Pontianak

Alat Perekaman Transaksi Usaha Wujud Transparansi Wajib Pajak

	Oleh : Jauhari Fatria
	Sabtu, 22 Juni 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

45 WP Hotel, Restoran

dan Tempat Hiburan Ikut Sosialisasi

KalbarOnline,

Pontianak – Sebanyak 35 dari 45 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran dan tempat

hiburan akan dipasang alat perekaman atau monitoring transaksi usaha.

Pemasangan perangkat ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan

Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

pada tanggal 25 April 2019 lalu.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Yaya

Maulidia, menjelaskan, sebagai tindak lanjut MoU itu maka dituangkan dalam

perjanjian optimalisasi pendapatan daerah bersama Bank Kalbar, yang mana Bank

Kalbar akan menyediakan dan memasang sebanyak 35 alat monitor transaksi pajak tersebut.

“Tujuannya untuk memudahkan dalam memonitor transaksi harian

WP, sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi laporan perhitungan pajak

yang dilaporkan WP setiap bulannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya,

Jumat (21/6/2019).

Ia menambahkan, ada beberapa tahapan yang harus

dilaksanakan, mulai dari sosialisasi, survey hingga pada pemasangan serta

monitoring. Saat ini, lanjut Yaya, pihaknya sudah menggelar sosialisasi selama

dua hari, tanggal 20-21 Juni 2019. Dalam sosialisasi yang diikuti WP hotel,

restoran dan tempat hiburan, pihaknya menyampaikan informasi terkait tujuan dan

fungsi dari alat yang akan dipasang.

“Selanjutnya, kami akan melakukan survey tanggal 25-27 Juni

2019 untuk memastikan metode apa yang akan diterapkan bagi masing-masing WP,”

terangnya.

Survey akan dilakukan bersama Bank Kalbar dan PT Collega

sebagai pihak ketiga yang akan memasang alat tersebut. Survey ini dilakukan

lantaran tiap-tiap WP berbeda dalam mengelola transaksi usahanya. Pasalnya, ada

sejumlah WP yang tidak memiliki sistem atau aplikasi, dengan kata lain merekam

transaksinya secara manual. Namun ada pula WP yang sudah menggunakan aplikasi

atau cash register.

Yaya memaparkan, ada tiga jenis alat yang akan dipasang pada

masing-masing tempat usaha, yakni i-POS, tapping box dan server data capture

(web service). Ketiga jenis alat itu memiliki metode yang berbeda sehingga

pemasangan alat akan menyesuaikan sistem transaksi yang digunakan WP.

“Kalau WP perekaman transaksinya secara manual, maka dia

akan diterapkan i-POS. Kalau WP sudah menerapkan aplikasi atau cash register,

maka kemungkinan akan dipasang tapping box karena tapping box nanti dihubungkan

dengan cash register yang sudah dilengkapi monitor dan printer,” paparnya.

Selain kedua metode itu, lanjut dia, ada pula WP yang

mungkin menggunakan server atau sistem cloud dalam transaksi usahanya. Terhadap

WP ini, metode pemasangan alat monitoring yang diterapkan adalah server data

capture (web service).

“Jadi monitoring transaksi usaha WP bisa dilihat secara

realtime dan bisa dimonitor oleh BKD setiap transaksi,” ungkap Yaya.

Menurutnya, pemasangan alat monitoring transaksi ini

dilakukan secara bertahap. Dari 45 WP, 35 diantaranya akan dipasang alat yang

disediakan oleh Bank Kalbar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pemasangan alat monitoring transaksi dari Bank Kalbar ini juga tersebar di

kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Karena kebutuhan alat itu sangat besar,

sehingga apabila ada kabupaten/kota yang tidak bisa dipasang di wilayahnya,

maka kemungkinan akan dialihkan untuk Kota Pontianak.

“Selain bantuan 35 alat dari Bank Kalbar, sisanya kita akan

gunakan anggaran dari BKD,” pungkasnya.

Yaya menuturkan, dengan dipasangnya alat perekaman transaksi

usaha WP ini sebagai komitmen pelaku usaha dalam transparansi dan akuntabilitas

pelaporan data transaksi.

