Wednesday, 18 November 2026 | 18 November 2026
pencatutan
Seret Nama Polda Gorontalo dan Densus 88, Oknum Dewan Ketapang Dilaporkan
Seret Nama Polda Gorontalo dan Densus 88, Oknum Dewan Ketapang Dilaporkan
Tuesday, 17/11/2026

KALBARONLINE.com – Dugaan praktik percaloan perkara hukum yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Ketapang berinisial MH memasuki babak baru. MH dilaporkan ke Polres Ketapang atas dugaan penipuan dengan modus menjanjikan dapat menghentikan proses penyidikan kepolisian.

Dalam menjalankan aksinya, MH diduga mencatut nama sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk Kapolda Gorontalo dan Komandan Densus 88, untuk meyakinkan korban.

Pengaduan tersebut disampaikan korban berinisial SD, warga Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, melalui kuasa hukumnya, Iga Pebrian Pratama, SH, pada Jumat (13/11/2026).

Kuasa hukum korban, Iga Pebrian Pratama, mengatakan pihaknya telah secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Polres Ketapang terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut.

"Kami sebagai kuasa hukum korban berinisial SD sudah bersurat resmi kepada Polres Ketapang, melaporkan oknum DPRD Ketapang bernama MH atas dugaan penipuan, termasuk mencatut nama petinggi kepolisian Polda Gorontalo dan Komandan Densus 88," ujar Iga, Senin (16/11/2026).

Menurut Iga, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah berupaya memberikan kesempatan kepada MH untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi. Namun, upaya itu disebut tidak mendapat respons sebagaimana diharapkan.

"Sangat disayangkan upaya mediasi kami diabaikan MH. Sehingga demi kepastian dan keadilan bagi korban, kami harus menempuh jalur hukum," tegasnya.

Untuk memperkuat pengaduan, pihak kuasa hukum mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada kepolisian. Di antaranya bukti transfer uang melalui rekening yang diduga berkaitan dengan MH, transkrip percakapan telepon dan WhatsApp, tangkapan layar percakapan, hingga rekaman suara antara MH dan korban.

Termasuk rekaman video call yang menurut kuasa hukum memperlihatkan dugaan permintaan pengiriman uang dengan iming-iming dapat membantu mengamankan perkara hukum yang sedang dihadapi korban.

"Semua bukti transaksi pengiriman uang dari klien saya ke rekening sopir MH berinisial HR dan S, termasuk rekaman suara percakapan serta screenshot WhatsApp, sudah kami siapkan sebagai petunjuk awal untuk diperiksa penyidik," jelas Iga.

Iga membeberkan, persoalan tersebut bermula ketika SD tengah menghadapi permasalahan hukum. Dalam kondisi panik, korban kemudian menghubungi MH karena mengetahui yang bersangkutan merupakan anggota DPRD.

Pada kesempatan itu, MH diduga menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi korban. Korban disebut dijanjikan dapat terhindar dari jeratan pidana dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp360 juta.

Karena percaya dengan janji tersebut, korban melalui keluarganya kemudian mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank yang diarahkan oleh MH.

"Rekening tujuan transfer itu, MH sendiri yang memberikan kepada klien saya. Ada dua nomor rekening bank BCA atas nama S dan HR. Kami menduga uang tersebut diterima MH," ungkapnya.

Dugaan praktik percaloan perkara ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah rekaman percakapan yang diduga melibatkan MH dan korban beredar luas. Dalam rekaman tersebut, MH diduga meminta sejumlah uang sembari menyebut nama pejabat kepolisian.

Menanggapi informasi yang beredar, Satreskrim Polres Ketapang sebelumnya telah melakukan penyelidikan awal.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ketapang, Iptu Dedy Syahputra Bintang, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya telah meminta keterangan awal dari pihak yang diduga menjadi korban.

"Terduga korban sudah diminta informasi awal dan mengaku kalau rekaman suara yang beredar luas itu adalah suara dirinya dengan MH. Tapi dia (korban) saat kami tanya itu belum buat laporan polisi. Ia katanya mau buat laporan dengan didampingi kuasa hukumnya. Ya kita tunggu saja," kata Dedy minggu lalu.

Dengan masuknya pengaduan resmi dari pihak korban, dugaan praktik percaloan perkara yang menyeret nama anggota DPRD Ketapang tersebut kini memasuki tahapan penanganan hukum lebih lanjut.

