KALBARONLINE.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kota Pontianak menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Local Service Delivery Program (LSDP), khususnya dalam tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kemendagri menilai Pontianak memiliki kesiapan yang lebih matang dibanding daerah lain, terutama dari sisi ketersediaan input sampah yang menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program.

Kepala Sub Direktorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi, mengatakan keberhasilan LSDP tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga tata kelola, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan dunia usaha.

Sinergi seluruh pihak, menurutnya, menjadi kunci dalam mendorong ekonomi sirkular dan pencapaian indikator kinerja program.

“Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dengan tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam kunjungan lapangan Program LSDP di Aula Muis Amin Bapperida Kota Pontianak, Senin (31/8/2026).

Amaryadi menjelaskan, kunjungan lapangan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengonfirmasi catatan verifikasi teknis. Kedua, menelaah kesiapan pelaksanaan daerah. Ketiga, melakukan penjajakan tematik terkait output masing-masing Project Implementing Unit atau PIU.

Secara nasional, kunjungan lapangan LSDP dilakukan di 30 daerah lokasi program. Seluruh kunjungan dilaksanakan secara paralel bersama kementerian terkait untuk memastikan kesiapan daerah penerima program.

Setidaknya, terdapat enam aspek utama yang menjadi pembahasan dalam kunjungan lapangan. Di antaranya pemenuhan catatan verifikasi teknis, pembentukan Local Project Implementing Unit atau LPIU, penyiapan anggaran prepayment tahun 2027, penyusunan Overall Work Plan dan Annual Work Plan, strategi pemenuhan input sampah minimal 100 sampai 150 ton per hari, serta pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.

Menurutnya, Kota Pontianak memiliki posisi yang relatif siap, terutama dari sisi input sampah. Jika sebagian daerah penerima program masih perlu menyusun strategi untuk mencapai input minimal 100 hingga 150 ton per hari, Pontianak sudah melampaui angka tersebut.

“Untuk Kota Pontianak sudah aman, karena input sampahnya sudah sekitar 300 sampai 450 ton per hari,” ujarnya.

Meski demikian, Amaryadi menekankan Pemerintah Kota Pontianak tetap perlu memenuhi catatan verifikasi teknis, baik terkait lahan, kelembagaan, aspek sosial, maupun lingkungan. Kesiapan lahan dan aksesibilitas juga diminta dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam program LSDP di Kota Pontianak bukan hanya pekerjaan fisik, tetapi juga bagian dari perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, agar program berjalan berkelanjutan, diperlukan koordinasi intensif, baik terkait pembangunan fisik, sarana pendukung, kelembagaan, maupun operasional. Ia menyebut Pontianak bahkan diharapkan dapat menjadi salah satu model pengelolaan sampah bagi daerah lain.

“Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi salah satu model yang menjadi contoh untuk daerah lain, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, maupun operasionalnya,” katanya.

Edi mengakui pelaksanaan program ini memiliki sejumlah tantangan. Dari sisi konstruksi, lokasi di Batu Layang memiliki karakter lahan gambut cukup dalam, aksesibilitas material harus diperhitungkan, dan pada saat yang sama Pontianak juga sedang menjalankan pembangunan SPALD-T di ruas utama kota.

“Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pontianak, bagaimana kita berkolaborasi menyukseskan program ini di tengah berbagai persoalan yang akan dihadapi,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, Edi menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pola lama dalam membuang sampah harus bergeser menuju pola baru, yaitu membuang sampah secara terpilah, pada tempatnya, dan sesuai jadwal.

“Kita terus menyadarkan masyarakat untuk berubah dari mindset pengelolaan model lama menjadi model baru, yaitu membuang sampah terpilah pada tempatnya sesuai dengan jamnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sampah organik, plastik, dan jenis sampah lainnya harus mulai dipilah sejak dari rumah tangga. Sampah kemudian dapat dikelola melalui bank sampah, TPS, maupun depo pengangkutan sesuai sistem yang ditetapkan.

“Pemilahan harus dimulai dari rumah tangga, TPS, bank sampah, sampai ke depo. Jam pembuangan juga perlu dipatuhi, biasanya dari pukul 18.00 sampai pagi,” katanya.

Edi menyebut Kota Pontianak saat ini memproduksi rata-rata 400 hingga 450 ton sampah per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 76 persen merupakan sampah organik dengan karakter yang mudah membusuk.

Untuk mengurangi beban TPA, Pemkot Pontianak juga akan memperbanyak bank sampah dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan, kelurahan, maupun komunitas. Dengan demikian, sebagian sampah dapat selesai di sumbernya sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Untuk sampah organik, Pemkot Pontianak telah memiliki offtaker, yakni PT Petrokimia Gresik. Ke depan, pihaknya juga membuka peluang kerja sama lain untuk pemanfaatan sampah organik maupun anorganik agar sisa sampah yang masuk ke TPA semakin sedikit.