“Kami berharap para WP mematuhi ketentuan ini,” imbuhnya. (jim/humpro)

45 WP Hotel, Restoran

dan Tempat Hiburan Ikut Sosialisasi

KalbarOnline,

Pontianak – Sebanyak 35 dari 45 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran dan tempat

hiburan akan dipasang alat perekaman atau monitoring transaksi usaha.

Pemasangan perangkat ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan

Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

pada tanggal 25 April 2019 lalu.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Yaya

Maulidia, menjelaskan, sebagai tindak lanjut MoU itu maka dituangkan dalam

perjanjian optimalisasi pendapatan daerah bersama Bank Kalbar, yang mana Bank

Kalbar akan menyediakan dan memasang sebanyak 35 alat monitor transaksi pajak tersebut.

“Tujuannya untuk memudahkan dalam memonitor transaksi harian

WP, sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi laporan perhitungan pajak

yang dilaporkan WP setiap bulannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya,

Jumat (21/6/2019).

Ia menambahkan, ada beberapa tahapan yang harus

dilaksanakan, mulai dari sosialisasi, survey hingga pada pemasangan serta

monitoring. Saat ini, lanjut Yaya, pihaknya sudah menggelar sosialisasi selama

dua hari, tanggal 20-21 Juni 2019. Dalam sosialisasi yang diikuti WP hotel,

restoran dan tempat hiburan, pihaknya menyampaikan informasi terkait tujuan dan

fungsi dari alat yang akan dipasang.

“Selanjutnya, kami akan melakukan survey tanggal 25-27 Juni

2019 untuk memastikan metode apa yang akan diterapkan bagi masing-masing WP,”

terangnya.

Survey akan dilakukan bersama Bank Kalbar dan PT Collega

sebagai pihak ketiga yang akan memasang alat tersebut. Survey ini dilakukan

lantaran tiap-tiap WP berbeda dalam mengelola transaksi usahanya. Pasalnya, ada

sejumlah WP yang tidak memiliki sistem atau aplikasi, dengan kata lain merekam

transaksinya secara manual. Namun ada pula WP yang sudah menggunakan aplikasi

atau cash register.

Yaya memaparkan, ada tiga jenis alat yang akan dipasang pada

masing-masing tempat usaha, yakni i-POS, tapping box dan server data capture

(web service). Ketiga jenis alat itu memiliki metode yang berbeda sehingga

pemasangan alat akan menyesuaikan sistem transaksi yang digunakan WP.

“Kalau WP perekaman transaksinya secara manual, maka dia

akan diterapkan i-POS. Kalau WP sudah menerapkan aplikasi atau cash register,

maka kemungkinan akan dipasang tapping box karena tapping box nanti dihubungkan

dengan cash register yang sudah dilengkapi monitor dan printer,” paparnya.

Selain kedua metode itu, lanjut dia, ada pula WP yang

mungkin menggunakan server atau sistem cloud dalam transaksi usahanya. Terhadap

WP ini, metode pemasangan alat monitoring yang diterapkan adalah server data

capture (web service).

“Jadi monitoring transaksi usaha WP bisa dilihat secara

realtime dan bisa dimonitor oleh BKD setiap transaksi,” ungkap Yaya.

Menurutnya, pemasangan alat monitoring transaksi ini

dilakukan secara bertahap. Dari 45 WP, 35 diantaranya akan dipasang alat yang

disediakan oleh Bank Kalbar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pemasangan alat monitoring transaksi dari Bank Kalbar ini juga tersebar di

kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Karena kebutuhan alat itu sangat besar,

sehingga apabila ada kabupaten/kota yang tidak bisa dipasang di wilayahnya,

maka kemungkinan akan dialihkan untuk Kota Pontianak.

“Selain bantuan 35 alat dari Bank Kalbar, sisanya kita akan

gunakan anggaran dari BKD,” pungkasnya.

Yaya menuturkan, dengan dipasangnya alat perekaman transaksi

usaha WP ini sebagai komitmen pelaku usaha dalam transparansi dan akuntabilitas

pelaporan data transaksi.

