Friday, 23 October 2026 | 23 October 2026
kalbaronline
tni
Cegah Karhutla, 172 Personel TNI Diterjunkan ke Pontianak untuk Edukasi Warga
Cegah Karhutla, 172 Personel TNI Diterjunkan ke Pontianak untuk Edukasi Warga
Wednesday, 26/08/2026

KALBARONLINE.com – Sebanyak 172 personel TNI diterjunkan ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Personel tersebut tergabung dalam Satgas Penyuluh Pati dan Pamen TNI wilayah Kota Pontianak. Mereka akan menjalankan pendekatan nonfisik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla serta cara pembukaan lahan yang lebih aman.

Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Hari Mulyanto, mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI untuk membantu penanganan karhutla melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

“Kami hadir di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi,” kata Hari saat sosialisasi penanganan dan pencegahan karhutla di Pontianak, Rabu (26/8/2026).

Menurut Hari, edukasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran dan menimbulkan kerugian.

“Kalau membuka lahan ini diharapkan dengan cara-cara yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun bencana yang berdampak kurang bagus, baik kepada masyarakat sekitar maupun dunia internasional,” ujarnya.

Sebanyak 172 personel tersebut nantinya akan dibagi ke dalam 14 tim yang bertugas melakukan penyuluhan di wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Hari menyebut, penanganan karhutla saat ini terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik melalui langkah fisik maupun nonfisik.

“Saat ini sedang kita atasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik. Diharapkan kebakaran ini dapat segera teratasi,” katanya.

Selain penanganan di lapangan, evaluasi dan mitigasi juga akan terus dilakukan. Menurut Hari, pengalaman menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan untuk memperbaiki strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kita adakan evaluasi, analisa terhadap langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Kemungkinan kalau ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, ada hal yang perlu kita perbaiki supaya kejadian ini tidak berulang kembali,” pungkasnya. (Lid)

95 Prajurit Zipur Kalbar Dikirim ke Aceh, Siap Bantu Pemulihan Pasca Bencana
95 Prajurit Zipur Kalbar Dikirim ke Aceh, Siap Bantu Pemulihan Pasca Bencana
Wednesday, 24/12/2025


KALBARONLINE.com – Sebanyak 97 prajurit Zeni Tempur (Zipur) 6 Satya Digdaya dari Kalimantan Barat resmi diberangkatkan ke Aceh Utara untuk memperkuat penanganan serta pemulihan pasca bencana.

Pengiriman pasukan ini merupakan tindak lanjut permintaan Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD). Keberangkatan mereka dilepas langsung Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Selasa (23/12/2025) sore.

Mayjen TNI Jamalulael menjelaskan, pasukan Zipur ini akan memperkuat satuan Batalyon Zeni yang lebih dulu bertugas di lokasi, yakni Batalyon 47 dari Samarinda. Seluruh personel akan difokuskan bertugas di wilayah Aceh Utara.

“Pasukan yang dikirim ini adalah satu kompi Zeni dengan jumlah 95 orang, dilengkapi peralatan sesuai permintaan Mabes Angkatan Darat. Di antaranya perlengkapan jembatan yang kami bawa langsung dari Pontianak,” ujar Jamalulael.

Ia memaparkan, prajurit Zeni akan fokus pada pekerjaan konstruksi dan perbaikan infrastruktur vital, terutama pemasangan jembatan darurat di titik-titik yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat. Selain itu, pasukan juga membawa sejumlah alat berat untuk mendukung pembersihan dan penanganan pasca bencana.

Pangdam menegaskan, seluruh personel telah dipersiapkan secara mandiri agar tidak membebani pemerintah daerah setempat.

“Pesan saya jelas, kehadiran kita di sana bukan menjadi beban, tetapi meringankan beban saudara-saudara kita. Mereka sudah dibekali logistik dan perlengkapan untuk tujuh hari operasi tanpa perlu dukungan tambahan,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengiriman pasukan tambahan, Jamalulael menyebut hal itu masih menunggu keputusan komando atas.