Kuasa hukum berharap kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut, memeriksa bukti-bukti yang telah diserahkan, serta mengungkap secara terang dugaan penipuan dan pencatutan nama pejabat kepolisian tersebut. (Adi LC)

Rekaman Suara Diduga Libatkan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Polisi Lakukan Penyelidikan
Rekaman Suara Diduga Libatkan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Polisi Lakukan Penyelidikan
Tuesday, 03/11/2026

KALBARONLINE.com – Rekaman suara percakapan telepon yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mat Hoji, terkait dugaan pencaloan perkara hukum senilai Rp300 juta menjadi perhatian publik.

Polres Ketapang kini melakukan penyelidikan awal untuk mendalami rekaman percakapan tersebut.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, membenarkan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti informasi mengenai rekaman suara yang beredar.

"Polres sedang melakukan penyelidikan awal terkait rekaman suara yang beredar tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/11/2026).

Dalam rekaman yang beredar, suara seorang pria yang diduga merupakan Mat Hoji terdengar meminta uang sebesar Rp300 juta kepada seorang warga Kecamatan Manis Mata berinisial SD.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengurusan perkara hukum yang sedang dihadapi SD.

Dalam percakapan itu, pria tersebut juga diduga mencatut nama sejumlah petinggi kepolisian, termasuk seorang jenderal yang disebut sebagai komandan Densus 88 Antiteror serta Kapolda Gorontalo.

Nama kedua petinggi kepolisian tersebut diduga disebut untuk meyakinkan SD bahwa perkara yang dihadapinya dapat diamankan.

Berdasarkan keterangan pihak SD, uang Rp300 juta tersebut telah dikirimkan melalui delapan kali transaksi ke dua rekening atas nama IS dan HR.

Penerima kuasa SD, advokat Iga Pebrian Pratama, SH, bersama Jakaria Irawan, SH, MH, sebelumnya mengatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada Mat Hoji. Mereka meminta agar uang yang telah dikirimkan kliennya dikembalikan.

"Kita masih menunggu iktikad baik M," kata Iga.

Sementara itu, Mat Hoji sebelumnya membenarkan mengenal SD. Ia mengaku telah menghubungkan warga Manis Mata tersebut dengan seorang pengacara untuk mendapatkan pendampingan hukum terkait perkara yang dihadapinya.

Terkait aliran uang melalui rekening mantan sopir pribadinya, Mat Hoji membantah menerima dana tersebut. Ia menyebut uang itu merupakan pembayaran jasa hukum kepada pengacara.

"Uang itupun hanya lewat saja, itu uang sebenarnya jasa hukum ke pengacara. Tidak ada yang saya terima dari transfer itu," katanya.

Mat Hoji juga menyatakan memiliki bukti transaksi dan siap memberikan penjelasan apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum.

Kini, Polres Ketapang tengah melakukan penyelidikan awal untuk mendalami rekaman suara tersebut, termasuk dugaan pencatutan nama petinggi kepolisian dan aliran uang sebesar Rp300 juta.

Hasil penyelidikan kepolisian akan menjadi bagian penting untuk mengungkap duduk perkara dugaan pencaloan hukum yang menyeret nama pimpinan DPRD Ketapang tersebut. (Adi LC)

Catut Nama Jenderal Polisi, Legislator Gerindra Ketapang Diduga Minta Rp300 Juta untuk Amankan Perkara
Catut Nama Jenderal Polisi, Legislator Gerindra Ketapang Diduga Minta Rp300 Juta untuk Amankan Perkara
Monday, 02/11/2026

KALBARONLINE.com – Dugaan pencaloan perkara hukum yang menyeret legislator Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Ketapang, Mat Hoji, mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan telepon yang diduga memuat permintaan uang sebesar Rp300 juta kepada seorang warga Kecamatan Manis Mata berinisial SD.

Dalam rekaman percakapan yang diperoleh KalbarOnline, Mat Hoji diduga meminta uang tersebut dengan menjanjikan perkara hukum yang dihadapi SD dapat diamankan.

Tak hanya itu, dalam percakapan tersebut, ia juga diduga mencatut nama sejumlah petinggi kepolisian untuk meyakinkan SD bahwa persoalan hukumnya dapat diselesaikan.

Bahkan, ia menyebut nama seorang jenderal yang diklaim sebagai mantan komandan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan pernah memimpin penangkapan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung. Selain itu, nama Kapolda Gorontalo turut disebut dalam percakapan tersebut.

Dalam rekaman suara tersebut, pria yang diduga Mat Hoji terdengar meminta SD menyiapkan uang Rp300 juta sebagai langkah untuk mengamankan perkara.

