KALBARONLINE.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Zulfydar, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang baik karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun demikian, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi pelaksanaannya harus terus dievaluasi agar tujuan besarnya tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Ia menilai pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait program MBG merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah diminta merespons berbagai aspirasi tersebut melalui evaluasi yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Zulfydar juga mendukung langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terjadi di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Ia menegaskan, apabila terdapat pengelola maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti mark up harga bahan makanan, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada pengelola yang nakal, tentu harus diberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan jika memang ditemukan pelanggaran serius,” tegasnya.

Meski demikian, Zulfydar menilai masyarakat Kalimantan Barat masih sangat membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kerawanan gizi relatif tinggi.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi pada 2045 mendatang.

“Kalau asupan gizinya baik, maka kesehatan dan pendidikan anak juga akan lebih baik. Ini akan berpengaruh pada kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Selain itu, Zulfydar turut menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam terkait laporan peningkatan angka stunting di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Ia menilai tidak tepat apabila program MBG langsung dianggap gagal hanya karena angka stunting masih tinggi.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, pola asuh, hingga layanan kesehatan.

“Harus ada kajian yang komprehensif. Jangan langsung menyimpulkan program MBG gagal, karena bisa jadi ada faktor lain yang memengaruhi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Koordinator MBG Kalimantan Barat untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program secara langsung.

Di sisi lain, Zulfydar menekankan pentingnya pengawasan bersama agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal. Selain kualitas makanan harus sesuai standar gizi, tata kelola program juga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Program pemerintah ini bagus. Tinggal bagaimana pengawasan, kualitas makanan, dan manajemennya dijalankan dengan baik agar tujuan mulia program ini tidak terganggu,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran hingga ke daerah.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Daniel menekankan agar aparat penegak hukum (APH) di daerah juga ikut bergerak aktif mengawasi potensi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Ia meminta Kejati Kalbar melalui Kejari Ketapang lebih proaktif dalam melakukan pengawasan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan.

“Kami meminta APH, khususnya Kejati Kalbar melalui Kejari Ketapang juga proaktif mengawasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG di Ketapang,” tegasnya.

Daniel juga menyoroti dugaan praktik dalam kasus di pusat, seperti adanya jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang diduga terafiliasi dengan pihak tertentu.

Menurutnya, pola seperti itu berpotensi terjadi di daerah jika pengawasan tidak diperketat sejak awal.

“Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Ketapang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses penentuan mitra atau titik SPPG harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar tidak hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan.

“Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik,” katanya.

Laskar Jagadilaga juga mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kejaksaan Agung, BPKP, hingga PPATK menelusuri aliran dana Program MBG sampai ke daerah.

Daniel menegaskan, pengawasan tersebut penting agar anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan program.

“Kami meminta Kejagung, BPKP, maupun PPATK sesuai instruksi Presiden Prabowo dapat menelusuri aliran dana ini hingga ke daerah,” ucapnya.

Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jagadilaga di Ketapang untuk ikut memantau pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Kami ingin program ini berjalan baik sesuai cita-cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (Adi LC)

KALBARONLINE.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (DH), bersama dua pejabat BGN lainnya pada Rabu (3/6). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026.

Dua tersangka lainnya yakni Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya (SS), dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi, Lodewyk Pusung (LP).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman, mengatakan ketiga tersangka langsung ditahan dan dibawa ke rumah tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung serta Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 WIB.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan minimal dua alat bukti elektronik yang cukup,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6).

Syarief menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran besar Program MBG yang mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026.

Program yang seharusnya dikelola oleh yayasan sekolah sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga diselewengkan. Para tersangka disebut menggunakan serta mengendalikan yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk meraup keuntungan hingga miliaran rupiah per hari.

Selain itu, para tersangka juga diduga bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan penggelembungan harga (mark up), serta memalsukan kebutuhan riil dalam penyusunan kerangka acuan kerja.

Sejumlah pengadaan yang turut disorot dalam kasus ini antara lain 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

“Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Syarief.

Ketiganya dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelum penahanan dilakukan, penyidik Kejagung telah menggeledah kantor BGN, kediaman para tersangka, serta sejumlah lokasi terkait berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 29 Mei 2026.

Terkait kemungkinan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan partai politik atau unsur lainnya, Kejagung menegaskan penyidikan masih terbuka untuk dikembangkan.

“Penyidikan ini baru dimulai. Selama ditemukan bukti baru, tentu kasus ini akan terus kita kembangkan,” kata Syarief.

Saat ini, tim penyidik Kejagung masih menghitung total kerugian negara, menginventarisasi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka, serta berkoordinasi dengan pihak BGN terkait operasional yayasan tersebut.

