleh karena itu kita meminta transparansi penggunaan dana Covid. Selama ini tidak transparan, sampai hari ini belum ada satu keterangan pun yang disampaikan kepada kita. Kita meminta kepada eksekutif untuk transparansi pada penggunaan anggaran, berapa besaran anggaran pandemi, berapa penggunaannya dan bagaimana sistem penggunaannya,” ujarnya saat diwawancarai wartawan di Pontianak, Senin (10/8/2020).
Politisi Partai Amanat Nasional dari Daerah Pemilihan Sambas ini bahkan menyampaikan keluhan yang diterimanya dari masyarakat bahwa beras bantuan yang dibagikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar tak layak konsumsi.
“Karena fakta pada hari ini kita menerima keluhan dari masyarakat khususnya dari dapil kita dan berbagai daerah lain misalnya bantuan beras yang dibagikan tidak layak konsumsi. Artinya kualitas yang sangat rendah yang memang tidak layak untuk dibagikan. Ini jadi satu pertanyaan bagaimana selama ini mekanisme eksekutif dalam penggunaan anggaran Covid. Ini memang harus transparan, karena ini menyangkut kepentingan khalayak ramai, dan kita sebagai badan anggaran mesti harus tahu,” tukasnya.
Menurutnya hal ini sangat berkorelasi untuk memformulasikan perubahan APBD tahun anggaran 2020.
“Barulah nanti kita bisa memformulasikan perubahan APBD 2020 ini seperti apa. Sampai hari ini belum ada satu lembar pun yang disampaikan eksekutif kepada kita terhadap penggunaan dana Covid, berapa besarnya, bagaimana sistem penggunaannya, bagaimana selama ini mekanisme yang mereka lakukan, terutama untuk pengadaan-pengadaan atau bantuan-bantuan langsung ke masyarakat. Sampai saat ini satu informasi resmi pun belum kita terima. Sementara ini sudah memasuki fase pembahasan perubahan. Oleh karena itu kami harapkan eksekutif menyampaikan transparansi penggunaan anggaran pandemi Covid karena ini penting bagi kami,” tegasnya.
“Banyaknya keluhan masyarakat terhadap bantuan yang saya contohkan tadi bahwa banyak bantuan beras yang dibagikan sangat tidak layak konsumsi. Kita miris. Kita sebagai pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pemerintah tentu bukan bantuan yang asal-asalan, harus bantuan yang terjamin kelayakannya. Oleh karena itu transparansi ini penting bagi eksekutif. Karena menyangkut dana yang tidak kecil, angkanya ratusan miliar yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Ini nanti akan kita pertanyakan langsung pada rapat bersama TAPD,” tandasnya. (Fai)
Comment