“Kami berharap para WP mematuhi ketentuan ini,” imbuhnya. (jim/humpro)

Kalbar Online Premium Access

Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak

Harga Terbaik

Sekali Bayar

Akses Premium

Rp 2.000

Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini

✓ Akses Full Berita Premium

✓ Tanpa Iklan yang menganggu

✓ Akses multiplatform: Web, iOS & Android

Tags:

Artikel Selanjutnya

Sutarmidji Ajak Muhammadiyah Bersama Wujudkan Sebanyak-banyaknya Desa Mandiri di Kalbar

Sabtu, 22 Juni 2019

Artikel Sebelumnya

Delegasi BIMP-EAGA dari Filipina Tertarik Aloevera Pontianak

Sabtu, 22 Juni 2019

Berita terkait

Wujud Transparansi, Pemkot Pontianak Luncurkan Aplikasi Bayar Pajak e-Ponti Mobile

Minggu, 10 Desember 2023

Wujud Transparansi, Pemkot Pontianak Luncurkan Aplikasi Bayar Pajak e-Ponti Mobile

Minggu, 10 Desember 2023

Wujud Transparansi, Pemkot Pontianak Luncurkan Aplikasi Bayar Pajak e-Ponti Mobile

Minggu, 10 Desember 2023

Sutarmidji Dorong Digitalisasi Transaksi Demi Transparansi Keuangan Daerah

Selasa, 07 Juni 2022

Taat Pajak, 38 Pelaku Usaha Dianugerahi Pajak Award oleh Pemkot Pontianak

Selasa, 03 Desember 2024

Pajak Award, Apresiasi Pemkot Pontianak kepada Pelaku Usaha Taat Pajak

Sabtu, 15 November 2025

Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak, Enam Tempat Usaha Dilabeli Stiker Dalam Pengawasan

Selasa, 17 Desember 2019

Wabup Sujiwo Ingatkan Wajib Pajak Laporkan SPT Pajak

Minggu, 31 Maret 2019

Pemkot Pontianak Hapus Denda Pajak hingga 30 November, Wajib Pajak Diimbau Segera Manfaatkan

Minggu, 16 November 2025

Taat dan Tepat Waktu Membayar Pajak, WHW Raih Penghargaan Wajib Pajak

Rabu, 30 Oktober 2019

KPK Dorong Hotel, Restoran dan Hiburan Pasang Alat Perekam Transaksi

Jumat, 26 April 2019

Tak Hanya Kekurangan Blanko, Disdukcapil Sekadau Juga Kerap Alami Kendala Jaringan Dalam Proses Perekaman e-KTP

Senin, 24 Juli 2017

Comments (5)

Merrill Rayos 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Jackqueline Sprang 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Sanford Crowley 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
1. Lyndon Pocekay 2 days ago Reply
  
  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Aleen Crigger 2 days ago Reply

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Shopping cart

Laptop Cover

Disney Toys

Screen Axe

Airpods Pro

Subtotal

Alat Perekaman Transaksi Usaha Wujud Transparansi Wajib Pajak

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sutarmidji Ajak Muhammadiyah Bersama Wujudkan Sebanyak-banyaknya Desa Mandiri di Kalbar

Delegasi BIMP-EAGA dari Filipina Tertarik Aloevera Pontianak

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Cari Berita

Shopping cart

Subtotal

Saved articles

Log in

Create an account

Reset password

Terms of use

Disclaimers

Limitation on Liability

Copyright Policy

General

Alat Perekaman Transaksi Usaha Wujud Transparansi Wajib Pajak

Kalbar Online Premium Access

Pembayaran Berhasil!

Akses Berita Premium

Pembayaran Berhasil!

Sutarmidji Ajak Muhammadiyah Bersama Wujudkan Sebanyak-banyaknya Desa Mandiri di Kalbar

Delegasi BIMP-EAGA dari Filipina Tertarik Aloevera Pontianak

Berita terkait

Comments (5)

Leave a Comment

Terbaru

Subscribe To Our Newsletter