“Perhitungan masih berjalan,” ujarnya. (*)

KALBARONLINE.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kembali didistribusikan usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satu sekolah yang kembali menerima manfaat program tersebut adalah SMK Negeri 1 Pontianak.

Kepala SMKN 1 Pontianak, Anis Syarifudin, menyambut antusias dimulainya kembali MBG di awal 2026. Menurutnya, program ini sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi, terutama saat jam makan siang.

“Tentunya kami di SMK Negeri 1 Pontianak sangat antusias memasuki tahun 2026 dengan MBG ini. Anak-anak memang sangat membutuhkan asupan gizi, terutama saat makan siang,” ujar Anis.

Ia menjelaskan, sejauh ini distribusi MBG berjalan lancar. Kendala yang sempat muncul lebih pada penyesuaian waktu pendistribusian agar tidak mengganggu aktivitas belajar di sekolah.

“Kendala secara umum tidak ada, hanya kadang soal waktu yang perlu disinkronkan dengan pihak SPPG. Karena kalau waktunya bergeser, sekolah juga bisa kerepotan, ada siswa yang sudah dapat dan ada yang belum,” jelasnya.

Anis juga menegaskan bahwa pihak sekolah melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang dibagikan. Sebelum didistribusikan ke siswa, makanan terlebih dahulu dicek secara sampling oleh tim sekolah. Siswa juga diminta segera melapor jika menemukan makanan yang diragukan kelayakannya.

“Pernah ada satu kejadian makanan yang kami anggap tidak layak, langsung kami hentikan dan laporkan untuk dikembalikan. Tapi itu hanya satu kali, selebihnya aman,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Dapur Mitra SPPG Pontianak di Ume Kitchen, Erdila Kidrian, memastikan pelaksanaan MBG di awal 2026 berjalan lancar berkat kerja sama seluruh tim, mulai dari persiapan hingga distribusi.

“Untuk tahun 2026 ini MBG tetap berjalan dengan lancar. Kami selalu bekerja sama secara kompak dari persiapan sampai distribusi, sehingga proses MBG berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Pada hari pertama distribusi MBG di wilayah Pontianak Sungai Bangkong, menu yang disajikan antara lain ayam goreng tepung, nasi putih, capcay, semur tahu, dan buah semangka.

Erdila menambahkan, selama libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya tetap menyalurkan MBG khusus untuk posyandu. Saat ini, dapur SPPG yang dipimpinnya melayani enam sekolah, terdiri dari tiga TK, satu SD, satu SMP, dan satu SMK, serta tujuh posyandu.

“Total penerima manfaat saat ini mencapai 2.853 orang, dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang,” pungkasnya. (Lid)

KALBARONLINE.com – Sejumlah warga yang terdampak banjir rob di Kabupaten Kubu Raya, tepatnya di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, menerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Desa Rengas Kapuas.

MBG ini pada awalnya dipersiapkan untuk didistribusikan ke siswa-siswi di sekolah. Namun akibat banjir rob yang melanda sejak pagi, sejumlah sekolah tidak dapat beroperasi dan akses jalan menuju lokasi pembagian makanan tidak bisa dilewati. Kondisi tersebut membuat SPPG mengambil keputusan untuk mengalihkan pembagian kepada warga yang terdampak banjir.

“Sudah ada beberapa sekolah yang kita antar, namun memang untuk kloter kali ini tidak bisa dibagikan karena sekolah terdampak banjir rob dan beberapa akses jalan tak bisa dilewati akibat banjir,” jelas salah seorang driver SPPG, Mirwan, Senin (08/12/2025).

Mirwan menyebutkan, terdapat 200 porsi MBG yang dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah agar makanan tidak terbuang sia-sia.

“Daripada sia-sia, makanan basi, akhirnya kepala SPPG kami memutuskan untuk dibagikan ke masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Salah satu warga, Komariah, mengaku sangat terbantu dengan pembagian MBG tersebut. Pasalnya, kondisi banjir membuat aktivitas memasak di rumah menjadi sulit.

“Alhamdulillah kita masyarakat di sini juga dapat merasakan MBG, karena ini memang khusus untuk anak sekolah namun karena banjir dapat hikmahnya,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan ini sangat berarti di tengah situasi darurat dan keterbatasan bahan makanan.

“Cukuplah buat pagi ini, karena memang kita di dapur lagi sulit untuk masak akibat banjir rob ini dari pagi tadi,” ucapnya.

Banjir rob di wilayah pesisir Sungai Kapuas dan Sungai Kakap memang kerap terjadi pada periode puncak pasang air laut. Gelombang kuat dan tingginya air membuat sebagian wilayah pemukiman tergenang hingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga. (Red)