“Kalau memang diperlukan, Kodam XII/Tanjungpura siap menyiapkan personel tambahan dari batalyon mana pun sesuai instruksi,” pungkasnya. (Lid)

Bos PT SRM Li Changjin Klarifikasi Dugaan TKA China Serang TNI di Tambang Ketapang
Bos PT SRM Li Changjin Klarifikasi Dugaan TKA China Serang TNI di Tambang Ketapang
Tuesday, 16/12/2025


KALBARONLINE.com – PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) akhirnya buka suara terkait dugaan penyerangan oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China terhadap anggota TNI di area tambang emas perusahaan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Direktur Utama PT SRM, Li Changjin, membantah adanya aksi penyerangan maupun perusakan kendaraan perusahaan seperti yang sebelumnya beredar di publik. Ia mempertanyakan kehadiran aparat TNI di area tambang PT SRM saat peristiwa terjadi pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.

“Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, sementara kasusnya masih berperkara di PTUN dan dalam penyelidikan Bareskrim Polri,” ujar Li dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Li membenarkan adanya warga negara China yang merupakan staf teknis PT SRM menerbangkan drone di area tambang. Namun ia menegaskan, aktivitas tersebut dilakukan di wilayah operasional perusahaan dan bukan kawasan militer maupun area terlarang.

“Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri?” katanya.

Menurut Li, justru terjadi penyitaan drone dan ponsel milik staf teknis tersebut. Ia menyebut hasil rekaman drone dihapus sebelum perangkat dikembalikan, sementara para staf WNA berada dalam kondisi ketakutan.

“Siapa yang tidak takut kalau berhadapan dengan tentara. Tapi apa kepentingan mereka di sana, kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Li juga menegaskan bahwa Imran Kurniawan, yang sebelumnya mengaku sebagai Chief Security PT SRM, bukan bagian dari manajemen perusahaan. Ia menuding Imran bersama kelompoknya telah menduduki dan mengoperasikan fasilitas tambang secara ilegal.

“Imran Kurniawan bukan staf PT SRM. Ia diduga melakukan pendudukan ilegal dengan membuat anggaran dasar palsu dan pendaftaran palsu di Ditjen AHU. Kasus ini sedang didalami Bareskrim Polri,” tegasnya.

Terkait tudingan penggunaan senjata tajam, airsoft gun, hingga alat setrum, Li membantah keras narasi tersebut.

“Staf SRM asal China tidak pernah melakukan tindakan ilegal, tidak merusak kendaraan, dan tidak membawa senjata ilegal,” katanya.

Ia juga mengklaim tidak mengetahui adanya kendaraan perusahaan yang rusak berat, serta menegaskan mobil double cabin bernomor polisi L 8939 BE yang disebut-sebut rusak bukan milik PT SRM.

Menurut Li, saat ini Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan pendudukan ilegal, perusakan, serta pencurian aset perusahaan yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu.

“Imran mendukung Liu Xiaodong yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus pencurian dinamit, listrik, dan aset PT SRM,” ujarnya.

Sementara itu, Markas Besar TNI menyatakan masih mengumpulkan dan memverifikasi data terkait dugaan penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi yang komprehensif.

“Saat ini TNI masih mengumpulkan dan memverifikasi data di lapangan. Belum ada informasi lengkap terkait kronologi maupun jumlah korban,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Terpisah, Kapolsek Tumbang Titi, Iptu Made Adyana, membenarkan adanya insiden keributan di kawasan tambang, namun menegaskan kondisi saat ini sudah kondusif.

“Sampai dengan saat ini situasi kondusif,” katanya.

Diketahui, sebanyak 15 WN China diduga terlibat keributan di kawasan tambang emas PT SRM pada Minggu (14/12/2025). Informasi awal menyebut adanya dugaan penyerangan terhadap anggota TNI serta perusakan kendaraan, yang kini masih dalam proses pendalaman aparat penegak hukum. (Adi LC)