Monday, 16 November 2026 | 16 November 2026
pemukulan
Korban Dugaan Pemukulan Aksi Kalbar Revolusi Tolak Mediasi, Massa Diduga Dikeroyok Kelompok Ormas
Korban Dugaan Pemukulan Aksi Kalbar Revolusi Tolak Mediasi, Massa Diduga Dikeroyok Kelompok Ormas
Monday, 16/11/2026

KALBARONLINE.com – Ajis, salah seorang korban dugaan pemukulan terhadap massa aksi Kalbar Revolusi pada 20-21 Oktober 2026, menolak tawaran penyelesaian melalui jalur damai. Ia menegaskan akan tetap mengawal laporan yang telah disampaikan kepada Polda Kalimantan Barat hingga proses hukum berjalan tuntas.

Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya permintaan pertemuan mediasi dari pihak yang diduga terlibat dalam pemukulan. Pihak tersebut disebut mengajukan pertemuan dengan mahasiswa korban di Polda Kalbar untuk berdialog dan meminta agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam pernyataan solidaritas yang diterima kalbaronline.com pada Senin (16/11/2026), kelompok pendamping korban menyebut dugaan pemukulan dilakukan oleh sekelompok orang tak berseragam yang diduga berasal dari organisasi kemasyarakatan (ormas).

Namun, Ajis menyatakan tidak bersedia menempuh penyelesaian melalui jalur damai. Menurutnya, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.

"Saya menolak segala bentuk kompromi terhadap kekerasan dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dialami massa aksi Kalbar Revolusi. Sebagai korban pemukulan, saya menegaskan tidak menghendaki penyelesaian melalui jalur damai. Saya akan terus menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku hingga kasus ini diproses secara tuntas," tegas Ajis.

Ia juga menilai kekerasan tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam suara masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Karena itu, ia meminta agar kasus tersebut tidak berhenti pada upaya mediasi, tetapi diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kekerasan tidak boleh menjadi alat untuk membungkam suara-suara perjuangan. Jangan biarkan tindakan semacam ini terus berulang, jangan biarkan ketakutan mengalahkan keberanian kita untuk bersuara. Dan yang terpenting, jangan sampai api perlawanan kita padam," lanjutnya.

Kelompok pendamping korban menyatakan akan terus mengawal proses laporan tersebut. Mereka juga mendesak agar pihak yang diduga melakukan pemukulan di lapangan maupun pihak yang diduga menggerakkan tindakan tersebut turut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat.

Mereka turut mengajak mahasiswa dan peserta aksi lainnya yang menjadi korban dugaan pemukulan dalam rangkaian aksi 20-21 Oktober lalu untuk menyampaikan laporan dan mengawal proses hukum bersama-sama.

Mereka menegaskan, penanganan kasus ini penting untuk memastikan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi, termasuk yang diduga melibatkan kelompok ormas, tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Pukul dan Tampar Warga, Praktisi Hukum Desak Kapolda Kalbar Nonaktifkan Kapolres Kapuas Hulu
Pukul dan Tampar Warga, Praktisi Hukum Desak Kapolda Kalbar Nonaktifkan Kapolres Kapuas Hulu
Wednesday, 04/11/2026

KALBARONLINE.com – Viral rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dugaan aksi pemukulan dan penamparan terhadap seorang warga sipil di kawasan Terminal Kedamin, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, berbuntut panjang.

Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar, mendesak Kapolda Kalbar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wisnu Perdana Putra, selama proses pemeriksaan berlangsung.

Herman menilai, dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan pimpinan tertinggi kepolisian di tingkat kabupaten tersebut merupakan persoalan serius yang tidak cukup hanya ditangani melalui pemeriksaan internal.

"Ini sangat memprihatinkan. Yang melakukan tindakan tersebut adalah pimpinan tertinggi kepolisian di tingkat kabupaten. Ini Kapolres, perwira menengah yang seharusnya memberikan contoh terbaik kepada masyarakat," ujarnya, Rabu (4/11/2026).

Ia menilai, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, tindakan tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, warga yang menjadi sasaran dugaan pemukulan terlihat sedang duduk santai.