"Sebenarnye begini Sai kalau kau mau saling percaya, standby kan di aku duit itu. Terus terang kasus kau ini macam kasus orang besak. Yang nelpon ke Kapolres tu Densus 88, komandan yang pimpin penggerebekan Jampidsus. Atas perintah Kapolda Gorontalo," demikian petikan percakapan dalam rekaman tersebut.

Pada percakapan berikutnya, pria tersebut juga diduga menjanjikan bahwa perkara yang dihadapi SD akan aman. Ia meminta uang disiapkan agar dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk mengurus persoalan hukum tersebut.

"Seribu persen aman kasus kau ni. Biar standby dengan aku, jadi ketika orang dolok ex, aku dak nunggu biar dengan aku, dak usah kawater am kau tu," demikian ucapannya dalam rekaman.

Menanggapi permintaan tersebut, SD menyampaikan belum dapat mengirimkan uang pada hari yang sama karena bank sedang libur. Ia kemudian berjanji melakukan pengiriman pada Senin dan meminta kuitansi sebagai bukti penyerahan uang.

"Iye, Senin Pak We. Saye minta kasus dana desa dan laporan penggelan truck ini selesai, SP3 aam Pak We. Karena libur, Senin Pak We," jawab SD.

Belakangan, SD disebut telah mengirimkan uang sebesar Rp300 juta melalui dua rekening atas nama IS dan HR. Pengiriman dilakukan dalam delapan kali transaksi melalui rekening SeaBank dan Bank BCA.

Salah satu penerima transfer berinisial HR diketahui merupakan mantan sopir pribadi Mat Hoji. HR diduga tidak lagi bekerja sebagai sopir Mat Hoji setelah persoalan tersebut mencuat.

Merasa dirugikan, SD kemudian mempersoalkan permintaan uang tersebut dan meminta agar seluruh dana yang telah dikirimkan dikembalikan.

Penerima kuasa SD, advokat Iga Pebrian Pratama, SH, bersama Jakaria Irawan, SH, MH, mengatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada Mat Hoji untuk memperjuangkan kepentingan hukum kliennya.

Iga menyebut pihaknya masih membuka ruang dialog dan penyelesaian melalui musyawarah. Namun, apabila tidak mendapat tanggapan atau iktikad baik, persoalan tersebut berpotensi berlanjut ke proses hukum.

"Sesuai tuntutan klien kami agar uang yang pernah dikirimkan melalui orang-orang yang kami duga dekat dengan M dikembalikan. Kita masih menunggu iktikad baik M," kata Iga.

Ia juga menegaskan bahwa anggota DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian penyidikan suatu perkara.

Menurutnya, kewenangan penghentian penyidikan berada pada penyidik dan harus dilakukan berdasarkan alasan serta prosedur hukum yang berlaku.

"Karena itu, dugaan janji mengamankan perkara dengan imbalan uang perlu didalami secara serius oleh aparat penegak hukum," tegasnya.

Mat Hoji Akui Kenal SD, Bantah Terima Uang

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (18/10/2026), Mat Hoji membenarkan dirinya mengenal SD. Ia mengaku pernah dihubungi warga Manis Mata tersebut untuk meminta bantuan terkait perkara yang sedang ditangani Polsek Manis Mata.

Menurut Mat Hoji, dirinya kemudian mempertemukan SD dengan seorang pengacara yang dikenalnya agar persoalan hukum tersebut mendapatkan pendampingan.

"Sudah saya temukan dia dengan seorang pengacara kenalan saya, ada surat kuasa, ada perjanjian sebagainya lah. Artinya kasus dia sudah diurus oleh pengacara. Sejauh mana saat itu saya kurang pantau," ujarnya.

Terkait transfer uang ke sejumlah rekening, legislator Gerindra tersebut mengakui salah satu pemilik rekening penerima merupakan mantan sopir pribadinya.

Namun, ia membantah menerima uang dari transaksi tersebut. Menurutnya, dana yang ditransfer merupakan pembayaran jasa hukum, termasuk biaya pengacara, yang disalurkan melalui dua orang.

"Uang itupun hanya lewat saja, itu uang sebenarnya jasa hukum ke pengacara. Tidak ada yang saya terima dari transfer itu," katanya.

Mat Hoji juga menyatakan siap memberikan penjelasan apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses pelaporan kepolisian. Ia mengaku memiliki bukti transaksi yang dapat menjelaskan aliran dana tersebut.

"Saya ada penjelasanya dan semua bukti transaksinya ada," tutupnya. (Adi LC)