“Harapannya, sampah organik maupun anorganik bisa dimanfaatkan. Nanti yang tersisa tinggal residu yang memang harus dibuang ke tempat akhir,” jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada World Bank, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda, tim LSDP, konsultan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kota Pontianak.

“Semoga program ini bisa menjawab permasalahan sampah untuk 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Edi berharap pembangunan TPST dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Lebih dari sekadar infrastruktur, program ini diharapkan mampu membangun sistem, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

“TPST ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun mental dan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk aspek kelembagaan,” pungkasnya. (*)

KALBARONLINE.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Powerful Public Speaking bagi ASN yang mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Program peningkatan kompetensi ASN ini dinilai sebagai langkah inovatif karena disebut menjadi yang pertama digelar di Indonesia.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, tersebut menghadirkan Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, sebagai narasumber utama.

Sugeng mengungkapkan, pelatihan public speaking bagi ASN merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kemampuan komunikasi saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini bagus. Setahu saya di Indonesia baru pertama kali. Kami juga memiliki komunitas BPSDM se-Indonesia, dan para kepala BPSDM turut mengapresiasi karena baru kali ini ada kegiatan seperti ini,” katanya.

Menurut Sugeng, ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis di bidang pekerjaan masing-masing. Aparatur juga harus mampu menyampaikan informasi, membangun komunikasi yang efektif, dan menciptakan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa public speaking bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, melainkan keterampilan menyampaikan layanan dan kebijakan pemerintah secara meyakinkan kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

“Public speaking itu kemampuan menjual dalam arti positif. Menjual layanan, memberikan keyakinan, dan membangun kepercayaan kepada siapa pun yang kita layani, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa maupun masyarakat,” ujarnya.

Sugeng menilai kemampuan komunikasi yang baik dapat berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahkan, hal tersebut juga berpotensi mendukung masuknya investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pelayanan publik menurutnya tidak bisa lagi hanya bersifat pasif dengan menunggu masyarakat datang ke kantor pemerintahan. ASN juga harus mampu menjemput peluang, termasuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut, Sugeng menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki kemampuan fiskal tinggi justru didukung oleh SDM unggul, kreativitas, dan inovasi, bukan semata-mata mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

“Kalau SDM berkualitas, indeks pembangunan manusianya meningkat, maka kreativitas dan produktivitas juga akan meningkat. Pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng juga memberikan apresiasi terhadap capaian Kalimantan Barat di bidang pelayanan publik. Berdasarkan penilaian tahun sebelumnya, Kalbar berhasil menempati posisi empat besar nasional, sementara Kota Pontianak masuk jajaran 10 besar nasional.

Ia juga menyambut positif penunjukan Kalbar sebagai tuan rumah Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Program itu diharapkan mampu melahirkan berbagai proyek perubahan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, modern, dan berkualitas.

“Sebagai ASN, tugas utama kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tentu harus didukung dengan kompetensi yang sesuai di bidang masing-masing,” katanya.

Harisson mengingatkan bahwa profesionalisme aparatur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh cara berinteraksi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, ASN didorong untuk terus meningkatkan kualitas diri, mulai dari penampilan, sikap, hingga kemampuan komunikasi.

Dengan adanya Bimtek Powerful Public Speaking ini, diharapkan ASN di Kalimantan Barat semakin siap memberikan pelayanan publik yang lebih komunikatif, profesional, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Lid)

KALBARONLINE.com – Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Teguh Narutomo, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat. Salah satunya melalui penguatan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai OPD yang mampu berkontribusi terhadap PAD.

Hal tersebut disampaikan Teguh saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar BPSDM Provinsi Kalbar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Provinsi Kalbar Harisson, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, serta Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Heri Nurhasbi.

Dalam paparannya, Teguh sepakat dengan pandangan BPSDM Kalbar mengenai adanya peluang pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan melalui berbagai program dan inovasi strategis.

“Salah satu yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPSDM adalah peluang dan potensi untuk memperoleh pendapatan dari BPSDM melalui inovasi yang dapat mendukung perolehan pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Windy Prihastari menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama sekaligus menyatukan pandangan antar perangkat daerah mengenai strategi meningkatkan PAD. Menurutnya, penguatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam pengelolaan PAD yang berkelanjutan.

Melalui forum ini, peserta juga diajak melihat peran strategis pengembangan SDM dalam mendorong optimalisasi PAD dan memperkuat kolaborasi lintas OPD.

“Diharapkan sinergi yang terbangun dapat mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” jelasnya.

Windy menegaskan, BPSDM Kalbar akan terus mendorong pemanfaatan peluang inovasi sebagai kontribusi nyata dalam optimalisasi PAD, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin berkualitas. (Lid)