Bahkan, apabila persoalannya hanya karena warga tersebut tidak mendengar ketika dipanggil, menurutnya, hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

"Orang sedang duduk nongkrong. Mungkin karena dipanggil tidak mendengar atau bagaimana, lalu dipukul. Ini tindakan yang sangat memprihatinkan," tegasnya.

Menurut Herman, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.

Ia mengingatkan, setiap anggota Polri, terlebih perwira yang menduduki jabatan strategis, wajib tunduk terhadap ketentuan hukum dan peraturan internal institusi.

Karena itu, Kapolda Kalbar diminta tidak hanya menunggu polemik mereda. Pemeriksaan secara objektif dan transparan harus dilakukan untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya.

"Kapolda mesti punya sikap tegas. Harus diketahui apa sebenarnya persoalannya, sehingga seorang Kapolres bisa melakukan tindakan yang diduga melanggar ketentuan hukum maupun aturan internal kepolisian," katanya.

Herman juga mempertanyakan keberanian dan konsistensi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, penegakan etik harus berlaku sama terhadap seluruh anggota Polri, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Propam jangan hanya garang kepada polisi berpangkat rendah. Kalau ada kesalahan sedikit, mereka dikejar-kejar. Tetapi ketika yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat dengan jabatan dan pangkat cukup tinggi, justru terkesan tidak ada tindakan," sindirnya.

Ia menilai, apabila penanganan perkara ini tidak disertai langkah konkret, kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan internal kepolisian berpotensi semakin tergerus.

Herman bahkan menegaskan AKBP Wisnu sudah layak dinonaktifkan sementara dari jabatan Kapolres Kapuas Hulu.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus menunjukkan keseriusan institusi dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabatnya sendiri.

"Menurut saya, sudah layak sekali kalau dinonaktifkan sebagai Kapolres. Ini persoalan serius. Ada dugaan pemukulan yang menjadi perhatian luas masyarakat dan ada banyak aspek aturan yang harus diperiksa," ujarnya.

Perdamaian Adat Tidak Hentikan Pemeriksaan Propam

Herman juga menyoroti kemungkinan penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum adat. Menurutnya, apabila kedua belah pihak telah berdamai melalui mekanisme tersebut, hal itu patut diapresiasi sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial.

Namun, perdamaian adat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan etik maupun proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

"Kalaupun sudah didamaikan lewat adat, kita apresiasi untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Tetapi bukan berarti karena sudah ada hukum adat, semuanya dianggap selesai. Tidak demikian," tegasnya.

Ia mengingatkan, penegakan kode etik kepolisian harus tetap berjalan sesuai ketentuan. Apalagi, dugaan tindakan tersebut melibatkan seorang Kapolres yang semestinya menjadi teladan dalam penerapan hukum.

Diketahui, Bidpropam Polda Kalbar sebelumnya telah menyatakan menangani dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan AKBP Wisnu. Penanganan internal tersebut tetap berjalan meskipun persoalan antara Kapolres dan pihak korban telah diselesaikan melalui hukum adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kareho.

Sebelum kesepakatan adat dilakukan, AKBP Wisnu juga telah menemui korban bernama Iki Adi bersama keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui adanya kekhilafan saat melaksanakan kegiatan kerja bakti atau kurve di Terminal Kedamin.

Meski demikian, bagi Herman, penyelesaian secara adat tidak menghapus kewajiban institusi untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, ia mengaitkan kasus tersebut dengan komitmen reformasi internal Polri yang selama ini digaungkan Kapolri melalui semangat Polri Presisi dan penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pembenahan institusi di tingkat pusat tidak akan berarti apabila tidak diikuti implementasi yang konsisten di daerah.

"Kasihan Kapolri. Di tingkat pusat sudah mati-matian melakukan bersih-bersih internal dan membangun kepercayaan masyarakat. Tetapi di daerah masih muncul kejadian seperti ini," ungkapnya.

Ia menyebut kasus Kapolres Kapuas Hulu seharusnya menjadi momentum bagi Kapolda Kalbar untuk membuktikan bahwa pembenahan institusi bukan sekadar slogan.

