KalbarOnline, Pontianak – DPRD
Kalbar menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan
antara legislatif dan eksekutif terkait rancangan awal rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD) Kalbar 2019-2023 yang berlangsung di ruang rapat
Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Selasa (6/11/2018).
Gubernur
Kalbar, Sutarmidji mengatakan dirinya akan tetap fokus pada upaya
meningkatkan IPM Kalbar yang saat ini jauh tertinggal dengan prioritas pada peningkatan di infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Orang nomor satu di Bumi
Tanjungpura ini juga fokus melahirkan desa mandiri sebanyak mungkin selama masa pemerintahannya bersama Wagub Kalbar, Ria Norsan.
“Mudah-mudahan
ini bisa. Rincian dan uraiannya per
tahun sudah jelas. Tahun depan kita mulai untuk menggratiskan
pendidikan SMA/SMK negeri, kita juga mulai membangun ruang rawat inap
yang refresentatif untuk RS Soedarso, beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan itu kayak bubur
sekarang akan mulai ditangani,” ujarnya.
Guna mewujudkan desa mandiri, Sutarmidji mengatakan akan berupaya bekerja secara
bersama-sama dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar serta Bupati dan Walikota se-Kalbar.
“Target kita
bisa antara 200-400 dan dari total APBD yang ada, belanja
langsung itu 20 persen kita arahkan untuk menyelesaikan indikator desa madiri. Dari 68 indikator
desa mandiri itu kita lihat yang mana yang bisa ditangani dengan dana desa dan
yang mana ditagani oleh kabupaten dan
kota serta yang mana yang bisa ditangani Pemerintah Provinsi. Kalau sinergi seperti ini
bisa terwujud saya yakin 20-30 persen dari 2031 desa di Kalbar bisa jadi desa
mandiri,” tukasnya.
Mantan Wali Kota
Pontianak dua periode ini menilai saat ini peruntukan dana desa tidak jelas, menurutnya lebih baik jika dana desa bisa digunakan untuk fokus menyelesaikan indikator desa mandiri.
“Indikator
desa mandiri itu kan jelas, misalnya Posyandu, PAUD, lapangan olahraga,
siskmaling, gotong-royong, jalan desa dan sebagainya,” paparnya lagi.
Ia juga menyarankan agar
dibuat suatu aturan agar ADD digunakan untuk menyelesaikan indikator desa mandiri.
“Kalau dia sudah jadi desa mandiri maka Pemerintah Desa akan fokus pada badan
usaha milik desa (BUMDes), kemudian meningkatkan
infrastruktur sehingga tak hanya desa mandiri tapi desa yang bisa
mensejahterakan masyarakat,” tegasnya
lagi.
Sementara Ketua DPRD
Kalbar, M Kebing L mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalbar memberikan bebarapa masukan
dan saran terhadap RPJMD tersebut.
Kebing meminta agar Pemerintah
Provinsi Kalbar untuk lebih teliti dan cermat dalam menterjemahkan visi-misi
dari Gubernur Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.
“Kemudian rancangan awal
RPJMD harus dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan
inovatif yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
peningkatan pendidikan, kesehatan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam
proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan,” ujar Kebing.
DPRD juga meminta agar Pemprov
mampu mewujudkan masyaakat yang sejahtera, yaitu mengurangi angka kemiskinan
dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok
masyarakat dan wilayah yang selama ini kurang mendapat perahtian.
“Kemudian, mengurangi diskriminasi
dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan
memperkuat energi antar sektor pertanian dalam arti luas dan sektor
pertambangan dengan sektor industri pengolahan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari
Fraksi PPP, Mat Nawir menilai kebijakan Gubernur Sutarmidji untuk
mengejar terwujudnya desa mandiri di Kalimantan Barat harus didukung penuh.
Sebab, Desa mandiri, kata Mat Nawir sangat dibutuhkan untuk mendongkrak ketertinggalan di
Kalbar saat ini.
“Banyak
program yang sebenarnya bisa kita alokasikan terkait dengan desa
ini, baik infrastruktur kesehatan dan lain-lain. Ini yang perlu kita beri dukungan penuh pada
kebijakan dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Gubernur,” ujarnya.
Mengenai SDM desa yang dinilai sulit berkembang, Mat Nawir menegaskan
bahwa hal tersebut
bukan suatu alasan. Bahkan,
lanjutnya, saat ini
banyak anak-anak desa yang telah berhasil menempuh pendidikan pada jenjang S1
bahkan S2.
“Tapi anak-anak dari desa ini yang sudah
banyak berhasil justru itu tidak mengembangkan
desanya
tapi didaerah lain, misalnya kota. Ini yang harus kita kembangkan, bagaimana
putra-putri daerah di
suatu desa
itu bisa mengembangkan desanya dengan kemampuan mereka. Ini yang harus kita
kelola jangan hanya mereka berhasil didaerah lain, tapi
desanya
tidak berkembang,” tandasnya.
(Fat)