Sebab, apabila seorang pimpinan kepolisian di daerah diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga dan tidak mendapatkan penanganan tegas, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan disiplin di tubuh Polri.

"Ini pintu masuk bagi Kapolda untuk terus melakukan pembersihan internal. Kalau Kapolres saja melakukan tindakan yang diduga melanggar hukum dan etika, lalu dibiarkan, tentu menjadi preseden buruk ke depannya," pungkasnya.

Sosok Oknum Anggota Ormas Diduga Terlibat Pemukulan Mahasiswa Terlihat Sepanggung dengan Gubernur Kalbar
Sosok Oknum Anggota Ormas Diduga Terlibat Pemukulan Mahasiswa Terlihat Sepanggung dengan Gubernur Kalbar
Sunday, 25/10/2026

KALBARONLINE.com – Sosok bernama Hendra, yang disebut mahasiswa sebagai oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa saat aksi Kalbar Revolusi, terlihat berada satu panggung dengan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Foto tersebut diambil saat Pembukaan Pontianak Creative Festival 2026 serta Pelepasan Pawai Budaya Melayu Borneo di Jalan Diponegoro, Pontianak, Minggu (25/10/2026).

Kemunculan sosok tersebut menjadi sorotan di tengah belum tuntasnya penanganan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dalam rangkaian demonstrasi Kalbar Revolusi di Pontianak pada 20 Oktober 2026.

Seorang mahasiswa yang turut mengikuti aksi Kalbar Revolusi mengaku marah setelah melihat foto itu. Ia menyebut sosok yang berada satu panggung dengan gubernur merupakan Hendra, yang menurutnya terlibat dalam pemukulan terhadap mahasiswa.

Sosok Oknum Anggota Ormas Diduga Terlibat Pemukulan Mahasiswa Terlihat Sepanggung dengan Gubernur Kalbarr
Gubernur Kalbar Ria Norsan di balik panggung acara dengan seorang pria yang menggunakan teluk belanga warna hitam yang disebut sumber mahasiswa sebagai Hendra, sosok yang diduga terlibat dalam pemukulan mahasiswa saat aksi Kalbar Revolusi (Foto: istimewa)​

Ia menilai, jika sosok dalam foto itu benar merupakan orang yang diduga terlibat dalam insiden kekerasan, kemunculannya bersama gubernur menimbulkan pertanyaan mengenai sikap pemerintah terhadap penanganan kasus tersebut.

“Marah. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Ria Norsan yang menyewa oknum ormas tersebut. Jika masih sepanggung sama pelaku dan masih membiarkan orang semacam itu berkeliaran, artinya tidak ada sikap tegas terhadap pelaku,” ujarnya.

Meski demikian, tudingan bahwa Ria Norsan menyewa oknum ormas merupakan klaim narasumber yang belum didukung bukti terverifikasi.

Dhika, salah seorang mahasiswa yang mengikuti rangkaian aksi Kalbar Revolusi pada Selasa, Rabu, dan Jumat, mengatakan dirinya hadir langsung di lokasi demonstrasi. Ia menjelaskan, ketegangan pada hari pertama terjadi antara mahasiswa dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sejumlah orang yang diduga merupakan anggota ormas.

Menurut Dhika, persoalan dengan Satpol PP berkaitan dengan ban. Sementara itu, ketegangan dengan kelompok yang diduga anggota ormas terjadi ketika mereka berupaya memukul mundur mahasiswa yang sedang bergerak dalam aksi demonstrasi.

“Sehingga terjadilah kericuhan di Bundaran Digulis antara mahasiswa dan ormas,” kata Dhika.

Pada hari kedua, mahasiswa kembali berkumpul di Bundaran Digulis setelah demonstrasi di Kantor Gubernur Kalbar. Mereka melanjutkan aksi karena merasa tuntutan yang disampaikan sebelumnya belum tersalurkan secara memadai.

Sementara pada Jumat (23/10/2026), mahasiswa mendatangi DPRD Kalbar dan ditemui Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Kalbar. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dugaan pemukulan terhadap mahasiswa.

Namun, Dhika menilai respons yang diterima belum memuaskan karena persoalan karhutla dan dugaan pemukulan terhadap mahasiswa belum mendapat tanggapan yang menurutnya memadai.

Terkait foto yang memperlihatkan Ria Norsan berada satu panggung dengan sosok yang disebut sebagai Hendra, Dhika mengaku belum melihat foto tersebut secara langsung.

“Saya pribadi belum melihat foto tersebut. Kedua, perlu juga diverifikasi foto itu benar apa tidak,” ujarnya.

Ia mengatakan mahasiswa akan merespons dengan tenang apabila foto tersebut benar memperlihatkan gubernur bersama salah satu sosok yang diduga terlibat dalam pemukulan mahasiswa.

Sebelumnya, dugaan kekerasan terhadap mahasiswa saat demonstrasi pada Selasa (20/10/2026) telah menjadi sorotan. Dalam pemberitaan KALBARONLINE.com pada hari itu, sejumlah orang berpakaian preman diduga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa di sekitar Kantor Gubernur Kalbar dan Bundaran Digulis Untan.

Dalam perkembangan berikutnya, Fiki dari DEMA IAIN Pontianak menyebut tujuh mahasiswa mengalami luka akibat dugaan pemukulan tersebut. Perwakilan mahasiswa juga menyatakan telah menyampaikan laporan resmi ke Polda Kalbar pada Rabu (21/10/2026).

Dhika mengatakan mahasiswa tetap mengawal laporan tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, Kapolresta Pontianak menyebut laporan yang disampaikan masih kekurangan bukti.

“Kalau memang dikatakan kurang bukti, maka akan kami lengkapi. Karena bukti kami sangat banyak,” kata Dhika.

Ia berharap pemerintah provinsi, termasuk gubernur dan wakil gubernur, ikut membantu mengawal penanganan perkara tersebut. Menurutnya, dugaan kekerasan terhadap mahasiswa perlu ditangani secara serius karena menyangkut marwah Kalimantan Barat.

Dhika menambahkan, hingga wawancara dilakukan, mahasiswa mengaku belum menerima panggilan dari pihak kepolisian. Ia menyebut keterangan mengenai kekurangan bukti menjadi informasi terakhir yang diterima mahasiswa dari Kapolresta Pontianak.

Di sisi lain, Ria Norsan sebelumnya telah membantah tudingan bahwa dirinya memerintahkan ormas untuk memukul mahasiswa saat aksi demonstrasi di Pontianak pada 20 Oktober 2026.

Bantahan tersebut disampaikan ketika menemui massa aksi Kalbar Revolusi Jilid 3 di halaman Kantor DPRD Kalbar, Jumat (23/10/2026). Norsan menegaskan tidak pernah memberikan perintah tersebut dan menyatakan berani bersumpah demi Allah untuk membantah tudingan itu.

“Untuk masalah itu, saya berani bersumpah demi Allah bahwa saya tidak pernah menyuruh ormas mana pun,” tegas Ria Norsan.

Terkait dugaan pemukulan terhadap mahasiswa, Ria menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

“Silakan jika memang bisa diproses, kita serahkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

KALBARONLINE.com telah berupaya mengonfirmasi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalimantan Barat terkait tindak lanjut laporan mahasiswa mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota ormas dalam aksi demonstrasi.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, media ini belum mendapatkan jawaban dari pihak kepolisian.

Kemunculan sosok yang disebut sebagai Hendra dalam foto bersama gubernur menjadi sorotan di tengah upaya mahasiswa mengawal laporan mereka. Namun, keberadaan seseorang di satu panggung dengan pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatannya dalam tindak kekerasan maupun adanya hubungan dengan pihak yang dituduh memerintahkan kekerasan tersebut.

Identitas sosok dalam foto, afiliasinya dengan ormas, serta dugaan keterlibatannya dalam pemukulan mahasiswa masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Perkembangan penanganan laporan oleh kepolisian juga menjadi bagian penting untuk menjawab tuntutan mahasiswa atas kejelasan dan penegakan hukum. (Tim Liputan)